Komisi Eropa Diminta Lindungi Pilpres di Negara Anggota Uni Eropa dari Intervensi Asing

TEMPO.CO, Jakarta - Prancis, Jerman, dan 10 negara anggota Uni Eropa lainnya meminta agar Komisi Eropa menggunakan wewenangnya di bawah undang-undang Layanan Digital agar melindungi integritas pemilu Eropa dari campur tangan asing. Permintaan itu tertuang dalam sepucuk surat yang ditanda-tangani oleh 12 negara anggota Uni Eropa.

Dalam surat tersebut disampaikan para menteri bidang urusan Eropa dari anggota Uni Eropa meminta Komisi Eropa agar berjanji menciptakan sebuah badan yang bertugas melawan manipulasi asing dan intervensi. Ke-12 negara anggota Uni Eropa yang menandatangani surat itu adalah Prancis, Jerman, Belanda, Belgia, Siprus, Kroasia, Republik Cek, Denmark, Yunani, Rumania, Slovenia dan Spanyol. 

“Naiknya ancaman intervensi asing dan ganggugan intervensi dalam debat terbuka selama acara-acara pemilu adalah sebuah tantangan langsung pada stabilitas dan kedaulatan kami. Insiden yang baru-baru ini terjadi, menuntut tindakan segera dan tindakan bersama untuk mempertahankan pemilu yang akan datang di Uni Eropa,” demikian bunyi surat tersebut.

Sejumlah diplomat Uni Eropa mengatakan surat itu merujuk pada intervensi yang diduga dilakukan Rusia dan Cina serta kasus lain. Jerman akan melakukan pemilu sela pada 23 Februari dan telah membentuk sebuah gugus tugas untuk mencegah upaya asing mempengaruhi pemilu setelah muncul peringatan adanya dugaan spionase dan sabotase yang disponsori Rusia. 

Pada akhir pekan lalu, pemilik media sosial X, Elon Musk, muncul di kampanye pemilu Partai AfD Jerman yang beraliran sayap-kanan. Kehadiran Musk itu untuk mendukung partai tersebut dan itu adalah kemunculannya yang kedua dalam beberapa pekan terkahir