Mengapa Xi Jinping Terpilih Kembali sebagai Presiden Cina

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SIDANG pleno Kongres Nasional Partai Komunis Cina (PKC) memilih kembali Xi Jinping sebagai Sekretaris Jenderal Partai pada Ahad, 23 Oktober lalu. Sidang yang dihadiri 203 anggota Komite Pusat PKC dan 168 anggota lain itu juga memilih Xi sebagai Ketua Komisi Militer Pusat Partai.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kongres di Aula Agung Rakyat di Beijing itu mengukuhkan kembali Xi sebagai pemimpin tertinggi Partai sekaligus menetapkannya sebagai Presiden Cina untuk periode ketiga—pertama kali dalam sejarah negeri tersebut. Momen ini menjadi pengukuhan Xi sebagai tokoh penting Cina kontemporer, yang pemikirannya mengenai sosialisme khas Cina masuk ke konstitusi Partai, bersanding dengan pemikiran pendahulunya, seperti Mao Zedong, Deng Xiaoping, Hu Jintao, dan Jiang Zemin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Duta Besar Cina untuk Indonesia, Lu Kang, mengatakan capaian paling penting dari Kongres adalah pemilihan para pemimpin pusat baru dengan Xi sebagai sekretaris jenderal. “Seluruh proses pemilihan mempromosikan dan mempraktikkan demokrasi serta menghimpun konsensus dari seluruh Partai dan seluruh negeri,” katanya kepada Tempo pada Jumat, 4 November lalu.

“Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa inti kepemimpinan yang kuat dan teori-teori maju yang efektif secara ilmiah adalah kunci bagi pembangunan dan pertumbuhan suatu negara,” Lu Kang menambahkan.

Sempat muncul peristiwa tak lazim dalam sidang di Aula Agung Rakyat pada 22 Oktober lalu. Saat itu, mantan presiden Hu Jintao, yang duduk di sebelah Xi, tampak digiring ke luar ruang oleh dua petugas. Pria 79 tahun itu tampak enggan, yang memicu spekulasi bahwa dia dipaksa ke luar sidang.

Kantor berita pemerintah, Xinhua, menyatakan Hu dibawa keluar karena “sedang tidak sehat”. Gerakannya memang menunjukkan dia punya gangguan kesehatan.

Insiden ini memicu spekulasi yang lama beredar bahwa Xi sedang mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan menyingkirkan sejumlah tokoh partai yang tidak loyal atau menentangnya melalui program pemberantasan korupsi. Di masa kepemimpinan Xi banyak pemimpin partai yang dipenjara atau bahkan dihukum mati karena kasus suap, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang.

Selama 2018-2021, rata-rata lebih dari 600 kasus korupsi yang melibatkan anggota Partai dan ditangani Partai setiap tahun. Menjelang Kongres, misalnya, Pengadilan Changchun di Provinsi Jilin menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Menteri Kehakiman, Fu Zhenghua, karena menerima suap. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman mati kepada Wang Like, mantan anggota Komite Tetap PKC Provinsi Jiangsu, dan tiga pejabat lain karena menerima suap.

Lu Kang membantah spekulasi tersebut. “Pembentukan pimpinan pusat PKC, termasuk pemilihan sekretaris jenderal, merupakan agenda politik yang serius, bukan sinetron ala House of Cards atau teori konspirasi,” ujarnya.

Menurut Lu Kang, selama bertahun-tahun PKC telah menangani korupsi dengan tindakan cepat dan tegas. “Dengan upaya tersebut, partai dan pemerintah mampu meningkatkan moralitas dan integritas serta memastikan hubungan dekat dengan rakyat tetap terjaga,” katanya.

Kamerad Xi Jinping dipilih sebagai Sekretaris Jenderal Komite Pusat PKC dengan suara bulat oleh para peserta Kongres. “Hasil ini telah melalui prosedur hukum yang ketat dan sepenuhnya sesuai dengan konstitusi dan peraturan Partai. Ini mencerminkan aspirasi lebih dari 96 juta anggota Partai dan 1,4 miliar penduduk Cina,” tutur Lu Kang.

Xi Jinping kini harus segera membentuk kabinet dan menangani setidaknya dua isu penting, yakni pandemi Covid-19 dan pelemahan ekonomi. Dia diperkirakan merekrut orang-orang dekatnya, seperti bekas perdana menteri Li Qiang; mantan Sekretaris Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin PKC, Zhao Leji; bekas Ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina, Wang Huning; dan eks Sekretaris Pertama Sekretariat Pusat PKC, Cai Qi.

Lima Strategi

KONGRES Nasional PKC memutuskan lima strategi utama untuk mempromosikan pembangunan berkualitas tinggi di Cina.

Membangun ekonomi pasar sosialis berstandar tinggi. Pemerintah mengkonsolidasikan dan mengembangkan sektor publik serta mendorong pengembangan sektor nonpublik.
Modernisasi sistem industri. Pemerintah berfokus pada ekonomi riil, memajukan industrialisasi baru, dan meningkatkan kekuatan Cina di bidang manufaktur, kualitas produk, kedirgantaraan, transportasi, dunia maya, juga pengembangan digital.
Revitalisasi perdesaan secara menyeluruh. Pemerintah mengutamakan pembangunan pertanian dan perdesaan, melakukan pengembangan terpadu daerah perkotaan dan perdesaan, serta memfasilitasi arus produksi di antara mereka.
Mempromosikan pembangunan daerah yang terkoordinasi. Pemerintah akan menerapkan strategi pembangunan daerah yang terkoordinasi, strategi regional utama, strategi zonasi fungsional, dan strategi urbanisasi baru. Pemerintah akan meningkatkan distribusi kekuatan produktif utama serta mengembangkan tata ruang ekonomi regional dan sistem ruang teritorial yang melengkapi satu sama lain.
Mempromosikan pembukaan standar tinggi. Pemerintah akan memanfaatkan kekuatan pasar Cina yang sangat besar, menarik sumber daya global dan faktor produksi dengan ekonomi domestik yang kuat, serta memperkuat interaksi antara pasar dan sumber daya domestik dan internasional.

Selama ini pemerintah Cina menerapkan kebijakan “nol Covid”, yang menegakkan aturan ketat dengan penutupan wilayah tempat kasus muncul. Padahal banyak negara meninggalkan kebijakan ini dan mengubahnya menjadi pendekatan hidup bersama Covid-19. Para ekonom menilai kebijakan Cina ini memperlambat pemulihan ekonomi dan membuat masyarakat tertekan.

Lu Kang menuturkan, kebijakan “nol Covid” yang dinamis ini didasarkan pada kondisi nasional Cina dan mengikuti aturan ilmiah. Cina memiliki populasi besar, terutama orang berusia lanjut; pembangunan regional yang tidak seimbang; dan sumber daya medis yang relatif tidak mencukupi.

“Kami berusaha mengendalikan wabah dalam waktu sesingkat mungkin dengan biaya sosial terendah, memaksimalkan perlindungan kehidupan dan kesehatan masyarakat, serta meminimalkan dampaknya pada pembangunan ekonomi dan sosial serta kehidupan normal masyarakat,” ujarnya.

Dengan cara ini, kata Lu Kang, tingkat infeksi dan tingkat kematian yang sangat rendah dijamin serta stabilitas ekonomi dan sosial tetap terjaga. “Secara umum dan komparatif, langkah-langkah pencegahan dan pengendalian epidemi Cina adalah yang paling ekonomis dan efektif,” ucapnya.

Dalam hal ekonomi, Lu Kang menambahkan, PKC menilai pembangunan ekonomi Cina di bawah Xi Jinping telah memasuki normal baru ketika ekonomi negara telah bergeser dari tahap pertumbuhan berkecepatan tinggi ke tahap pembangunan berkualitas tinggi. “Kami berusaha melampaui pertumbuhan produk domestik bruto dan mengambil perspektif pembangunan ekonomi jangka panjang,” tuturnya.