Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PALESTINA
Qatar Modernisasi Gaza
Pemerintah Qatar menyiapkan dana US$ 254 juta atau sekitar Rp 2,4 triliun untuk membangun Gaza. Pembangunan akan dimulai dari jalan yang menghubungkan kota dengan pantai Mediterania, tiga bulan mendatang. Selain itu, pemerintah Qatar membangun tiga jalan utama, kota baru, rumah sakit, dan permukiman. ”Kami akan melibatkan Israel dan Mesir, yang selama ini menjaga jalur ini,” kata Duta Besar Qatar untuk Palestina, Mohammed al-Amadi kepada Reuters, Rabu pekan lalu.
Pada Januari 2009, Gaza hancur setelah tiga pekan terjadi perang antara militer Israel dan Hamas. Ratusan roket dan mortir mendarat di sana. Korban jiwa mencapai lebih dari 1.300 orang Palestina dan 13 warga Israel. Jalan, rumah, kantor, dan pabrik hancur.
Pembangunan Jalur Gaza memberikan pekerjaan bagi 1,6 juta penduduk Palestina, yang 28 persennya pengangguran. Kontraktor lokal memenangi tender dan akan membuka ribuan lapangan kerja. ”Ini menjadi rezeki bagi Palestina dan menepis isolasi,” kata seorang pembantu Perdana Menteri Hamas Ismail Haniyeh. Sebuah papan reklame di Kota Gaza bertulisan, ”Terima kasih, Qatar. Anda telah memenuhi janji. ”
Amadi membantah tudingan bahwa Qatar memiliki kepentingan politik di balik bantuan. Sebab, proyek ini adalah untuk rakyat Gaza, bukan buat Hamas. ”Kebijakan Qatar adalah membuat proyek. Kami mendesain, kami membiayai, dan, setelah selesai, kami menyerahkannya,” ujarnya.
INGGRIS
Surat Pribadi Rusak Takhta bagi Charles
JAKSA Agung Inggris Dominic Grieve menahan 27 surat pribadi Pangeran Charles yang rencananya dibuka ke publik. Alasannya, jika surat itu dibuka, bisa mengganggu kepentingan nasional. Surat pribadi Pangeran Charles itu diduga mampu mengintervensi dan mempengaruhi kebijakan di sejumlah kementerian. Padahal calon raja harus bisa menjaga netralitas dalam politik.
Surat kabar The Guardian meminta surat itu dibuka ke publik sesuai dengan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik Tahun 2005. Grieve menggunakan hak vetonya mencegah bocornya isi surat itu ke publik. Charles mengirimkan surat yang berisi pandangan pribadinya kepada Kementerian Bidang Bisnis, Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Budaya, Irlandia Utara, dan Kantor Kabinet. Surat itu dikirimkan selama periode 1 September 2004 hingga 1 April 2005. Tiga hakim pengadilan banding telah mencabut putusan Komisi Informasi Publik yang akan membuka semua surat itu ke publik. ”Surat itu bisa merusak perannya sebagai raja masa depan dan mempengaruhi netralitas politik,” kata Grieve seperti dikutip dari The Telegraph.
Katy Clark, anggota parlemen dari Partai Buruh, menyatakan terkejut terhadap putusan Jaksa Agung. ”Semakin Anda mendengar tentang lobi yang telah dilakukan Charles selama puluhan tahun, semakin tidak pantas,” katanya. Lord Rogers, anggota Partai Buruh, mengatakan, jika menggambarkan opini publik saat dikirim ke kementerian, surat Charles itu wajib dibuka.
INGGRIS
Polisi Dilarang Bertato
Kepolisian Inggris atau Scotland Yard melarang anggotanya membuat tato pada bagian tubuh yang terlihat jelas, seperti di muka, leher, dan tangan. Polisi bertato dinilai merusak citra kepolisian. ”Seluruh tato harus ditutupi,” demikian pernyataan kepolisian, seperti dikutip Reuters, Rabu pekan lalu.
Polisi yang sudah telanjur dirajah harus mendaftarkan tatonya secara tertulis. Bila tak mendaftarkan hingga 12 November mendatang, pemiliknya bakal dikenai sanksi disiplin. Mengutip The Daily Mail, Komisaris Scotland Yard Bernard Hogan-Howe menegaskan, tato yang terlihat jelas akan merusak profesionalisme polisi. Ketentuan ini salah satunya menjawab keluhan korban kejahatan yang menyebut petugas polisi muda Inggris terlihat kasar dengan tatonya.
Seorang personel polisi dari London mengungkapkan banyak rekannya memiliki tato di lengan tapi menutupinya dengan kaus lengan panjang. ”Tato tidak dapat menyakiti orang lain. Jika seseorang dinilai kasar dari gambar di tubuhnya, sama saja mengatakan seseorang rasis karena kepalanya plontos,” ujarnya.
Seniman tato dari Kota Oxford, Inggris, Lionel Titchener, mengaku telah merajah lusinan petugas polisi, bahkan beberapa polisi wanita. ”Kuno bila di masa ini masih ada orang melarang tato,” kata Titchener.
Tato memang jamak pada personel polisi atau militer di negara Barat. Pada militer, tato juga digunakan untuk membantu identifikasi prajurit tewas tanpa tanda pengenal.
ISRAEL
Militer Hitung Kalori Minimal di Gaza
MILITER Israel menggelar penelitian guna menghitung besaran kalori yang diperlukan warga Gaza agar tidak mengalami kekurangan gizi selama Israel menerapkan blokade di Gaza mulai 2007 sampai pertengahan 2010. Penelitian bertajuk Food Consumption in the Gaza Strip-The Red Lines itu menyebutkan kebutuhan kalori di wilayah Gaza adalah 2.279 kalori per orang. Jumlah ini sesuai dengan panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Disebutkan juga berbagai kategori makanan, antara lain daging, produk susu, sayuran, dan buah-buahan.
Dokumen akhirnya diterbitkan berkat perjuangan panjang Gisha, kelompok hak asasi manusia Israel yang menentang blokade di Gaza. Pengadilan Israel akhirnya memaksa pemerintah mengeluarkan dokumen kontroversial tersebut.
”Ini merupakan bagian dari dokumen penelitian yang muncul dalam dua acara diskusi dan kami tidak pernah menggunakannya,” ujar seorang pejabat Kementerian Pertahanan, Guy Inbar, seperti dikutip BBC, Rabu pekan lalu. Formula matematis itu, kata dia, digunakan untuk menentukan kebutuhan makanan dan mencegah krisis kemanusiaan di Gaza.
Dalam hitungan Gisha, jumlah truk yang mengangkut pangan dan kebutuhan sehari-hari ke Gaza sebelum blokade mencapai 400 unit per hari. Upaya penghitungan kalori itu, menurut Gisha, untuk membatasi kuantitas barang dan bahan kebutuhan pokok yang diizinkan masuk ke Gaza selama tiga tahun blokade. ”Tujuan resmi kebijakan itu adalah melancarkan 'perang ekonomi' melumpuhkan perekonomian Gaza dan, menurut Kementerian Pertahanan, untuk menekan pemerintah Gaza,” demikian pernyataan Gisha.
KAMBOJA
Norodom Sihanouk Tutup Usia
RAJA Kamboja Norodom Sihanouk meninggal setelah menderita komplikasi penyakit kanker usus besar, diabetes, dan tekanan darah tinggi, yang diderita beberapa tahun sebelumnya, Senin pekan lalu. Ia sempat menjalani perawatan di Beijing, Cina. Kematiannya hanya berselang dua hari sebelum hari ulang tahun ke-90.
Sihanouk memegang tampuk kekuasaan sebagai Raja Kamboja selama dua periode, pada 1941-1955 dan 1993-2004. Selain menjadi raja, ia memegang jabatan penting, mulai perdana menteri hingga presiden. Raja Sihanouk terlibat dalam enam dekade krisis politik dan kekuasaan, melawan kelompok kiri, Khmer Merah. Ia dipuji dalam perannya memerdekakan negara dari Prancis.
Namun dia dikritik karena memberikan legitimasi kepada Khmer Merah menjadi kekuatan politik legal. Sekitar 1,7 juta orang tewas di bawah rezim Khmer Merah. Sihanouk menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Norodom Sihamoni, dengan alasan usia dan kesehatan.
Jenazah Raja Sihanouk dikirim menggunakan pesawat jet China Air. Puluhan ribu pelayat memadati jalan-jalan di Ibu Kota Phnom Penh, Rabu pekan lalu. Peti Sihanouk dibungkus bendera biru dengan hiasan bunga-bunga. Sebuah kereta berlapis emas menjadi pengangkut petinya. ”Dia adalah ayah, dan kita adalah anak-anak. Dia salah satu Raja Kamboja terbesar,” kata Pich Ravy, seorang penjual sayur, yang mendatangi Istana Kerajaan untuk mendoakan jenazah, seperti dikutip Washington Post.
Pangeran Sisowath Thomico, bekas sekretaris pribadi Raja Sihanouk, mengatakan sejumlah warga Kamboja khawatir dan takut setelah kematian mantan raja itu. Raja Sihamoni, 59 tahun, adalah mantan instruktur balet yang hidup di bawah bayang-bayang ayahnya. Dia belum menikah. Son Soubert, anggota dewan penasihat rahasia raja saat ini, mengatakan akan terjadi kevakuman setelah kematian Sihanouk.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo