Kerangkeng baru pers australia

SIAPA bilang pers Australia bebas merahasiakan sumber berita? Buktinya: Wartawan kawakan Peter Hastings, dua pekan lalu, diperintahkan Mahkamah Tinggi Australia untuk mengungkapkan sumber tulisannya di koran Sydney Morning Herad, terbitan 13 Februari 1985, yang membeberkan kasus korupsi kalangan atas pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos. Hastings, dalam tulisan berjudul Konpsi sebagai Seni itu, menyebut sebuah bank terkemuka di Amerika Serikat punya bukti-bukti penyelewengan US$ 9 milyar yang dilakukan Marcos. Uang itu, yang disebut sebagian utang luar negeri Filipina yang berjumlah US$ 26 milyar, tulis Hastings, dibagi-bagikan Marcos kepada pengusaha-pengusaha yang dekat dengan Istana Malacanang, seperti Raja Kelapa Eduardo Conjuangco dan Raja Gula Roberto Benedicto. Conjuangco, saudara sepupu Presiden Cory Aquino, yang menganggap tulisan itu merusakkan nama baiknya, lalu menggugat Hastings ke Pengadilan New South Wales. Ia minta Hastings mengungkapkan identitas sumber beritanya. Alasannya: Conjuangco ingin menuntut sumber berita tersebut. Hastings menolak keinginan itu. Bersama John Fairfax and Son Ltd, pemilik Sydney Morning Herald, ia naik banding ke Mahkamah Tinggi. Ternyata, usaha banding Hastings ditolak. Menurut Mahkamah Tinggi, Conjuangco, yang punya usaha peternakan di New South Wales, berhak mengetahui siapa yang memberikan keterangan kepada Hastings, karena artikel itu merusakkan citra Conjuangco. "Wartawan, berdasarkan hukum Australia, tidak kebal dari kewajiban menyebutkan sumber mereka, apabila keadilan umum menuntutnya" kata Hakim Tinggi Sir Anthony Mason. Ia menambahkan, ini semacam pengendalian agar media massa lebih bertanggung jawab dalam menikmati kekuasaan mereka. Keputusan Mason tentu saja menggegerkan pers Australia. Persatuan Wartawan Australia (AJA) langsung mengajukan keberatan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi itu kepada pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. "Sudah menjadi kode etik kewartawanan untuk melindungi sumber. Juga risiko wartawan, seandainya mereka sampai harus membayar denda tinggi atau masuk penjara, demi mempertahankan sumber," kata Ketua Persatuan Wartawan Australia, Pat O'Donell. Mahkamah Tinggi kelihatan tak goyah oleh tuntutan Persatuan Wartawan Australia tersebut. Mereka memberi Hastings waktu 28 hari untuk menentukan apakah ia menerima atau menolak keputusan Mahkamah Tinggi itu.