Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menuduh PBB "terlalu fokus" pada Israel, yang telah menewaskan lebih dari 41.100 warga Palestina di Jalur Gaza sejak 7 Oktober. Ia mengatakan bahwa "ada tindakan yang tidak adil dalam" jumlah fokus pada Israel."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya pikir kita punya masalah Israel di PBB. Dan ada terlalu banyak fokus yang berlebihan terhadap Israel – bahkan sebelum Gaza – di PBB. Ini adalah sesuatu yang kami angkat secara rutin," kata Thomas-Greenfield dalam sebuah konferensi pers di Dewan Hubungan Luar Negeri pada Kamis malam.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Tidak ada negara lain di dunia yang mengadakan pertemuan bulanan mengenai agenda Dewan (Keamanan) selama beberapa dekade,” kata utusan AS tersebut, seraya menggambarkan “fokus yang tidak adil terhadap Israel di PBB” sebagai “bermasalah.”
Ketika ditanya mengenai pengakuan negara Palestina, Thomas-Greenfield memberikan jawaban yang mengelak dengan mengklaim bahwa "sebuah negara mempunyai tanggung jawab tertentu terhadap rakyatnya, dan saya tidak percaya bahwa orang-orang Palestina, seperti yang ada saat ini, memiliki semua elemen yang bisa menjadikannya sebagai sebuah negara."
Dia juga secara blak-blakan menjawab pertanyaan tentang surat perintah penangkapan yang dikeluarkan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Karim Khan, dan berkata: "Kami sudah jelas bahwa kami memiliki masalah dengan keputusan pengadilan."
“Baiklah, biar saya perjelas: Kami tidak akan menangkapnya,” tegasnya.
Pada 20 Mei, Jaksa ICC Karim Khan mengumumkan bahwa pengadilan sedang meminta surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan melakukan kejahatan perang.
Khan mengatakan pada saat itu bahwa “ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Netanyahu dan Gallant memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan” yang dilakukan di wilayah Palestina di Gaza setidaknya mulai tanggal 8 Oktober.
Jika surat perintah penangkapan dikeluarkan, Netanyahu dan Gallant tidak akan dapat melakukan perjalanan ke salah satu dari 124 negara anggota ICC, yang keputusannya mengikat.
Israel tidak mengakui yurisdiksi ICC. Pengadilan tersebut, yang didirikan pada 2002, menerima Palestina sebagai anggota setelah 13 tahun.
ICC adalah badan internasional independen yang tidak berafiliasi dengan PBB atau badan global lainnya.
Israel, yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak 7 Oktober.
Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 41.100 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 95.100 orang, menurut otoritas kesehatan setempat.
Gaza berada dalam reruntuhan di tengah blokade makanan, air bersih dan obat-obatan yang melumpuhkan.
Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang memerintahkan mereka untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada tanggal 6 Mei.
Pilihan Editor: PBB: Konvoi Vaksinasi Polio di Gaza Dilindas Buldoser dan Ditembaki Tentara Israel Berjam-jam
ANADOLU
Foto 
