Dunia dalam Sepekan: Dukungan Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Kolombia dilanda unjuk rasa besar yang memprotes kebijakan baru tentang pajak.
Amerika Serikat mendukung prakarsa penghapusan hak paten vaksin Covid-19.
Mahkamah Thailand mengizinkan anggota kabinet yang pernah menyelundupkan narkotik terus memegang jabatannya.

AMERIKA SERIKAT

Dukungan Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

PEMERINTAH Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden mendukung prakarsa sejumlah negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menghapus hak paten vaksin Covid-19. Kepala Badan Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut langkah Biden ini sebagai “momen monumental dalam perang melawan Covid-19”.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Ini adalah krisis kesehatan global dan keadaan luar biasa dari pandemi Covid-19 yang memerlukan tindakan luar biasa,” kata Perwakilan Dagang Amerika Katherine Tai dalam pernyataannya pada Rabu, 5 Mei lalu. “Tujuan pemerintah adalah memberikan sebanyak mungkin vaksin yang aman dan efektif kepada sebanyak mungkin orang secepatnya.”

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

India dan Afrika Selatan adalah dua dari 60 negara yang selama ini mendesak WTO untuk menghapus hak paten atas vaksin Covid-19. Mereka menilai hal itu akan meningkatkan produksi vaksin di seluruh dunia, terutama di negara-negara miskin. Perusahaan-perusahaan farmasi dilaporkan telah meraup keuntungan besar selama pandemi. Reuters melaporkan kelompok lobi terbesar industri farmasi telah memperingatkan bahwa langkah Biden ini akan merusak respons perusahaan terhadap pandemi dan membahayakan keselamatan.

THAILAND

Penyelundup Narkotik Tetap Duduk di Kabinet

MAHKAMAH Konstitusi Thailand mengizinkan Wakil Menteri Pertanian Thammanat Prompao terus memegang jabatannya. Thammanat telah dipenjara selama empat tahun di Australia karena menyelundupkan 3,2 kilogram heroin. Kelompok oposisi meminta Mahkamah menyatakan Thammanat tidak patut memegang jabatan publik, tapi Mahkamah menilai bahwa Thailand tidak mengakui kasus itu karena terjadi di negara lain. “Dakwaan di suatu negara hanya berdampak di negara tersebut,” kata Mahkamah dalam putusannya, seperti dikutip BBC, pada Rabu, 5 Mei lalu.

Kasus Thammanat mencuat ketika Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha menunjuknya sebagai salah satu anggota kabinet pada 2019. Pria 55 tahun itu membantah laporan tentang kasusnya tersebut. Bekas kapten angkatan bersenjata itu mengklaim bahwa dia ditangkap saat sedang membawa gandum, bukan heroin. Namun dua surat kabar Australia, The Age dan The Sydney Morning Herald, membongkar masa lalunya dan menunjukkan bahwa Thammanat pernah ditangkap pada 1993, dipenjara selama empat tahun, dan langsung dideportasi setelah bebas.

Thammanat punya hubungan dekat dengan Jenderal Prayuth. Setelah kudeta militer yang dipimpin Prayuth pada 2014, Thammanat termasuk tokoh kunci dalam pembentukan pemerintahan koalisi militer dan partai konservatif Palang Pracharath.

KOLOMBIA

Protes Besar atas Reformasi Pajak

Demonstran bentrok dengan pasukan keamanan selama protes menentang reformasi pajak di Bogota, Kolombia, 30 April 2021. REUTERS / Luisa Gonzalez

UNJUK rasa atas reformasi pajak yang melanda Kolombia sejak 28 April lalu masih berlanjut hingga Rabu, 5 Mei lalu. Para demonstran menyerang 25 kantor polisi kecil di Ibu Kota Bogota dalam semalam. Menurut BBC, Wali Kota Bogota Claudia Lopez sampai meminta bantuan tentara untuk menjaga kantor-kantor tersebut dan menyebut kekerasan itu “tak dapat diterima”.

Protes di negara Amerika Latin itu dipicu oleh reformasi pajak yang dikeluarkan Presiden Ivan Duque untuk mengatasi krisis ekonomi. Kebijakan itu menurunkan ambang batas pendapatan kena pajak yang berdampak pada orang dengan pendapatan 2,6 juta peso atau sekitar Rp 9,7 juta atau lebih. Pemerintah juga mengurangi sejumlah pengecualian pajak dan menaikkan pajak bisnis.

Demonstrasi besar yang digalang sejumlah serikat pekerja pun pecah. Sedikitnya 24 orang tewas, 800 cedera, dan 80 hilang selama unjuk rasa. Ombudsman menyatakan polisi bertanggung jawab atas sedikitnya 11 orang yang meninggal. Presiden Duque akhirnya mengumumkan akan mencabut kebijakan itu pada Ahad, 2 Mei lalu. Tapi unjuk rasa terus berlanjut dan kini isunya meluas ke tuntutan bagi perbaikan dana pensiun, sistem kesehatan, dan pendidikan.