Gelombang Kedua Setelah Pesta

Menurut bekas Direktur Asia Tenggara Badan Kesehatan Dunia (WHO) Tjandra Yoga Aditama, puncak gelombang pertama wabah Covid-19 di India terjadi pada September 2020. Saat itu tercatat lebih dari 97 ribu kasus dalam sehari. Jumlahnya lalu menurun tajam hingga berkisar 9.000 kasus pada Februari lalu. Namun, sebulan kemudian, angkanya justru melonjak. "Sampai sekarang lebih dari 250 ribu kasus per hari," tutur Tjandra melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 22 April lalu.

Menurut Tjandra, angka kasus Covid-19 di India meroket karena protokol kesehatan dasar, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak, tidak diterapkan dengan ketat lagi. Pasar sudah ramai, sarana transportasi umum beroperasi penuh, dan bioskop telah dibuka. Sejumlah acara besar, seperti pemilihan umum di beberapa negara bagian, acara perkawinan, dan keagamaan, pun sudah digelar.

Sebagian masyarakat juga merasa terlindungi karena pemerintah telah memberikan lebih dari 100 juta dosis vaksin. Padahal infeksi masih rentan terjadi dan muncul varian baru virus corona penyebab penyakit tersebut. Jumlah pengetesan dan penelusuran kasus Covid-19 juga menurun. "Mendekati 1,5 juta tes pada Oktober-November (2020), menjadi hanya beberapa ratus ribu di Januari-Februari," ucap Tjandra, yang pernah lima tahun menetap di New Delhi.

>2.000 kematian per hari yang berhubungan dengan Covid-19
187.770 total orang meninggal akibat Covid-19
13,9 juta pasien Covid-19 sembuh
124 juta dosis vaksin Covid-19 diberikan kepada publik

Jumlah kasus Covid-19 yang menurun sejak September tahun lalu rupanya membuat pemerintah dan penduduk India terlena. Saat itu banyak yang meyakini hal terburuk dari pandemi sudah terlewati. Ketika gelombang kedua pandemi datang, pemerintah dinilai sudah terlambat untuk mengantisipasi.

Dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 miliar, India kini menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi infeksi Covid-19. Pemerintah sudah memberikan sekitar 2,7 juta dosis vaksin Covid-19 setiap hari. Namun jumlah penerima vaksin tahap pertama masih kurang dari 10 persen populasi.

Presiden Yayasan Kesehatan Publik India K. Srinath Reddy mengungkapkan, pemerintah tak siap menghadapi potensi lonjakan kasus meskipun peringatan dan saran pencegahan sudah banyak diberikan. Pemerintah bahkan menuai kritik ketika memutuskan tetap mengizinkan perhelatan festival keagamaan dan pemilihan umum, yang mengundang kerumunan orang. "Pemerintah India mengabaikan prioritas kesehatan publik," kata Reddy seperti dilaporkan Associated Press pada Kamis, 22 April lalu.

Festival Kumbh Mela yang digelar di Kota Haridwar dimulai pada pertengahan Maret lalu. Acara itu diikuti jutaan penganut Hindu. Mereka turun ke Sungai Gangga sebagai bagian dari proses pembersihan dosa. Pemerintah Negara Bagian Uttarakhand langsung dihujani kritik karena dianggap membiarkan festival berlangsung sementara pandemi belum selesai.

Kegiatan itu baru dihentikan sehari setelah Swami Kapil Dev, salah satu tokoh agama populer di Uttarakhand, meninggal dengan diagnosis menderita Covid-19 pada 13 April lalu. Kepala Dinas Kesehatan Haridwar S. K. Jha menyatakan lebih dari 1.600 peserta festival tertular Covid-19 selama 10-14 April 2021. Namun jumlah itu bisa lebih tinggi mengingat banyak orang sudah pulang dari festival dan diduga membawa penyakit tersebut bersama mereka ke seantero negeri.

Pembatasan Pendatang Asal India

LAJU infeksi Covid-19 terus melejit di India. Sejumlah negara melarang penerbangan dan membatasi penumpang dari India dalam jangka waktu tertentu. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) bahkan menyatakan orang yang sudah mendapat vaksin Covid-19 komplet tetap harus menghindari perjalanan ke India.

• Pakistan
• Amerika Serikat
• Inggris
• Selandia Baru
• Hong Kong
• Singapura
• Oman
• Prancis
• Uni Emirat Arab
• Arab Saudi
• Kanada

Pada 15 April lalu, untuk pertama kalinya India mencatat 200 ribu kasus Covid-19 harian sejak pandemi melanda negeri itu tahun lalu. Perdana Menteri India Narendra Modi menuai banyak kecaman karena dianggap tak becus menangani pandemi dan membiarkan festival keagamaan memancing kerumunan orang berlangsung. Apalagi dia malah turut berpidato di hadapan puluhan ribu orang yang memadati acara kampanye politiknya bersama petinggi Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpinnya di Bengali Barat.

Pemerintah bergeming. Menteri Perkeretaapian, Perdagangan, dan Industri Piyush Goyal menyebut Modi sudah bekerja keras menangani krisis Covid-19. Modi juga disebut sudah meminta para pemuka agama merayakan Kumbh Mela secara simbolis saja. Namun pesan itu muncul lebih dari dua pekan setelah perayaan dimulai dan puluhan ribu orang telanjur hadir.

Sebagian warga India melampiaskan kemarahannya kepada Modi. Mereka menganggapnya lamban merespons gelombang kedua pandemi yang diperburuk munculnya varian baru virus corona. Puluhan ribu pengguna media sosial meramaikan jagat maya dengan berbagai kritik terhadap Modi dan memintanya mundur. "Pandemi Covid-19 yang memburuk di India adalah refleksi dari pemerintahan Modi," ujar Kepala Negara Bagian Karnataka Siddaramaiah.

Para politikus oposisi mendesak agar pemilihan umum ditunda demi kesehatan publik. Rahul Gandhi dari Partai Kongres menyatakan akan menunda semua agenda kampanyenya di Bengali Barat. Dia meminta para politikus memikirkan konsekuensi wabah jika tetap menggelar kampanye publik terbuka. Meski demikian, seperti dilaporkan Al Jazeera, BJP berkukuh bahwa setiap kandidat memiliki hak konstitusional untuk berkampanye selama 14 hari.

Ledakan angka kasus Covid-19 ini juga mengguncang sistem kesehatan India. Rumah sakit kebanjiran pasien. Ruang perawatan intensif nyaris penuh. Hampir semua stok ventilator terpakai dan tabung oksigen untuk pasien pun menjadi barang langka.

Petugas medis ikut berebut suplai tabung oksigen dari para pemasok demi menjaga pasien-pasien mereka di ruang perawatan intensif tetap bernapas. Pankaj Solanki, direktur sebuah rumah sakit kecil di New Delhi, bahkan sampai mengirim sopirnya berburu tabung oksigen karena stok sudah menipis. "Ini tekanan mental. Saya tak kuat lagi menghadapinya. Bagaimana jika sesuatu terjadi kepada pasien nanti?" katanya.

Kekisruhan seperti perebutan tabung oksigen itu melanda semua fasilitas kesehatan di India, termasuk rumah sakit elite swasta yang dikenal memiliki layanan terbaik di seantero negeri. Menteri Utama New Delhi Arvind Kejriwal sempat menyatakan pasokan oksigen baik-baik saja pada 13 April lalu. Kala itu, sudah 13 ribu kasus baru terkonfirmasi di kota tersebut. Lima hari kemudian, dia mengoreksinya dengan menyatakan kondisi darurat suplai oksigen.

Tujuh rumah sakit besar jaringan Max Healthcare di New Delhi bahkan pernah merawat lebih dari 1.400 pasien Covid-19 dengan stok oksigen tersisa hanya untuk durasi 2-18 jam. Para pegawai rumah sakit milik Grup Apollo itu juga dilanda kepanikan ketika suplai oksigen untuk 200 pasien menyusut. Mereka sedikit lega ketika tangki oksigen baru akhirnya datang menjelang dinihari. Namun masalah belum selesai mengingat banyak rumah sakit lain pun tak bisa menerima pasien Covid-19 dengan gejala berat lagi demi menjaga stok oksigen mereka.

Pengadilan bahkan mengeluarkan perintah agar pemerintah pusat segera mengatasi krisis suplai oksigen tersebut. Para hakim di New Delhi dalam sidang pada Rabu, 21 April lalu, mendesak Perdana Menteri Modi memenuhi suplai oksigen bagi fasilitas kesehatan di kota itu dengan segala cara. "Negara tidak bisa menyatakan 'kami sudah tak punya lagi' dan membiarkan orang mati. Itu bukan jawaban dari sebuah negara berdaulat dan bertanggung jawab," tutur hakim Vipin Sanghi.

Gara-gara ledakan jumlah kasus Covid-19, sejumlah negara merilis larangan penerbangan dan pembatasan penumpang dari India. Singapura, yang menjadi salah satu jalur transit utama penerbangan dunia, melarang pendatang yang memiliki sejarah perjalanan dari India. Menurut Tjandra Yoga Aditama, semua orang yang masuk ke Indonesia, termasuk dari India, harus menjalani karantina dulu. "Kalau ada yang dicurigai sakit, harus ditangani sesuai dengan prosedur dan kontaknya ditelusuri,” ucapnya.

Tjandra mengatakan pengawasan ketat juga seharusnya dilakukan terhadap orang-orang yang masuk ke Indonesia jauh sebelum terjadi lonjakan jumlah kasus Covid-19 di India. Singapura bahkan sudah menutup penerbangan dari Eropa pada Desember 2020, ketika informasi varian baru virus corona B.1.1.7 muncul. Pemerintah Singapura lalu melacak semua orang yang datang ke negaranya sejak November 2020. "Surveilans itu bukan hanya pada mereka yang sekarang mendarat dari India, tapi juga pada yang datang sejak pertengahan Maret 2021."

GABRIEL WAHYU TITIYOGA (REUTERS, AL JAZEERA, TIMES OF INDIA, BBC, CNN)