Dugaan rasuah Menggoyang Najib

MENTERI Urusan Perempuan, Keluarga, dan Pembangunan Masyarakat Malaysia Shahrizat Abdul Jalil mundur Ahad dua pekan lalu. Keputusan itu merupakan kebijakan partai tempatnya berkarier, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO). Namun, menurut oposisi, mundurnya Shahrizat itu untuk menyelamatkan partai penguasa dari kerusakan lebih jauh akibat tuduhan korupsi atas ibu menteri ini.

Partai Keadilan Rakyat (PKR) bertubi-tubi selama enam bulan mengangkat isu dugaan korupsi menyangkut perempuan 59 tahun itu. Tuduhannya adalah penyalahgunaan pinjaman lunak 250 juta ringgit atau setara dengan Rp 758 miliar yang diterima suami Shahrizat, Mohamad Salleh Ismail, sebagai Direktur Eksekutif Perusahaan Penggemukan Sapi Nasional (NFC). Tiga anaknya, Izmir, 31 tahun, Izran (27), dan Izzana (25), juga memiliki jabatan penting di perusahaan itu.

Oposisi menuding duit pinjaman itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Salleh membeli sedan Mercedes-Benz 350SL seharga 534 ribu ringgit (Rp 1,6 miliar); kondominium di Bangsar, Kuala Lumpur, seharga 14 juta ringgit (Rp 41,9 miliar); griya tawang di Jalan Orchard dan Pantai Marina Singapura, keduanya senilai 34 juta ringgit (Rp 101,8 miliar); serta delapan apartemen di Eco City, Kuala Lumpur, seharga 10 juta ringgit (Rp 29,9 miliar). Selain itu, Salleh menggunakannya buat membiayai perjalanan umrah.

Badan Audit Nasional menemukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran penggemukan sapi sebesar 73,64 juta ringgit (sekitar Rp 220,4 miliar). Target pembiakan 8.000 ekor sapi hanya terealisasi 3.289 ekor. Program yang dimulai pada 2006 itu diharapkan bisa mendongkrak swasembada daging sapi 40 persen pada 2015. Partai Keadilan Rakyat menilai proyek ini bisa digerakkan masyarakat, tak perlu oleh perusahaan. "Setiap orang makan daging sapi. Orang kampung juga biasa memelihara sapi," kata Wakil Presiden PKR Tian Chua kepada Masrur dari Tempo, Rabu pekan lalu.

Radio Televisiyen Malaysia, lembaga penyiaran milik pemerintah, dan kantor berita Malaysia, Bernama, menyiarkan pengunduran diri Shahrizat. Tapi berita tersebut tidak terlalu gamblang. "Pengunduran diri ini tidak terkait dengan kasus suami saya. Saya tak terlibat dengan NFC," kata Shahrizat dalam siaran itu. Media cetak Malaysia pun tidak ada yang menerbitkan berita ini secara jelas. Hanya media online yang memaparkan kasus ini, dan jumlahnya pun tak banyak. "Hanya sekitar lima persen. Sedangkan siaran televisi untuk mencari simpati," kata Fathi Anis Omar, Pemimpin Redaksi Malaysiakini.com, media online yang sering mengkritik pemerintah, kepada Tempo.

Perdana Menteri Najib Tun Razak mendukung keputusan mundur Shahrizat. Langkah ini dia nilai sebagai bentuk pengorbanan bagi pemerintah dan UMNO. Desakan mundur paling kuat datang dari kolega separtai, Tan Sri Rafidah Aziz dan Ahmad Badawi. "Meski tak ada bukti yang kuat bahwa ia melanggar hukum, masalah ini telah menuai kontroversi. Dan ia bersedia menarik diri dari kabinet," kata Najib.

Oposisi mempertanyakan langkah Shahrizat mundur dari jabatan menteri tapi tak meninggalkan dunia politik. Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokratis (DAP) Lim Guan Eng menuding keputusan itu hanya akal-akalan. "Jika Anda ingin mengundurkan diri, jangan setengah-setengah," katanya.

Tian Chua menduga penyelewengan dana tersebut melibatkan pejabat lain saat itu. Dua menteri yang dianggap ikut bertanggung jawab karena telah menyetujui pencairan dana adalah Menteri Pertanian ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang kini Wakil Perdana Menteri; dan Menteri Keuangan Ahmad Badawi. "Ada kekuatan besar di belakang Shahrizat yang mengendalikan proyek ini," ujar Tian Chua.

Aspan Alias, bekas politikus UMNO, mengungkapkan mundurnya Shahrizat diduga untuk menyelamatkan kader lain. Sejak kepemimpinan Barisan Nasional pada 1998, semua anggota kabinet memang diminta saling melindungi kadernya jika terjerat masalah. "Lu jaga gue, gue jaga lu," katanya di Malaysia Insider.

Melihat rekam jejaknya, Shahrizat memang "berharga" untuk dijaga. Ketika menjabat Ketua Wanita Organisasi Nasional Melayu Bersatu pada 2008-2018, menggantikan ketua lama Tan Sri Rafidah Aziz, dia memperjuangkan kebijakan menetapkan minimal 30 persen perempuan pada jajaran pengambilan keputusan di sektor swasta. "Sekarang kita bisa melihat lebih banyak perempuan menjadi anggota dewan direksi perusahaan," katanya dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Wanita, 27 Juni tahun lalu.

Dalam kesempatan itu, ia memamerkan capaian 32 persen perempuan yang menempati level tinggi pada pegawai negeri. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kuota 30 persen perempuan di jajaran pejabat tinggi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi pada 2004. "Kini target telah tercapai, lebih dari 32 persen, meningkat dari 19 persen dibanding pada 2004," ujarnya.

Shahrizat dianggap berhasil dan dise­gani di jajaran pengurus Wanita UMNO. Organisasi sayap perempuan UMNO ini memiliki pendukung sekitar 1,3 juta orang dari jumlah penduduk Malaysia sekitar 28 juta jiwa. Dia telah berkecimpung di partai selama 30 tahun.

Shahrizat mulai masuk parlemen dari daerah pemilihan Lembah Pantai pada pilihan raya 1995. Dia menjabat Menteri Urusan Wanita dan Pembangunan Keluarga sejak 2001, ketika Mahathir Mohamad menjadi perdana menteri. Di dunia usaha, Shahrizat juga memiliki hubungan yang luas. Dia adalah presiden pertama Persatuan Kebangsaan Usahawan Wanita Malaysia.

Dengan Perdana Menteri Najib pun dia dekat. Ayah Shahrizat berkawan baik dengan keluarga Najib. Karena pengalaman dan pengaruh Shahrizat, Perdana Menteri Najib Tun Razak menyiapkan perempuan itu maju dalam pemilihan parlemen pusat tahun ini.

Karena kedekatan Shahrizat dengan Najib—dan tokoh-tokoh penting UMNO lain—oposisi bekerja keras mengumpulkan data dan dokumen tentang kasus dugaan korupsi ini untuk kemudian membeberkan kepada publik. Tian Chua merasa tidak yakin pada proses peradilan di Malaysia. "Kami akan mengawal isu ini agar semua rakyat tahu. Selama UMNO berkuasa, harapan pada hukum yang benar hanya sebatas mimpi," katanya.

Isu korupsi menteri itu berpotensi menjungkalkan popularitas Najib pada pilihan raya jika digelar pertengahan tahun ini. Untuk itulah ada kemungkinan Najib akan memilih mengundurkan jadwal pemilihan hingga awal 2013. "Jika belum ada putusan pengadilan, akan menjadi duri bagi Najib dan koalisi," kata Ong Kian Ming, analis politik Universitas Ucsi, Kuala Lumpur.

Menurut Lembaga Survei Merdeka Center, popularitas Najib sebesar 69 persen pada November, meningkat dari 59 persen pada Agustus. Ong yakin kasus Shahrizat ini bisa membuat popularitas UMNO merosot. UMNO pun menjegal kasus ini dibawa ke pembahasan di parlemen.

Sedangkan pemerintah menghambat efek negatif atas popularitas mereka dengan membakukan kebijakan populis, yaitu menyetujui peningkatan standar pengupahan pegawai negeri sebesar 900 ringgit (Rp 2,6 juta) dari 760 ringgit (Rp 2,2 juta). Najib juga menggunakan program bantuan khusus senilai 500 ringgit atau setara dengan Rp 1,4 juta kepada masyarakat yang berpenghasilan di bawah 300 ringgit (Rp 890 ribu) per bulan sejak November lalu.

Tian Chua mengaku oposisi tak menyerah membongkar kasus korupsi di kabinet. Apalagi Najib juga digoyang isu penggunaan dana publik untuk pertunangan putrinya di Hotel Sheraton. Alasannya, tagihan pertunangan dikirim ke kantor Perdana Menteri. "Tunggu saatnya," ujarnya.

Eko Ari (Malaysia Insider, Today Online, Malaysiakini.com, Bernama), Masrur (Kuala Lumpur)