Gula-gula bagi Pencari Suaka

Sudah dua tahun Karim selalu merasa stres, selain hanya bisa berdiam diri di rumah. "Sangat sulit. Kami harus terus berada di rumah dengan masa depan tak jelas," ujar pencari suaka asal Afganistan ini, akhir bulan lalu.

Tiba di Australia pada 2012, Karim—nama sebenarnya tak disebut karena alasan keamanan—takut melanggar "aturan berperilaku" yang telah dia tanda tangani saat ia mendapatkan visa sementara. Visa ini berlaku sampai ada putusan apakah dia akan diterima sebagai pengungsi di Negeri Kanguru atau tidak.

Dua pekan lalu Karim mungkin bisa sedikit lega. Senat telah meloloskan aturan yang membolehkan orang seperti dirinya belajar atau bekerja sambil menunggu putusan statusnya. Dalam rapat pada Kamis hingga Jumat pagi itu, Senat menyetujui amendemen undang-undang yang mengatur migrasi dan kekuasaan maritim. Kini undang-undang itu tinggal dibawa ke House of Representatives, yang dikuasai pemerintah. Hampir bisa dipastikan aturan baru ini disahkan.

"Yang penting mereka (para pengungsi dan pencari suaka) tidak terkunci di Christmas Island, mereka tidak di belakang jeruji besi, anak-anak tidak ketinggalan makan malam Natal," kata Clive Palmer, pendukung amendemen di Senat.

Amendemen dilakukan untuk menghentikan langkah pencari suaka, menambah upaya lain, mengirim mereka ke Papua Nugini dan Nauru. Saat ini terdapat lebih dari 2.000 pengungsi dan pencari suaka di tahanan imigrasi di kedua negara itu.

"Keputusan yang saya ambil untuk undang-undang ini merupakan keputusan tersulit yang pernah saya hadapi," kata Ricky Muir, anggota crossbencher atau kelompok minoritas dari Motoring Enthusiast Party, yang menjadi penentu lolosnya aturan itu.

Undang-undang baru ini memang seolah-olah sekadar "gula-gula" bagi Karim dan teman-temannya: manis sebentar. Bagaimana tidak. Pemerintahan Tony Abbott menawarkan janji manis yang bahkan membuat beberapa anggota crossbencher setuju. Di antaranya tahanan anak-anak di Christmas Island yang jumlahnya lebih dari 400 akan dibawa ke daratan sebelum Natal.

Pemerintah juga siap memulai penyelesaian kasus 30 ribu pencari suaka. Menteri Imigrasi Scott Morrison berjanji bahwa jumlah mereka yang akan diterima meningkat dari 13.750 menjadi 18.750 dalam waktu dua tahun. Selain itu, pencari suaka bisa diberi visa perlindungan sementara dengan alasan belas kasih. Sedangkan pemegang visa tunggu, yang jumlahnya mencapai 25 ribu orang, akan diizinkan belajar atau bekerja.

Masalahnya, kalau digali lebih dalam, aturan ini dianggap lebih banyak mudaratnya bagi pencari suaka. Aturan ini memperkenalkan proses baru yang cepat untuk keputusan status pencari suaka tanpa memperhatikan lebih jauh kepantasan mereka untuk mendapat status pengungsi atau tidak.

Selain itu, aturan ini memberi Menteri Imigrasi, yang saat ini dijabat Scott Morrison, kekuasaan yang sangat besar untuk mencegat, menahan, dan menyingkirkan para pencari suaka di laut. Bahkan sang Menteri juga bisa menolak pencari suaka dengan dasar yang tak jelas, misalnya karena karakter atau demi kepentingan nasional. Morrison juga bisa menahan atau mendeportasi mereka meski diketahui orang-orang ini akan disiksa di negerinya.

Yang mengkhawatirkan lagi: para pendatang tak memiliki akses ke pengadilan peninjauan ulang. Banding hanya bisa dilakukan ke lembaga baru, Otoritas Penilaian Imigrasi.

Kebijakan itu dikritik oleh berbagai kelompok, juga dewan penasihat Kementerian Imigrasi sendiri. Maklum, perubahan itu akan menyebabkan pengungsi yang sebenarnya layak diterima bisa dikirim pulang ke negerinya dan terancam dengan "tekanan" yang tak tertahankan, yang justru menjadi penyebab mereka kabur menuju Australia. "Dia (Abbott) telah menjual mimpi palsu," kata anggota Senat dari Partai Hijau, Sarah Hanson-Young, yang tegas menentang.

Yang juga luput disinggung dalam aturan itu adalah nasib mereka yang ditahan di Nauru dan Papua Nugini.

Purwani Diyah Prabandari (The Guardian, ABC News, The Sydney Morning Herald, Reuters)