Jr menang lagi demi stabilisasi

SRI LANKA menutup 1982 dengan suatu kemenangan bagi Presiden Junius Richard Jayawardene. Kemenangan itu diperolehnya dalam referendum bertujuan memperpanjang masa kerja parlemen dengan 6 tahun mulai Agustus mendatang. Dia meraih 54,7% dari jumlah suara dalam referendum itu -- suatu perbaikan popularitas dibanding dengan 52,9% yang dicapainya dalam pemilihan presiden Oktober lalu. Dengan kemenangan itu pula, Presiden Jayawardene melanjutkan pembersihan di dalam Partai Persatuan Nasionalnya (UNP), seperti pernah dijanjikannya dalam Oktober: "Anda tidak memilih seorang anggota parlemen tertentu tapi seorang presiden. Sebagai pemimpin tim saya mengetahui siapa yang main curang dan siapa tidak. Saya akan menyelesaikan mereka setelah kemenangan." Sekitar 40 anggota parlemen dari UNP akan atau sudah kehilangan kursi sejak Jayawardene memenangkan jabatan itu. Apa yang ingin dicapai Jayawardene dengan referendum itu adalah kestabilan politik untuk melancarkan program liberalisasi ekonomi yang dimulainya sejak 1977. Dia merombak sistem sosialis yang dijalankan bekas Perdana Menteri Ny. Sirimavo Bandaranaike (66 tahun), dan membuka pintu Sri Lanka bagi modal asing. JR, demikian presiden itu dikenal di negerinya, menjadikan Singapura sebagai model pembangunan negaranya dan Dana Moneter Internasional (IMF) pembimbingnya. Rupee (mata uang) Sri Lanka didevaluasikan dengan separuhnya dan dibiarkan mengambang terhadap dollar. Wilayah Promosi Penanaman Modal didirikan untuk menarik modal asing dan teknologi. Program pembangunan dilancarkan secara besar-besaran. Pembangunan proyek itu sebagian besar dibiayai oleh Bank Dunia, dan negara Barat. Modal Inggris, Skandinavia, Amerika, Kanada, Jepang, Jerman Barat Korea Selatan dan Norwegia membuka lapangan kerja bagi sekitar setengah juta penduduk. Dan hasil tata ekonomi baru ini kelihatan empat tahun kemudian dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Sri Lanka mencapai 8% pada 1981. Produksi Nasional Kotor (GNP) pernah menurun pada 1980 menjadi 5,5% dan inflasi melonjak antara 40% dan 60%. Pengalaman bertahun-tahun di bawah rezim Ny. Bandaranaike dengan bahan kebutuhan hidup yang langka, menjadikan rakyat Sri Lanka terbiasa pada harga barang yang tinggi. Di bawah pemerintahan Jayawardene harga barang kebutuhan hidup memang relatif masih tinggi tersedia setiap saat. Keputusan mereka (3.141.223 suara lawan 2.605.983) dalam referendum untuk memperpanjang masa kerja parlemen dengan enam tahun itu menunjukkan kematangan politik mereka. Rakyat Sri Lanka terbukti lebih menyukai kestabilan politik dan ekonomi, yang ditawarkan Presiden Jayawardene (76 tahun), daripada sosialisme yang disodorkan Hector Kobbekaduwa, orang yang dicalonkan Partai Kemerdekaan (golongan Ny. Bandaranaike) dalam pemilihan presiden Oktober lalu. (Ny. Bandaranaike kehilangan hak pilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan setelah dia jatuh dalam Pemilu 1977). Salah satu alasan kenapa JR berani mengadakan referendum adalah kemenangan besar yang diperolehnya dalam Oktober dan keadaan berantakannya partai oposisi sekarang ini. Partai Kemerdekaan Sri Lanka (SLFP) terpecah dua, dengan putra Ny. Bandaranaike, Anura (33 tahun) di satu pihak, bertolak beiakang dengan iparnya, Vijaya Kumaratunga, pendukung utama Kobbekaduwa di lain pihak. Satu partai kecil (beraliran Trotsky) yang pro-Moskow sudah terbukti kehilangan pendukung dalam pemilihan Oktober. Sedangkan Front Persatuan Pembebasan Tamil (TULF), yang menghendaki kemerdekaan bagi Tamil di Utara, menganjurkan pengikutnya supaya menjauhi tempat pemberian suara dalam referendum itu. Mereka menuduh "orang Sinhale (yang mayoritas 72% dari seluruh 15 juta penduduk Sri Lanka), memilih orang Sinhale untuk pemerintahan Sinhale sendiri." Akibatnya, Presiden Jayawardene yang lebih populer daripada partainya sendiri, berhasil memperoleh 17 dari 24 daerah pemilihan. Maka dia bukan saja mempunyai cukup waktu untuk mengukuhkan lagi kestabilan politik yang sudah dicapainya, tapi juga akan punya peluang meneruskan program stabilisasi ekonomi yang sedang dijalankannya. Kedua program ini akan mendorong perubahan dalam susunan kabinetnya dalam tahun baru ini, sekalipun, seperti dikatakannya, "bukan karena referendum."