Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Senior Advisor Indonesia Ocean Justice Initiative atau IOJI (IOJI) Grace G. Binowo, menilai pernyataan bersama Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Cina Xi Jinping dalam kerja sama di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara yang disampaikan pada Sabtu, 9 November 2024, dapat merugikan Indonesia. Pasalnya, Cina akan terus menerus menggulirkan isu wilayah tumpang tinding itu berdasarkan klaim nine-dash-line atau sembilan garis putus.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Grace menyebut klaim Cina itu awalnya tak menjadi perhatian utama dunia internasional. Namun, setelah pernyataan bersama Prabowo-Xi Jinping itu, komunitas global menjadi menyorotinya kembali.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Tadinya tidak ada yang membicarakan, tadinya tidak ada yang menggubris, tapi sekarang justru diladenin,” kata Grace dalam diskusi hibrid yang digelar IOJI, Jumat, 22 November 2024.
Dalam butir 9 pernyataan bersama Prabowo dan Xi itu, disebutkan Indonesia dan Cina mencapai kesepahaman penting untuk menjalani pengembangan bersama (joint development) di wilayah-wilayah tumpang-tindih (areas of overlapping claims). Padahal, sebelumnya, Indonesia tak pernah mengakui itu dan berpegang teguh pada hukum internasional yang tertuang melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Lebih lanjut, Grace meminta pemerintah Indonesia untuk tidak menindaklanjuti pernyataan bersama dengan Cina. Jika ada kerja sama ekonomi, maka Indonesia tak perlu menyinggung soal wilayah tumpang tindih itu.
Grace mengatakan bahwa klaim Cina itu terjadi sejak tahun 1948. Meskipun Cina bersikeras dengan konsep sembilan garis putus, dia menegaskan dunia internasional tidak mengakuinya klaim sepihak. Dengan begitu, Indonesia diharapkan tetap mempertahankan sikap atas Laut Cina Selatan berdasarkan ketentuan UNCLOS.
“Kita seharusnya juga konsisten melaksanakan hukum internasional yang sudah kita sepakati,” tuturnya.
Secara teori, wilayah tumpang tindih dapat diatasi dengan provisional arrangement yang diwujudkan melalui pengembangan bersama sebagaimana ketentuan dalam UNCLOS.
“Namun Indonesian tidak punya provisional arrangement atau joint development dengan Vietnam, tetapi pada 9 November kita punya joint development dengan Cina,” ujarnya. Alih-alih dengan Cina, sambung Grace, seharusnya pengembangan bersama dilakukan Indonesia dengan Vietnam atau negara lain yang sedang bersengketa batas wilayah dengan Indonesia.
Pilihan editor: Relawan dan Tenaga Kesehatan Tewas dalam Serangan Israel
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
Foto 
