Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Duta besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nikki Haley, mengatakan, keputusan PBB yang menyatakan bahwa pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem batal demi hukum adalah sebuah penghinaan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pernyataan pedas Haley itu disampaikan kepada wartawan usai Sidang Umum PBB, di New York, Kamis, 21 Desember 2017, sebagaimana dilaporkan NewsBytes, Jumat, 22 Desember 2017.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wapres Jusuf Kalla mewakili Indonesia menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York, Amerika Serikat, 21 September 2017. Beberapa isu yang menjadi perhatian Indonesia pada Sidang Majelis Umum PBB tahun ini antara lain mengenai perdamaian dan keamanan internasional, pembangunan berkelanjutan, kemajuan HAM dan reformasi PBB. A NTARA FOTO
Presiden Donald Trump pada 6 Desember 2017 memutuskan bahwa Amerika Serikat mengakui Yerusalem menjadi ibu kota Israel. Selanjutnya akan memindahkan kantor kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Keputusan Amerika Serikat ini mendapatkan reaksi keras dari negara-negara muslim dan Arab, termasuk Turki dan Afrika Selatan yang terang-terangan menantang sikap Trump tersebut.Massa aksi membakar bendera Israel dan Amerika Serikat di depan Kedutaan Besar Amerika, Jakarta, 15 Desember 2017. Massa aksi yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Yerusalem mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pemindahan ibukota Israel ke Yesrusalem. Tempo/Ilham Fikri
PBB menggelar rapat darurat Sidang Umum pada Kamis untuk membahas keputusan Amerika Serikat atas Yerusalem berdasarkan usulan Mesir dan mendapatkan dukungan Dewan Keamanan PBB.
Dalam sidang kemarin, PBB mengambil suara yang hasilnya 128 negara menyetujui resolusi PBB, sembilan menolak dan 35 negara lainnya abstein.
Sebelumnya, Trump mengancam bakal memotong bantuan Amerika Serikat yang diberikan kepada negara-negara penentang kebijakannya. Turki mengencam ancaman tersebut.