Junta Militer Myanmar Ogah Dianggap Telah Melakukan Kudeta

TEMPO.CO, Jakarta - Junta militer Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, ogah dianggap telah melakukan kudeta. Menurut junta militer Myanmar, apa yang mereka lakukan bukanlah kudeta melainkan upaya untuk mengembalikan negara ke pemerintahan yang sah. Pembelaan mereka, jika apa yang terjadi adalah kudeta, maka tidak akan ada upaya darinya untuk menggelar pemilu baru.

"Tujuan utama kami adalah menggelar pemilu untuk kemudian menyerahkan kekuasaan kepada partai yang menang," ujar Jenderal Zaw Min Tun, juru bicara junta militer Myanmar, dikutip dari Channel News Asia, Selasa, 16 Februari 2021.

Meski kembali menegaskan niatnya untuk menggelar pemilu baru, junta militer lagi-lagi tak menyebutkan kapan hal itu akan digelar. Apa yang mereka katakan hanyalah janji tidak akan memimpin untuk waktu yang lama.

Perihal nasib para tahanan politik seperti Penasehat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, junta militer juga tidak memberikan jawaban tegas. Junta militer Myanmar menyakini penahanan Aung San Suu Kyi cs telah sesuai dengan konstitusi.

"Kami janji pemilu akan digelar," ujar Zaw Min Tun.

Ribuan orang di Tokyo pada Minggu, 14 Februari 2021, melakukan aksi jalan untuk memprotes kudeta militer di Myanmar. Sumber: Reuters

Per berita ini ditulis, kudeta Myanmar sudah berlangsung selama dua pekan. Militer merebut pemerintahan yang ada dengan menangkapi sejumlah pejabat negara Myanmar, memberhentikan menteri, dan membatalkan pelantikan anggota parlemen yang terpilih.

Kudeta itu sendiri dipicu kekalahan partai yang berafiliasi dengan militer Myanmar, Partai Persatuan Solidaritas dan Pengembangan (USDP). Mereka kalah dari partai bentukan Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), pada pemilu tahun lalu. USDP menganggap ada kecurangan di pemilu tersebut sehingga menyakini pemerintahan yang ada sekarang tidak sah.

Merespon kudeta Myanmar, warga melakukan unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota. Untuk menekannya, junta militer Myanmar menggunakan langkah keras mulai dari menangkapi aktivis, mematikan internet, hingga menerjunkan polisi huru hara ke lokasi unjuk rasa. Dalam rangkaian peristiwa unjuk rasa itu, satu demonstran tertembak di kepala dan kritis hingga sekarang.

Berbagai negara tidak tinggal diam atas apa yang terjadi. Beberapa di antaranya menjatuhkan sanksi kepada Myanmar. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), di satu sisi, telah berhasil melakukan kontak dengan junta militer Myanmar dan mendesak mereka untuk tidak menggunakan kekerasan dalam merespon perlawanan warga.

Baca juga: Ditekan Demonstran dan Amerika, Militer Myanmar Melawan

ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA