Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kaleidoskop 2021 sepanjang Oktober lalu dimulai dari Thailand yang menghentikan penggunaan vaksin Sinovac saat persediaan habis. Sebagai gantinya, Thailand akan menggunakan vaksin Covid-19 yang dikembangkan negara-negara Barat.
Berita kaleidoskop 2021 lainnya adalah Taliban yang meminta pengakuan dunia atas pemerintahannya di Afghanistan. Terakhir adalah reaksi Taiwan atas rencana Xi Jinping menyatukan wilayah ini dengan China. Berikut selengkapnya:
1. Thailand Hentikan Penggunaan Vaksin Sinovac, Ini Sebabnya
Thailand akan menghentikan penggunaan vaksin Covid-19 produksi Sinovac Cina ketika persediaan saat ini habis, kata seorang pejabat senior Thailand, Senin, 18 Oktober 2021. Menurut dia, pemerintah akan menggunakan vaksin Covid-19 yang dikembangkan Barat sebagai gantinya, demikian dilaporkan Reuters.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Thailand menggunakan lebih dari 31,5 juta dosis Sinovac sejak Februari 2021, dimulai dengan dua dosis untuk pekerja garis depan, kelompok berisiko tinggi dan penduduk Phuket, sebuah pulau liburan yang dibuka kembali untuk turis pada awal skema percontohan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada bulan Juli 2021, Thailand mulai menginokulasi warga dengan Sinovac sebagai dosis pertama diikuti dengan penggunaan vaksin AstraZeneca yang dikembangkan Universitas Oxford.
Thailand tahun depan berencana membeli total 120 juta dosis vaksin Covid-19 dan telah memesan 60 juta dosis AstraZeneca, yang diproduksi secara lokal. Thailand mengatakan hanya akan menggunakan vaksin yang efektif melawan varian baru.
Sejauh in, pemerintah Thailandi telah memvaksinasi 36 persen dari perkiraan 72 juta orang yang tinggal di Thailand dan berharap mencapai 70 persen pada akhir tahun.
2. Taliban Mengancam Minta Pengakuan Dunia
Taliban pada Sabtu, 30 Oktober 2021, menyerukan Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia agar mau mengakui pemerintahan Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban. Jika gagal mengakui pemerintah Afghanistan saat ini dan terus-menerus membekukan keuangan Afghanistan di luar negeri, maka akan ada masalah yang dirasakan dunia.
Sampai sekarang, belum ada negara yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban sejak kelompok radikal itu mengambil alih Afghanistan pada Agustus 2021 lalu. Saat yang sama, miliaran dolar aset Afghanistan dan uang negara itu di luar negeri sudah dibekukan kendati negara itu sedang mengalami krisis ekonomi dan kemanusiaan.
“Pesan kami ke Amerika Serikat adalah jika terus – menerus tidak mau mengakui (pemerintahan Taliban), maka masalah Afghanistan akan muncul terus, lalu menjadi masalah kawasan dan berubah menjadi masalah dunia,” kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid, Sabtu, 30 Oktober 2021.
Menurut Mujahid, alasan Taliban dan Amerika Serikat berperang salah satunya karena keduanya tidak punya hubungan diplomatik yang resmi. Amerika Serikat menginvasi Afghanistan pada 2001 atau setelah serangan teror 9 September 2001. Taliban yang memegang kekuasaan saat itu, tidak mau menyerahkan kepala al-Qaeda, Osama bin Laden.
“Masalah-masalah seperti tersebut telah menyebabkan perang, yang solusinya melalui negosiasi. Masalah-masalah tersebut hanya bisa diselesaikan melalui kompromi politik,” kata Mujahid. Dia menekankan, pengakuan juga adalah hak bagi masyarakat Afghanistan.
3. Taiwan Marah Besar Xi Jinping Janji Satukan China
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menanggapi sumpah China soal penyatuan kembali dengan Taiwan secara damai. Tsai dengan marah membalas pernyataan Presiden China Xi Jinping dengan mengatakan Beijing tak boleh memaksa Taiwan. Ia menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka.
Tsai berpidato di pangkalan udara di Taiwan utara sebelum acara hari nasional. Ia bersumpah akan menegakkan demokrasi.
"Kami akan terus bekerja keras memegang teguh garis depan demokrasi dan kebebasan, memperkuat kolaborasi dengan mitra internasional melalui nilai-nilai bersama dan memberikan lebih banyak kontribusi kepada dunia," ujar Tsai.
Kantor Kepresidenan juga menyatakan Taiwan adalah negara merdeka yang berdaulat, bukan bagian dari Republik Rakyat Chin. Taiwan kembali menolak keras tawaran China sebagai satu negara, dua sistem untuk memerintah pulau itu.
Tsai secara tidak langsung merujuk provokasi China dalam pidatonya. “Kami melihat jet tempur Angkatan Udara di langit, sepenuhnya mengendalikan pengamanan wilayah udara kami. Ketika wilayah udara kami diganggu, pilot kami dapat segera lepas landas untuk melindungi dan menjaga wilayah udara kami.”
Kemarin, Presiden China Xi Jinping berjanji mewujudkan penyatuan kembali secara damai atau reunifikasi dengan Taiwan. China juga tidak secara langsung menyebutkan penggunaan kekuatan setelah seminggu terjadi ketegangan dengan Taiwan yang memicu kekhawatiran internasional.
Xi Jinping menyebut Presiden Taiwan adalah separatis. Ia menolak untuk berbicara dengan Tsai, yang terpilih kembali dengan kemenangan telak tahun lalu. Tsai sebelumnya telah berjanji melawan Beijing, dengan keyakinan bahwa dia adalah seorang separatis.
REUTERS
Foto 
