Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) memastikan terpilihnya Tajuddin Abdul Rahman sebagai Duta Besar Malaysia untuk Indonesia sudah melalui prosedural yang berlaku, terlepas dari sejumlah kontroversi sosok Tajuddin di Malaysia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menekankan pengangkatan itu kewenangan Pemerintah Malaysia.
"Pengangkatan seorang duta besar adalah kewenangan negara terkait melalui proses internal di negara tersebut dan juga di negara yang dituju," kata Faizasyah saat dihubungi Tempo, Kamis, 19 Mei 2022.
Menurut Faizasyah, setiap calon duta besar umumnya akan dimintakan persetujuan oleh negara penerima. Di Indonesia, penunjukan seorang Duta Besar bahkan ada proses tambahan, yakni pembahasan di parlemen.
Tajuddin telah mengkonfirmasi penunjukannya tersebut kepada media Malaysia Kini, pada Rabu 18 Mei 2022. Politisi Partai UMNO itu, bakal menggantikan posisi Duta Besar Zainal Abidin Bakar yang menjabat sejak 2018. Menurut sumber Wisma Putra, Tajuddin mulai resmi bertugas di Jakarta pada bulan ini.
Duta Besar Tajuddin merupakan anggota parlemen mewakili wilayah Pasir Salak. Seperti dilansir The Star, dia juga pernah menemani Perdana Menteri Ismail Sabri Yakoob melakukan kunjungan ke Jakarta pada 2021 lalu.
Tajuddin sempat viral di Malaysia karena pernyataan kontroversial ihwal tabrakan dua LRT. Beberapa hari setelah pernyataan itu, ia dicopot dari jabatannya sebagai ketua Prasarana. Dia juga kerap diolok-olok di media sosial oleh netizen Malaysia karena dianggap sebagai sosok yang tidak peka dan kasar.
Sejumlah diplomat Malaysia menyayangkan ditunjuknya Tajuddin sebagai Duta Besar Malaysia di Jakarta. Salah satu komentar datang dari mantan Duta Besar Malaysia Dennis Ignatius.
Dennis menyoroti hubungan strategis Jakarta dan Kuala Lumpur, sambil menyebut Putrajaya menempatkan Indonesia dalam 'posisi sulit'.
"Tidak ada negara yang mendambakan orang seperti anggota parlemen Pasir Salak sebagai duta besarnya. Dia juga tak memiliki keterampilan yang memadai," katanya seperti dikutip dari Free Malaysia Today.
Faizasyah mengatakan, sejumlah penilaian terhadap Tajuddin itu merupakan dinamika politik dalam negeri Malaysia. "Sebaiknya kita tidak masuk ke masalah politik dalam negeri Malaysia," katanya.
DANIEL AHMAD
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.