Mengapa Koalisi Marcos dan Duterte Pecah

Bongbong hendak mengubah konstitusi melalui prakarsa rakyat, yakni dukungan lewat tanda tangan dari sedikitnya 12 persen jumlah pemilih terdaftar di Komisi Pemilihan Umum dan setiap daerah pemilihan legislatif harus diwakili oleh sekurang-kurangnya 3 persen pemilih. Bila hal itu terpenuhi, Komisi akan menggelar pemungutan suara mengenai apakah pemilih mendukung amendemen Pasal 17 dalam Konstitusi 1987, yang bakal memungkinkan semua anggota Kongres memberikan suara mengenai usulan amendemen konstitusi di majelis konstituante.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., di Istana Malacanang, di Manila, Filipina, 10 Januari 2024. Reuters/Ezra Acayan

Metode prakarsa rakyat ini menguntungkan Dewan Perwakilan Rakyat, yang punya 314 anggota, melebihi anggota Senat, yang hanya 24 anggota. Dewan kini dipimpin Martin Romualdez, sepupu Bongbong, yang diduga sebagai pemrakarsa amendemen.

Bongbong mengklaim bahwa amendemen itu bertujuan mendorong perubahan ketentuan yang memudahkan investasi asing. “Saya bertemu dengan tokoh-tokoh hukum kita dan mencoba mencari jalan, karena itulah yang akan mereka diskusikan, yakni ketentuan-ketentuan ekonomi yang telah saya bicarakan selama bertahun-tahun,” katanya, seperti dikutip kantor berita Filipina PNA, 31 Januari 2024.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Sosial Ekonomi Filipina Arsenio Balisacan mengatakan “pembatasan yang tidak perlu” dalam ketentuan ekonomi dalam konstitusi harus dihilangkan untuk menarik lebih banyak investor asing. Joey Salceda, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sependapat dengan Balisacan dan mengatakan bahwa amendemen konstitusi sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan investor terhadap negara tersebut.

Namun para penentang khawatir amendemen itu akan membuka jalan bagi perpanjangan masa jabatan presiden. Konstitusi 1987, yang lahir setelah gerakan rakyat menggulingkan pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos yang korup, menetapkan bahwa masa jabatan presiden hanya satu periode atau enam tahun dan tak bisa diperpanjang. Tujuannya adalah mencegah efek inkumben, ketika calon presiden inkumben terpilih lagi dan dapat berkuasa lama seperti Marcos, meskipun dengan aturan sekarang pun dinasti politik masih merajalela di negeri itu.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Davao, Paolo Duterte, memperingatkan konstituennya agar tidak mendukung upaya Bongbong ini. “Kepada semua warga Davao, jangan jual jiwamu hanya dengan 100 atau 10 ribu peso (Rp 28 ribu-2,8 juta) untuk ditukar dengan tanda tanganmu. Jika kalian ingin mengikuti antek-antek orang yang bermimpi menjadi hebat di Kongres menuju kehancuran, itu adalah pilihan kalian,” ujar putra sulung Rodrigo Duterte tersebut.

Marcos dan Duterte adalah dua dinasti politik terbesar di Filipina. Keduanya bersatu dalam pemilihan umum 2022 dengan mengajukan Bongbong Marcos sebagai calon presiden dan Sara Duterte sebagai calon wakil presiden. Mereka menang besar dalam pemilihan itu. Namun Duterte tak pernah mendukung Bongbong sebagai presiden dan pernah menyebut penggantinya itu sebagai “anak manja” dan “pemimpin yang lemah”. Duterte juga tidak suka putrinya memberi jalan kepada Bongbong dan mencalonkan diri sebagai wakil presiden alih-alih calon presiden.

Koalisi bernama Uniteam itu kemudian pelan-pelan retak. Sara harus menarik permintaannya untuk mendapat dana intelijen sebesar 650 juta peso atau hampir Rp 182 miliar setelah Kongres menolaknya. Sara juga menentang keputusan Bongbong untuk memulai kembali perundingan perdamaian dengan kelompok komunis, sikap yang sejak dulu ditentang ayahnya.

Perselisihan dua dinasti itu merembet ke luar isu amendemen. Duterte mengklaim telah melihat nama Bongbong dalam daftar pantauan tersangka pengguna narkotik ketika ia menjadi Wali Kota Davao pada awal 2000-an. “Bongbong Marcos sedang teler saat itu. Sekarang dia adalah presiden, dia masih teler,” kata Duterte. “Kita punya pencandu narkoba yang menjadi presiden.”

Bongbong hanya menertawakan tuduhan itu. “Saya pikir itu karena fentanil,” ujarnya. Fentanil adalah obat pereda nyeri. Dia membalikkan tuduhan tersebut kepada Duterte, yang pernah mengaku memakai obat pereda nyeri opioid. “Setelah lima-enam tahun, hal itu akan berdampak padanya. Itu sebabnya, menurutku, seperti itulah jadinya. Jadi saya harap dokternya bisa merawatnya dengan lebih baik dan tidak mengabaikannya saat dia mengalami masalah.”

Duterte juga gusar mendengar kabar bahwa penyelidik Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah tiba di negeri itu untuk mengumpulkan berbagai bukti mengenai pembunuhan di luar hukum dan pelanggaran hak asasi manusia dalam program pemberantasan narkotik di masa pemerintahannya. Politikus 78 tahun itu menentang penyelidikan ICC. Pemerintahannya dulu bahkan menarik diri dari keanggotaan Statuta Roma, yang menjadi dasar ICC.

Sempat pula beredar rumor bahwa Duterte berencana menggulingkan Bongbong, tapi Duterte membantah isu tersebut. Pejabat tinggi pertahanan Filipina juga menepis rumor itu dan mengatakan militernya, yang punya sejarah panjang perihal rencana kudeta, tetap profesional dan akan mengikuti rantai komando. “Petualangan sebelumnya sudah menjadi masa lalu,” kata Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro Jr. kepada Time. “Perwira kami tidak terlalu mudah tertipu oleh hal-hal seperti itu.”

Meskipun sudah berbeda jalan dengan Bongbong, Sara Duterte mengaku akan tetap berada di kabinet kecuali Presiden memecatnya. “Saya tidak pantas menerima perlakuan tercela yang saya terima dari sektor-sektor di lingkungan Presiden,” ujarnya tanpa menjelaskan lebih lanjut. Sara diketahui tengah bersaing dengan Martin Romualdez, yang berminat mencalonkan diri pada pemilihan presiden 2028.