Katebelece Istana untuk Oesman Sapta

-Juni 2018

Mahkamah Konstitusi melarang pengurus partai menjadi anggota DPD.

 -Agustus 2018

KPU memasukkan nama Oesman ke daftar calon sementara. Namun lembaga ini merevisi Peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPD yang mensyaratkan pengurus partai harus mundur dari jabatannya bila maju menjadi kandidat anggota DPD.

-September 2018

Oesman tak masuk daftar calon tetap KPU karena tak melampirkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai.

-Oktober-November 2018

Oesman menggugat ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara. MA memutuskan pengurus partai bisa menjadi calon anggota DPD. Adapun PTUN memerintahkan KPU menyertakan Oesman dalam daftar calon tetap.

-Desember 2018

KPU memberikan tenggat sampai 21 Desember bagi Oesman untuk melampirkan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai. Pada periode ini, sejumlah komisioner KPU dilaporkan ke polisi dan Badan Pengawas Pemilu.

-Januari 2019

Bawaslu meminta KPU memasukkan nama Oesman ke daftar calon tetap, tapi mewajibkannya mundur dari partai bila terpilih menjadi anggota DPD.

-Maret 2019

Istana mengirim katebelece ke KPU.

Intoleransi Lagi di Yogyakarta

SLAMET Jumiarto ditolak bermukim di Dusun Karet, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Slamet, pelukis yang memeluk Katolik, dilarang tinggal di daerah itu karena ada aturan kampung yang tak mengizinkan pendatang baru berasal dari kalangan nonmuslim dan aliran kepercayaan. Peraturan kampung itu diteken Kepala Dusun Iswanto dan Ketua Kelompok Kegiatan Ahmad Sudarmi pada Oktober 2015.

Iswanto meminta maaf karena menerbitkan aturan yang diskriminatif. “Kami khilaf karena kemampuan sumber daya manusia di desa kami rendah,” katanya pada Kamis, 4 April lalu. Iswanto juga telah mencabut tata tertib itu selepas mediasi dengan Slamet dan sejumlah pejabat pemerintah daerah. 

Setelah pencabutan aturan, Slamet bersedia tetap tinggal di Dusun Karet. “Keluarga kami tetap tinggal sampai masa kontrak selesai,” ujarnya. Bupati Bantul Suharsono menyebut aturan Dusun Karet itu sebagai kesalahan besar karena bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila. Sebelumnya, ada peristiwa kayu nisan berbentuk salib di Kotagede yang dipotong bagian atasnya karena warga tak ingin ada simbol agama di pusara. Pada 2017, sekelompok masyarakat mendesak Bupati Bantul mengganti camat yang beragama Katolik.   

Teroris ISIS Menikam Polisi

 teroris berinisial SHS, 44 tahun, menusuk empat polisi saat ditangkap di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis, 4 April lalu. Keempatnya menderita luka tusukan di sejumlah bagian tubuh, dari paha sampai perut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menjelaskan, SHS awalnya berpura-pura menyerah. Dia langsung menyerang ketika melihat anggota kepolisian lengah. “Terduga teroris sengaja menyiapkan senjata untuk melukai polisi bila sewaktu-waktu ditangkap,” tutur Dedi. Polisi langsung menembak SHS di lokasi penangkapan.

SHS merupakan anggota jaringan Jamaah Ansharud Daulah (JAD), yang terafiliasi dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Polisi menangkap dia setelah mengembangkan kasus penyergapan terduga teroris berinisial A—juga anggota JAD—di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu, 3 April lalu. 

Ketua Komisi ASN Bersaksi untuk Romy

Ketua Komisi ASN Bersaksi untuk Romy/TEMPO/Imam Sukamto

KOMISI Pemberantasan Korupsi memeriksa Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Sofian Effendi sebagai saksi untuk tersangka kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama, Muhammad Romahurmuziy alias Romy. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan komisi antirasuah ingin mendapatkan informasi tentang proses seleksi pejabat di kementerian itu. “Posisi Komisi ASN seperti apa dan kejanggalannya apa saja,” ujar Febri pada -Jumat, 5 April lalu.

Febri menjelaskan, lembaganya menengarai ada keanehan dalam penunjukan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Sebab, Haris justru masuk bursa calon pejabat meski Komisi ASN memberikan catatan khusus. Haris juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dagang jabatan ini.

Sofian menyatakan lembaganya sudah menduga ada praktik jual-beli jabatan di Kementerian Agama sebelum operasi tangkap tangan KPK. Dia pun telah mengingatkan Kementerian bahwa ada calon yang punya rekam jejak buruk. Namun pemberitahuan Komisi ASN tak digubris. 

‘Alumni’ 212 Tersangka Penipuan

PENDIRI Presidium Alumni 212, Bukhari Muslim, ditangkap polisi di rumahnya di Perumahan Taman Permata Cikunir, Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis, 4 April lalu. Sebelumnya, polisi menetapkannya sebagai tersangka kasus penipuan. “Penangkapan berdasarkan laporan yang masuk pada Juni 2018,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Komisaris Besar Argo Yuwono.

Kasus penipuan itu bermula ketika Muhammad Jamaluddin, yang berstatus pelapor, menemui Bukhari untuk meminta bantuan mengurus visa haji. Bukhari menyanggupi permintaan itu. Setelahnya, Jamaluddin menyerahkan uang sebesar US$ 136.500 atau sekitar Rp 1,9 miliar dan 27 paspor pada Agustus 2017. Setahun berselang, visa haji tak kunjung beres. Bahkan Bukhari membantah tudingan telah menerima duit dan berdalih hanya menerima paspor.

Aktivis 212 yang juga mantan pengacara Rizieq Syihab, Kapitra Ampera, menyebutkan polisi sempat memeriksa Bukhari beberapa kali, bahkan memberinya kesempatan menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Namun upaya itu tak membuahkan hasil.