Dubes Palestina: Kita Butuh Pemerintahan yang Satu

TEMPO.CO, Jakarta -Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menyerukan persatuan pemerintahan Palestina, ketika menghadiri salat gaib untuk almarhum pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada Jumat, 2 Agustus 2024. Dubes Palestina itu mengatakan Palestina hanya mempunyai satu musuh, yaitu Israel.

“Yang saya pahami adalah, Palestina itu satu. Dan presidennya satu. Pemimpinnya adalah satu, bukan dua,” kata Al-Shun dalam konferensi pers usai salat gaib. Ia menjawab pertanyaan wartawan tentang kelanjutan negosiasi antara Hamas dan Fatah, dua faksi rival Palestina, dan kemungkinan Hamas masuk ke dalam pemerintahan Palestina.
 
Hamas dan Fatah sebelumnya telah sepakat untuk membentuk pemerintahan persatuan Palestina, menurut pernyataan Cina pada Selasa, 23 Juli 2024. Kesepakatan itu dicapai dalam perundingan yang ditengahi oleh pemerintah Cina di Beijing pada 21 – 23 Juli 2024.
 
Kesepakatan tersebut dijuluki Deklarasi Beijing, dan ditandatangani pada upacara penutupan dialog rekonsiliasi antara 14 faksi Palestina yang hadir, termasuk Hamas dan Fatah. Deklarasi ini mengundang sambutan dari berbagai pihak, sebab Hamas dan Fatah telah bermusuhan selama bertahun-tahun.
 
Keduanya memiliki ideologi yang berbeda dan sikap yang berbeda pula terhadap Israel. Hamas yang menganut ideologi Islamis memilih perlawanan bersenjata, sementara Fatah yang sekuler meyakini jalur negosiasi alih-alih menggunakan serangan.
 
Relasi keduanya semakin retak setelah Hamas menang telak dalam pemilihan parlemen Palestina pada 2006 dan mengalahkan Fatah, yang tidak menerima hasil tersebut. Hamas kemudian mengusir Fatah dari Gaza, dan telah menjadi pemerintah de facto di wilayah kantong itu sejak 2007. Fatah, yang merupakan bagian dari koalisi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), memerintah sebagian wilayah Tepi Barat.
 
“Presiden kami sejak awal … mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan berdiskusi. Kita harus bersatu. Kita punya satu musuh yaitu pendudukan, yaitu Israel,” kata Al-Shun kepada wartawan.
 
Pertemuan faksi-faksi Palestina di Beijing diadakan di tengah upaya para mediator asing untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza yang masih diserang Israel sejak 7 Oktober 2023. Salah satu poin penting pertemuan itu adalah rencana bagaimana wilayah kantong Gaza yang dipimpin Hamas akan diperintah setelah perang berakhir.
 
Hamas menyambut baik Deklarasi Beijing, dengan mengatakan bahwa hal tersebut menciptakan “hambatan terhadap semua intervensi regional dan internasional yang berupaya untuk memaksakan kenyataan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat kami”. Di sisi lain, belum ada komentar langsung dari Fatah yang dipimpin oleh Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas.
 
Setelah muncul kabar Haniyeh tewas di Iran, Abbas mendeklarasikan 31 Juli 2024 sebagai hari berkabung di Palestina. Ia mengutuk pembunuhan Haniyeh dan menganggapnya sebagai tindakan pengecut, juga meminta rakyat Palestina untuk bersatu dan tabah menghadapi pendudukan Israel. 
 
“Semoga saudara-saudara kita dari berbagai cabang di Palestina mendengarkan presiden kita, Mahmoud Abbas, dan bersatu. Kita butuh satu pemerintahan yang bersatu. Kita harus mengadakan pemilu,” kata Al-Shun.

Pilihan Editor: Turki Klaim Khaled Mashal Gantikan Mendiang Ismail Haniyeh, Begini Tanggapan Hamas