Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan menjadikan Jalur Gaza sebagai pusat wisata dunia. Hal itu ia utarakan setelah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa, 4 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Trump mengumumkan bahwa AS akan mengambil alih dan mengelola Gaza, yang kemungkinan akan berlangsung selama beberapa waktu ke depan. "Semua orang yang saya ajak bicara menyukai gagasan Amerika Serikat memiliki sebidang tanah itu, mengembangkan dan menciptakan ribuan lapangan kerja dengan sesuatu yang akan luar biasa," kata Trump kepada para wartawan setelah pertemuan selama tiga jam dengan Netanyahu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Donald Trump Dikecam
Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengeluarkan pernyataan tentang masa depan Jalur Gaza, menekankan bahwa suatu solusi tidak boleh diterapkan tanpa berkonsultasi dengan rakyat Palestina.
“Memindahkan penduduk sipil Palestina dari Gaza tidak hanya akan menjadi pelanggaran terhadap hukum internasional, tetapi juga akan menimbulkan penderitaan dan kebencian baru,” katanya dilansir dari Antara.
Uni Eropa (EU) menegaskan bahwa Gaza merupakan bagian integral dari negara Palestina di masa depan. "EU tetap berkomitmen kuat pada solusi dua negara, yang kami yakini sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian jangka panjang baik bagi Israel maupun Palestina," ujar juru bicara EU dilansir dari Antara.
Gerakan Aqsa Working Group (AWG) mengutuk keras gagasan Trump untuk mengambil alih kendali Gaza di Palestina, dan memindahkan warganya ke sejumlah negara.
"Aqsa Working Group mengutuk dan menentang sekeras-kerasnya pernyataan Donald Trump yang akan mengambil alih kontrol atas Gaza dan memindahkan warganya ke negara-negara tetangga Palestina," kata AWG dalam pernyataan persnya, Kamis, 6 Februari 2025.
AWG dalam pernyataan sikapnya itu mengatakan bahwa gagasan pengambilalihan Gaza secara sepihak itu merupakan pengkhianatan terhadap perjanjian gencatan senjata dan hanya akan meningkatkan turbulensi politik di Timur Tengah dan dunia.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengecam keras usulan Trump. "Pernyataan Trump sangat provokatif. Oleh karena itu, harus kita lawan!" kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025.
Menurut dia, gagasan Trump yang membangkang terhadap hukum, parameter, dan norma internasional itu akan menghapus hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, serta mendukung rencana Israel melakukan pembersihan etnis (ethnic cleansing).
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif Al Zayani menyatakan Bahrain mendukung KTT di Kairo, dan menekankan pentingnya "melanjutkan konsultasi politik di antara negara-negara Arab mengenai perkembangan terbaru di kawasan."
Ia menambahkan bahwa sikap kerajaan tersebut muncul dalam kerangka kepemimpinannya pada KTT Arab ke-33. Al Zayani menegaskan kembali bahwa sikap negara-negara Arab "terhadap perjuangan Palestina akan tetap teguh dan bersatu."
“Perdamaian menyeluruh di Timur Tengah bergantung pada perlindungan hak-hak rakyat Palestina, pencegahan penggusuran dari tanah mereka, dan pembentukan negara merdeka," ujarnya.
Negara Palestina dengan kedaulatan penuh dapat hidup berdampingan secara damai dengan Israel sejalan dengan resolusi internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab," katanya seperti dikutip oleh BNA.
Dukungan penyelenggaraan KTT tersebut muncul di tengah upaya negara-negara Arab yang intensif untuk menyatukan sikap bersama atas usulan Trump.
Sejak 25 Januari, Donald Trump berulang kali mengusulkan agar warga Palestina di Jalur Gaza ditampung di negara-negara Arab seperti Mesir dan Yordania, sebuah gagasan yang ditolak oleh negara-negara Arab dan para pemimpin Palestina bahkan seluruh dunia.
Pilihan editor: Utang AS Sebesar US$ 36 Triliun, Trump: Tak Mungkin Sebanyak Itu
Foto 
