Ketua Partai Penantang Junta Terancam Penjara

KETUA Partai Future Forward Thanathorn Juangroongruangkit terancam masuk bui setelah polisi Thailand menjeratnya dengan pasal penghasutan. Polisi memeriksanya setelah mendapat pengaduan dari junta militer pada Rabu, 3 April lalu.

Thanathorn dituduh melanggar pasal 116 dan pasal 189 hukum pidana karena dianggap membantu orang lain yang melakukan kejahatan serius. Jika terbukti bersalah, dia terancam sembilan tahun penjara. “Tuduhan ini jelas bermotif politik,” katanya kepada Reuters.

Publik Thailand mengenal Thanathorn sebagai politikus yang kritis terhadap junta militer pimpinan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Pria 40 tahun berlatar pengusaha itu sukses membawa partai besutannya, Future Forward, meraih peringkat ketiga dalam pemilihan umum 24 Maret lalu.

Partai progresif yang menyasar kelompok pemilih muda itu meraup 6,2 juta suara. Future Forward berkoalisi dengan Pheu Thai, partai oposisi terbesar yang berafiliasi dengan bekas perdana menteri Thaksin Shinawatra untuk menantang partai baru yang pro-militer, Palang Pracharath.

Polisi sebelumnya menjerat Thanathorn dengan tuduhan kejahatan dunia maya atas pidatonya di Facebook yang mengkritik junta pada Juli 2018. Jaksa akan memutus kasus ini pada 26 April mendatang.

---

 

TURKI

Pemilihan Kepala Daerah Menuai Sengketa

PARTAI Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki mengajukan permohonan penghitungan suara ulang kepada Komisi Pemilihan Umum. Partai berkuasa itu menuding terjadi kecurangan yang berujung pada kekalahan dua kandidatnya dalam pemilihan kepala daerah di Ankara dan Istanbul.

Partai besutan Presiden Recep Tayyip Erdogan tersebut berkoalisi dengan partai nasionalis, Partai Gerakan Nasional (MHP), dalam pemilu kali ini. Mereka mengusung bekas perdana menteri, Binali Yildirim, sebagai calon Wali Kota Istanbul dan eks Menteri Lingkungan, Mehmet Özhaseki, sebagai kandidat Wali Kota Ankara.

Yildirim dan Özhaseki keok dalam pemilihan pada 31 Maret lalu. Mereka kalah oleh kandidat yang diusung partai sekuler-kiri, Partai Rakyat Republik (CHP), yang menjadi kekuatan oposisi terbesar selama Erdogan berkuasa.

Kandidat CHP, Ekrem Ýmamoðlu, semula unggul 25 ribu suara atas Yildirim. Tapi, dari penghitungan ulang, selisih suaranya menipis menjadi 19.500 hingga Kamis, 4 April lalu. “Hasilnya tak akan banyak berubah,” ucap Ýmamoðlu, yang optimistis menjadi Wali Kota Istanbul.

Kekalahan di Ankara dan Istanbul membuat AKP terpukul. Bersama AKP, Erdogan dan pendahulunya telah mendominasi dua kota terbesar itu selama 25 tahun. Erdogan bahkan mengawali karier politiknya di Istanbul sebagai wali kota pada 1990-an.

 

---

 

MALAYSIA

Polisi di Balik Lenyapnya Pastor Koh

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) telah menuntaskan penyelidikan atas kasus hilangnya aktivis Amri Che Mat dan Pastor Raymond Koh. Menurut temuan Suhakam, Amri dan Pastor Koh merupakan korban penculikan aparat.

“Penghilangan paksa Amri dilakukan oleh agen negara, yaitu Cabang Khusus Bukit Aman. Begitu pula dalam kasus Koh,” kata ketua panel penyelidikan Suhakam, Mah Weng Kwai, seperti dikutip New Straits Times, Rabu, 3 April lalu. Cabang Khusus, yang bermarkas di Bukit Aman, Kuala Lumpur, adalah sebutan untuk unit khusus pasukan intelijen Kepolisian Diraja Malaysia.

Mah mengatakan kesimpulan itu diperoleh berdasarkan kesaksian istri Amri, Norhayati Mohd. Ariffin, yang mengaku diberi tahu petugas Cabang Khusus, Mohd. Shamzaini Mohd. Daud, bahwa penghilangan paksa Koh dan Amri dilakukan oleh Cabang Khusus Bukit Aman. Dalam penyelidikan yang berlangsung sekitar satu tahun, Suhakam memeriksa keterangan dari 25 saksi, termasuk sejumlah perwira polisi senior dan mufti Perlis, Mohd. Asri Zainul Abidin.

Amri, pendiri lembaga swadaya masyarakat Perlis Hope, dilaporkan hilang pada 24 November 2016. Adapun Koh sedang dalam perjalanan mengunjungi seorang teman saat diculik sekelompok pria di Petaling Jaya pada 13 Februari 2017. Suhakam juga sedang mengusut lenyapnya Pastor Joshua Hilmi dan istrinya, Ruth Hilmi, yang dilaporkan hilang pada 2016.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menilai tuduhan Suhakam hanyalah kabar angin. Dia menyatakan pemerintah akan membentuk tim penyelidik khusus untuk mengusut tuduhan keterlibatan Cabang Khusus ini asalkan Suhakam dapat menunjukkan bukti kuat.