Ketegangan tentang spratly

CERITANYA bermula dengan munculnya sebuah berita dalam The Manchester Guardian yang terbit di London awal bulan ini. Surat kabar itu mengatakan adanya "sebuah kapal nelayan Filipina yang berlayar menuju Pulau Panata yang terletak di gugusan pulau-pulau Spratly di Laut Cina Selatan dan menancapkan bendera Filipina di pulau tersebut." Apa yang disebut perahu nelayan itu ternyata merupakan bagian dari operasi militer sebuah satuan Angkatan Laut Filipina untuk mendudukL salah satu pulau dari Kepulauan Spratly yang sudah sejak lama menjadi sengketa antara beberapa negara Asia RRC, Filipina, Taiwan dan Vietnam. Tanggal 4 bulan ini langkah yang dilakukan Filipina itu diakui sendiri oleh Menteri Muda Pertahanan Carmelo Barbero. Menurut Barbero, sampai sekarang negaranya telah menduduki dan menempatkan pasukan di tujuh pulau yang termasuk kawasan Spratly, yaitu Pagasa, Parula, Jikae, Kuta, Lanak, Patag dan yang terakhir Panata. Kalau diukur luasnya, Filipina sekarang menguasai tanah seluas 100 hektar di gugusan pulau-pulau tersebut. Toleransi Vietnam? Sebegitu jauh belum ada reaksi keras dari negara-negara lain yang punya klaim atas daerah itu, kecuali dari pihak RRC. Pasukan Vietnam yang telah berada di 3 pulau lain dekat Panata yaitu Pugad, Namyit dan Sincove kabarnya tidak berusaha menghalangi operasi tersebut. Para peninjau menduga bahwa toleransi Vietnam itu adalah hasil perjanjian diam-diam ketika Menteri Luar Negeri Nguyen Duy Trinh berkunjung ke Manila awal tahun ini. Yang protes pertama-tama dan keras sekali adalah RRC. Hanya 4 hari menjelang kunjungan Wakil Perdana Menteri Li Hsien-nien ke Manila, seorang jurubicara Kementerian Luar Negeri Cina mengecam tindakan tersebut sebagai tidak bersahabat. Ia mengingatkan bahwa pernyataan RRC pada tanggal 14 Juni 1976 mengenai masalah tersebut masih berlaku. Pada tanggal itu Peking telah mengeluarkan pernyataan mengecam dan memprotes kegiatan mencari minyak yang dilakukan oleh Konsorsium Minyak Swedia-Filipina di suatu wilayah yang diberi nama The Reed Bank, 250 km sebelah timur laut Spratly dan kira-kira 400 km sebelah barat pulau Palawan yang jadi wilayah Filipina. Dalam pernyataan tersebut dikatakan bahwa segala kegiatan militer atau pencarian minyak oleh siapa pun di sana merupakan pelanggaran atas kedaulatan dan wilayah KRC. Klaim apa pun atas daerah itu yang diajukan oleh negara mana pun adalah tidak sah dan melanggar tata-cara pergaulan antar bangsa. Pada mulanya para pengamat hanya melihat pada faktor terkandungnya deposit minyak di wilayah itu dalam situasi dunia yang sedang kehausan enerji. Diperkirakan bahwa Spratly terbentuk dari gunung-gunung berapi yang muncul dari dasar laut. Memang menurut penelitian wilavah itu mengandung deposit sedimenter berasal dari Mekong dan sungai-sungai besar lain yang mengalir melalui daerah yang sekarang bernama Laut Cina Selatan dan Teluk Siam paling kurang 10.000 tahun yang lalu. Ketika itu permukaan laut masih rendah. Deposit-deposit sedimenter merupakan tempat yang paling ideal buat mencari minyak. Continental Shelf Namun, motif Filipina bukan sekedar perlu minyak saja. Ada faktor sekuriti yang mempengaruhi. Negara mana saja menguasai pulau-pulau itu berarti ia menguasai pula jalurjalur pelayaran di Laut Cina Selatan yang luas. Selain itu Filipina pun dikelilingi oleh laut dalam yang bisa dipergunakan oleh kapal selam untuk beroperasi. Karenanya ia mengklaim dan menduduki beberapa pulau atas dasar prinsip continental shelf. Atas dasar ini negeri mana saja bisa mengajukan klaim atas pulau-pulau Spratly. Di awal tahun 70-an Marcos menyatakan bahwa Spratly adalah wilayah tak bcrtuan dan sedang dipersengketakan. Karenanya negara mana saja blsa mengajukan klaim dan mengadakan pendudukan. Adapun dasar yang digunakan oleh RRC dan Taiwan lain lagi. Mereka mengajukan klaim atas Spratly atas dasar faktor-faktor historis. Dinasti Yuan (1282) adalah penemu pertama pulau-pulau itu, dan sejak itu terus-menerus berada di bawah administrasi dinasti-dinasti berikutnya. Klaim Cina atas Spratly baru mendapat sanggahan pada tahun 1931. Ketika itu pemerintah Perancis mengajukan surat kepada perwakilan Republik Cina ( Kuomintang) di Paris. Isinya menuntut penguasaan kepulauan Paracel atas dasar historis pula. Katanya pada tahun 1816 Kaisar Gia Long telah menguasai pulau-pulau itu dan pada tahun 1835 Kaisar Minh-Mang telah mengirimkan beberapa ratus bawahannya untuk mendirikan kuil di salah satu pulau. Klaim itu disertai pula dengan klaim lain atas Spratly. Ketika itu Perancis masih menjajah Vietnam, sehingga ia merasa punya hak atas wilayah-wilayah yang secara historis pernah dikuasai oleh Kekaisaran Vietnam. Di tahun 1938 ketika Cina sedang sibuk berperang dengan Jepang, Paracel direbut Perancis. Dan seiring dengan terdesaknya kaum kolonialis Perancis dari Indo Cina pada tahun 1939, Jepang merebut Hainan, Paracel dan Spratly. Tahun 1945 dengan kekalahan Jepang Republik Cina kembali mengambil alih wilayah-wilayah itu. Dalam tahun 1950 RRC mendaratkan tentaranya di Hainan dan Kuomintang pun kemudian menarik tentaranya dari Spratly dan Paracel. Agustus 1951, hanya satu bulan sebelum Konperensi Perdamaian Jepang di San Francisco dibuka Chou En-lai menjelaskan klaim negaranya atas Kcpulauan Nanwei (Spratly) dan Hsisha (Paracel). Di bawah naungan perjanjian San Francisco sekali lagi Jepang mengajukan yurisdiksi atas Spratly. Namun perjanjian itu ternyata tidak secara khusus menyatakan siapa vang berkuasa atas Spratly. Atas dasar inilah kemudian Filipina juga mengajukan klaimnya. Dalam tahun 1956 seorang pengacara Filipina bernama Tomas Clomas mengadakan ekspedisi yang dibiayai sendiri ke Spratly dan menyatakan dirinya berdaulat atas beberapa pulau di Spratly. Ia menamakan pulau vang didudukinva "Freedomland" dan berusaha memperoleh status protektorat dari pemerintah Manila. Tindakan Clomas ini menimbulkan protes Taiwan dan mengirim suatu satuan militer ke sana. Ketika mereka tiba orang-orang Filipina sudah pergi dan pasukan Taiwan pun sejak itu menduduki pulau yang bernama Itu Aba. Mereka masih berada di sana sampai sekarang. Pada waktu yang hampir bersamaan Sepasukan Vietnam Selatan tiba di sana. Dan pada tahun 1975 mereka kemudian digantikan oleh satuan tentara komunis. Menurut rencana, Konperensi Hukum Laut Internasional akan dibuka pada akhir bulan ini di Jenewa. Dan masalah sengketa mengenai Kepulauan Paracel dan Spratly pasti akan jadi topik menarik bagi para ahli hukum internasional. Di samping itu persoalan tersebut pasti akan jadi bom waktu baru yang bisa mengganggu kestabilan kawasan Asia di samping Korea, Selat Taiwan, perbatasan Kamboja-Vietnam-Thailand-Laos.