Lintas Internasional

Myanmar
Membela Suu Kyi, Masuk Bui

SEORANG perempuan muda, yang tak disebut namanya, nekat menggelar demonstrasi di depan Balai Kota Yangon, Myanmar. Ini tempat tak lazim bagi kegiatan antipemerintah militer Negeri Pagoda. Polisi pun menggelandangnya ke penjara. "Dia berdiri di jalan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi, Tin Oo, dan tahanan politik lainnya," ujar satu saksi mata.

Junta militer Myanmar juga menangkap tujuh lainnya, yang menebar selebaran berisi tuntutan pembebasan Suu Kyi, Selasa pekan lalu. Pada hari yang sama, enam lelaki ditangkap saat membagi-bagikan salinan teks Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB. Di Myanmar, ini tindakan subversif dengan ganjaran lima tahun penjara dan kerja paksa.

Aksi-aksi itu bertujuan memperingati setahun pemberlakuan tahanan rumah tokoh oposisi Aung San Suu Kyi oleh junta militer. Suu Kyi dan wakil ketua partai oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Tin Oo, ditahan di rumah masing-masing pada 30 Mei tahun silam, setelah bentrok antara pendukung oposisi dan penyokong pemerintah. Penguasa mengakui, hanya beberapa orang tewas dalam insiden itu, tapi NLD percaya jumlahnya 100 jiwa lebih.

Iran
Soal Nuklir, PBB Bela Teheran

IRAN mengaku mengimpor komponen mesin pemutar untuk memperkaya uranium. Pengayaan uranium adalah salah satu cara memproduksi hulu ledak nuklir. Tapi, kata Mohamed Elbaredai, Kepala Badan Atom PBB, IAEA, belum ada bukti adanya program pembuatan senjata nuklir di negeri ayatullah itu. Pengakuan Iran tersebut tercantum dalam dokumen yang disampaikan IAEA, Rabu pekan lalu. Dokumen tadi merupakan laporan yang akan dibahas dalam pertemuan IAEA, Senin pekan depan.

Negosiator nuklir Iran, Hasan Rowhani, menyambut baik laporan itu dan percaya bahwa isu program atom Iran akan reda. "Laporan tersebut jelas menunjukkan kegiatan nuklir Iran untuk tujuan damai, dan tak akan dialihkan dari tujuan itu," katanya. Iran bersikeras program nuklirnya hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik.

Tapi Amerika Serikat tetap ngotot. "Kami yakin mereka (Iran) menjalankan program klandestin untuk menghasilkan senjata nuklir," ujar pejabat Departemen Luar Negeri AS, John R. Bolton. Washington gencar menekan Iran agar menghentikan program nuklirnya, tapi tutup mata terhadap program senjata nuklir Israel yang di luar kontrol IAEA.

Cile
Malaikat Pencabut 4.000 Nyawa

PENGADILAN banding Santiago menyatakan bekas diktator Cile, Jenderal Augusto Pinochet, bisa diadili dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Keputusan pengadilan itu, Jumat 28 Mei lalu, diduga gara-gara Pinochet nekat tampil dalam satu acara wawancara yang ditayangkan stasiun televisi Miami, Florida, AS.

Padahal pengacaranya menyatakan sang diktator mengalami gangguan ingatan, jantung, tiga kali stroke, dan diabetes, sehingga tak layak diadili. Tapi, kata jaksa penuntut Hugo Gutierrez, nyatanya Pinochet bisa tampil dalam wawancara di televisi, keluar-masuk kafe dan restoran, berbelanja, serta mengelola kekayaannya. "Dia tidak gila atau sakit," kata Gutierrez.

Sekitar 4.000 orang tewas selama 17 tahun pemerintahan Pinochet. Sebagian besar tewas beberapa bulan setelah ia melakukan kudeta pada 11 September 1973. Pinochet juga menjebloskan ribuan lawan politiknya ke penjara, menyiksa, dan mengasingkan. Apa komentar Pinochet? "Saya akan melakukan lagi apa yang sudah saya lakukan," katanya dalam acara televisi itu. Tapi Pinochet tetap mengaku dirinya tak berdosa. "Saya orang baik. Saya malaikat," ujarnya.

Sudan
Bantuan Telat, Jutaan Tewas

PBB memperingatkan, sekitar satu juta penduduk Sudan di kawasan Darfur akan tewas jika bantuan kemanusiaan tidak segera diberikan. Lebih dari satu juta warga terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk menghindari perang yang melibatkan gerilyawan Gerakan Kesetaraan dan Keadilan melawan milisi Arab yang didukung pasukan pemerintah Sudan. Kelambatan dan pembatasan masuknya bantuan mengakibatkan sekitar 800 ribu penduduk sipil di Darfur kehabisan makanan.

Sebanyak 24 warga sipil tewas dalam pertempuran di Desa Adjidji, barat Darfur, Selasa pekan lalu. "Di wilayah ini milisi Janjaweed lebih kejam, memerkosa, menjarah, dan membunuh," ujar pejabat PBB, Jan Egeland. PBB bersama Prancis, Uni Eropa, dan AS memperingatkan pemerintah Khartum agar menghentikan kekejaman milisi dan membuka pintu untuk bantuan kemanusiaan. Gencatan senjata berlangsung sejak April lalu, tapi perang terus berlangsung. Akibatnya, 150 ribu penduduk sipil mengungsi ke Cad.

RFX (AP, AFP, NY Times)