Krisis kriangsak

KENAIKAN harga bahan bakar minyak yang diumumkan PM Kriangsak Chomanan telah berbalik memukulnya. Kalangan partai oposisi Muangthai bahkan sudah mempersiapkan suatu mosi tidak percaya di parlemen. Kabinet Kriangsak bisa saja dijatuhkan parlemen, sesuai dengan konstitusi, bila suatu mosi tidak percaya mendapat dukungan 264 anggota. Sudah untuk kedua kalinya dalam setahun Kriangsak mengumumkan kenaikan harga BBM. Hal itu sebenarnya wajar, mengingat Muangthai adalah pengimpor minyak. Tapi kenaikannya yang terakhir ini dirasakan terlalu berat bagi masyarakat umumnya. Solar naik 51% dari harga sebelumnya, umpamanya. Harga bensin naik 25%, sedang minyak tanah naik hampir 60%. Kelompok organisasi nelayan menyatakan mereka pasti tak mampu memikul beban kenaikan tadi. Sedikitnya 4.000 nelayan awal pekan lalu menyampaikan keluh-kesah mereka dalam suatu demonstrasi ke kantor PM Kriangsak awal pekan lalu. "Saya senang atas kedatangan kalian secara damai," sambut Kriangsak sambil menjelaskan kenapa harga BBM terpaksa dinaikkan. Dua hari kemudian suatu rapat umum berlangsung di Universitas Thammasat, Bangkok. Ditaksir 8.000 mahasiswa dan buruh menghadirinya. Di situ juga terdengar protes mengenai kenaikan harga BBM. Keesokan harinya terjadi demonstrasi yang lebih besar, melibatkan sekitar 20.000 orang. Para demonstran memenuhi lapangn Sanam Luang dekat Monumen Demokrasi di Bangkok. Seorang pembicara, tokoh buruh, berpidato dengan keras sekali mengecam Kriangsak, yang dianggap sudah tidak mampu lagi mengatasi kesulitan rakyat Muangthai sekarang. Menghadapi kecaman kalangan oposisi ini, Kriangsak semula tampaknya cukup tenang. Sebelum partai oposisi mengajukan mosi tidak percaya, dia bahkan sudah meminta persetujuan Raja Bhumipol untuk mengadakan sidang luar biasa parlemen, guna memberikan penjelasan mengenai kenaikan harga IBM. Hal ini tentu saja ditanggapi kalangan oposisi sebagai jebakan. Karena kalau penjelasan itu datang terlebih dahulu dari pemerintah, masalahnya akan selesai sampai di situ. "Kami tak akan jatuh dalam jebakan yang dibuat pemerintah," kata Mayor Jenderal Pramarn Adireksarn, seorang tokoh oposisi dari Partai Chart Thai. Kriangsak akhirnya memberikan isyarat bahwa dia mungkin akan menggunakan kekuasaan yang diberikan konstitusi kepadanya. Dia menolak untuk menjelaskan tindakan apa yang akan diambilnya, namun ada kemungkinan Kriangsak akan membubarkan parlemen. Tapi bekas PM Kukrit Pramoj, tokoh oposisi dari Partai Aksi Sosial, menyatakan bahwa dia tidak peduli dibubarkan atau tidaknya parlemen. "Seluruh yang saya ketahui ialah pemerintah sudah menimbulkan penderitaan yang besar bagi rakyat dan karena itu harus diganti," ujarnya. Tetap menjadi soal, apakah Kriangsak bisa jatuh karena mosi tidak percaya kalangan oposisi itu. Toh kalangan oposisi sudah menyebut-nyebut sebagai penggantinya akan mereka usulkan Jenderal Prem Tinsulanonda, Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Darat. Belum ada kepastian calon ini setuju. Dia dikenal sebagai tokoh yang ulet dan jujur di samping loyal terhadap Kriangsak. Namun dalam ramai-ramainya soal kenaikan harga ini, Prem sempat juga memberikan pendapatnya yang agak membantu perjuangan kaum oposisi. "Jika itu memang kehendak rakyat, kenaikan harga minyak itu seharusnyalah ditinjau kembali," ujarnya. Realistis Kalau Jenderal Kriangsak jatuh karena mosi itu, ini yang pertama kali dalam sejarah Muangthai suatu pergantian kepala pemerintahan berlangsung secara parlementer. Selama ini pergantian pemerintahan di negara itu selalu berlangsung melalui kudeta, bahkan sering secara berdarah. Sementara kalangan agak mengkhawatirkan bila Kriangsak harus turun melalui suatu kudeta oleh kalangan militer. Masalah kenaikan harga BBM ini kelihatannya hanya dipakai sebagai alasan untuk menjatuhkan Kriangsak. Frustrasi terhadap pemerintahnya sudah begitu meluas. Samak Sundaravej, pemimpin Partai Prachakorn Thai, mengatakan bahwa inilah akibatnya kalau pemerintah hanya mendengarkan pendapat teknokrat dalam mengambil sesuatu keputusan. "Sehingga lupa mempertimbangkan implikasi politiknya," tambah Samak. Namun buat Kriangsak yang menjabat PM sejak kudeta tak berdarah tahun 1977 itu, rupanya tak ada langkah mundur. Dalam pidato televisi, Minggu malam lalu, Kriangsak menegaskan bahwa tidak ada maksud pemerintah untuk membatalkan keputusan mengenai kenaikan harga minyak itu hanya karena desakan rakyat banyak. Dan dia mendesak agar rakyat mengikat tali pinggangnya ketat-ketat. "hadapilah keadaan ini secara realistis," tambahnya.