Momen

HONDURAS
Negara Paling Berbahaya

SUARA tembakan dan lalu-lalang tentara menenteng senapan serbu kini menjadi pemandangan sehari-hari di kawasan kumuh lereng bukit tak jauh dari ibu kota Honduras, Tegucigalpa. Tentara hadir di kawasan­ itu untuk mengatasi angka pembunuhan yang tinggi, 90 orang per 100 ribu penduduk pada tahun ini. Di negara berpenduduk 8,5 juta jiwa itu setiap hari 20 orang terbunuh. Jumlah ini lima kali lipat dari angka pembunuhan di Chicago, kota paling keras di Amerika Serikat.

Geng-geng narkotik dituding menjadi biang kekerasan dan pembunuhan. Kolonel Jose Lopez Raudales, komandan militer yang memimpin 100 serdadu di wilayah itu, mengatakan pasukan ini merupakan bagian dari 1.000 tentara yang diturunkan mengatasi masalah tersebut. "Daerah-daerah ini berada di tangan geng," katanya seperti dilansir The Telegraph, Ahad pekan lalu.

Banyak penduduk perkampungan itu memiliki senjata api. Mereka menggunakannya untuk menjaga diri. Sedangkan di sepanjang lorong banyak terdapat grafiti yang ditulis geng berkuasa berisi ancaman akan membunuh informan polisi. Selama ini polisi tak berkutik menghadapi geng narkotik itu.

Honduras menjadi pemasok sekitar 80 persen kokain yang beredar di Amerika Serikat. Penyelundupan itu dilakukan melalui beberapa lokasi terpencil dan hutan di Honduras utara hingga timur. Kelompok geng narkotik ini memiliki jaringan dengan kartel di Kolombia dan Meksiko.

Mereka juga sering memungut pajak dari pengusaha lokal. Pertarungan antargeng sudah biasa dan mayat bergelimpangan di jalan menjadi pemandangan umum. Hampir setiap hari surat kabar lokal menyajikan berita tentang pembunuhan. "Nyawa seperti tidak ada harganya," ujar seorang pengusaha Honduras.

AMERIKA SERIKAT
Perdebatan Sanksi Baru untuk Iran

Perundingan nuklir Iran yang digelar di Jenewa, Swiss, pada Rabu dan Kamis pekan lalu belum memenuhi harapan. Iran tetap meminta pengakuan terkait dengan pengayaan uranium dan penghentian sanksi internasional. Jika salah satu ditolak, kesepakatan akan gagal. Adapun negara P5+1, yang terdiri atas Amerika Serikat, Prancis, Cina, Rusia, plus Jerman, meminta pengayaan uranium dengan kadar 20 persen dihentikan dan Iran mengizinkan masuknya tim pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Enam senator Amerika dari Partai Republik mengusulkan sanksi baru untuk menekan Iran dalam perundingan. Surat itu ditandatangani Sens Charles Schumer, Lindsey Graham, Robert Menendez, John McCain, Bob Casey, dan Susan Collins.

Dalam surat itu disebutkan akses Iran untuk mendapatkan dana luar negeri dan logam mulia dibatasi jika negara tersebut tidak menghentikan pengayaan uranium. "Kami masih skeptis dengan keseriusan Iran," demikian pernyataan mereka pada Rabu pekan lalu, seperti dikutip BBC.

Sehari sebelumnya, Presiden Amerika Barack Obama mengimbau senator menunda pemberian sanksi tambahan untuk Iran sementara negosiasi atas program nuklir Iran sedang berlangsung. Menurut dia, sanksi tambahan justru akan merusak perkembangan perundingan.

Obama, Menteri Luar Negeri John Kerry, dan Penasihat Keamanan Nasional Susan Rice berunding dengan para senator selama dua jam terkait dengan kasus nuklir Iran. Senator dari Partai Republik, Bob Corker, mengatakan penundaan ini hanya sampai libur Thanksgiving. "Namun setelah itu serangan parlemen akan lebih keras," katanya.

VENEZUELA
Maduro Makin Berkuasa

DALAM dua tahun terakhir berbagai kesulitan ekonomi menghantam Venezuela. Inflasi menembus angka 54 persen, nilai mata uang jatuh hingga 10 kali lipat, dan harga bahan kebutuhan pokok melonjak gila-gilaan. Bahkan kertas toilet, susu, dan minyak goreng sempat hilang di pasar.

Alasan inilah yang digunakan Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengukuhkan kewenangannya mengeluarkan dekrit. Kewenangan ini telah disetujui dua pertiga suara di Majelis Nasional (parlemen). "Saya membutuhkan kekuatan lebih besar untuk membasmi lawan yang dianggap mengobarkan perang ekonomi melawan pemerintah," ucap Maduro di hadapan 2.000 pendukungnya seperti dikutip Reuters, Kamis pekan lalu.

Dengan kekuasaan itu, selama setahun ke depan Maduro bebas membuat undang-undang tanpa berkonsultasi dengan Kongres. Strategi serupa pernah digunakan pendahulunya, Hugo Chavez, untuk meningkatkan kendali negara atas ekonomi. Mantan aktivis serikat pekerja ini berjanji memangkas keuntungan pengusaha untuk kesejahteraan rakyat.

Sepekan terakhir, Maduro memaksa semua toko memangkas harga bahan kebutuhan pokok dan menjamin ketersediaan barang, dari peralatan elektronik hingga mainan. Salah satu harga komoditas yang dipangkas hingga 60 persen adalah mobil dan pakaian. Militer juga menangkap lebih dari 100 pengusaha dengan tuduhan menimbun barang.

Langkah ini ditentang oposisi. Anggota parlemen dari oposisi, María Corina Machado, menganggap manuver itu otoriter dan menginjak-injak kebebasan individu. Ia mengatakan kewenangan itu akan mengakibatkan pengusaha gulung tikar dan pengangguran meningkat. "Justru akan menyengsarakan rakyat Venezuela," katanya.

CINA
Kebijakan Satu Anak Kian Longgar

Pemerintah Cina dalam waktu dekat akan melonggarkan kebijakan satu anak. Dalam dokumen rencana lima tahunan, pemerintah menyatakan akan mengizinkan setiap pasangan memiliki dua anak bila salah satu pasangan adalah anak tunggal. Ini merupakan bagian dari paket reformasi kebijakan yang sedang dijalankan Presiden Xi Jinping.

"Kami secara berangsur akan mengubah dan menyempurnakan kebijakan keluarga berencana serta meningkatkan populasi secara berangsur-angsur dalam jangka panjang," demikian isi dokumen pemerintah seperti dikutip Telegraph pada Ahad pekan lalu.

Sejumlah kalangan menyambut baik kebijakan baru itu, tapi mereka mengingatkan pada saat yang sama pemerintah harus membuat kebijakan untuk mencegah ledakan jumlah penduduk. "Pemerintah harus memutuskan mencabut total atau tidak kebijakan ini," ujar Liang Zhongtang, pengajar di Shanghai Academy of Social Sciences yang juga anggota Komisi Nasional Keluarga Berencana.

Cina mengklaim kebijakan satu anak telah mengurangi populasi negara itu sebanyak 400 juta. Namun para pakar tak sependapat. Menurut mereka, tanpa kebijakan satu anak, angka kelahiran di sejumlah negara Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, juga turun.

Saat ini tak semua penduduk wajib melaksanakan kebijakan satu anak. Masyarakat pedesaan diizinkan memiliki dua anak bila anak pertamanya perempuan. Etnis minoritas pun tidak wajib menjalankannya. Namun, setelah beberapa dekade, pemerintah khawatir karena jumlah orang lanjut usia meningkat drastis.

ITALIA
Sampah Mafia

SEKITAR 100 ribu orang menggelar unjuk rasa menentang pembuangan sampah ilegal yang mengakibatkan kematian di Napoli, Italia, Sabtu dua pekan lalu. Mereka membawa foto anggota keluarga yang meninggal karena kanker. Salah satunya akibat terkontaminasi sampah.

Demonstran meneriakkan "tidak untuk Camorra". Camorra adalah nama sindikat kejahatan di Italia. Mafia setempat dituding mengelola pembuangan sampah ilegal dari sejumlah pengusaha. Namun pengelolaan sampah itu tidak merujuk pada standar pemerintah.

Penduduk setempat menyebut zona antara Napoli dan Caserta sebagai "Tanah Api" atau "Segi Tiga Kematian" karena asap beracun yang dihasilkan dari pembakaran sampah. Media setempat menyebutkan 10 juta ton limbah industri telah dibuang di daerah itu selama 20 tahun terakhir.

Kelompok lingkungan Legambiente, yang mengorganisasi protes, mengatakan hampir 440 perusahaan di Italia tengah dan utara terlibat dalam kegiatan ilegal itu. "Pemerintah harus memastikan siapa yang bertanggung jawab," kata Direktur Legambiente Rossella Muroni seperti dikutip Associated Press.

Dua dekade lalu, dokter menyatakan ada peningkatan endemik kanker di kota-kota di sekitar Napoli. Mereka menyatakan perempuan penderita tumor meningkat 40 persen, sedangkan pada pria meningkat 47 persen.