Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Partai oposisi utama Korea Selatan yang menguasai parlemen, Partai Demokrat, mengatakan akan melakukan prosedur pemakzulan jika presiden negara itu, Yoon Suk Yeol, tidak mengundurkan diri, lapor penyiar YTN seperti dikutip ANTARA pada Rabu 4 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rencana pemakzulan terhadap presiden tersebut setelah Yoon mengumumkan darurat militer namun kemudian membatalkan tindakan tersebut tiga jam kemudian, sehingga memicu krisis politik terbesar yang dihadapi Korea Selatan dalam beberapa dekade.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Partai oposisi terbesar itu dilaporkan mengatakan bahwa langkah tersebut akan mencerminkan keinginan dari rakyat Korea Selatan.
Koalisi anggota parlemen dari partai oposisi mengatakan mereka berencana untuk mengusulkan rancangan undang-undang untuk memakzulkan Yoon pada Rabu, yang harus dilakukan pemungutan suara dalam waktu 72 jam seperti dilansir Sky News.
“Parlemen harus fokus untuk segera menangguhkan urusan presiden agar bisa meloloskan rancangan undang-undang pemakzulan secepatnya,” kata Hwang Un-ha, anggota parlemen koalisi, kepada wartawan.
YTN juga melaporkan Konfederasi Serikat Buruh Korea telah mengumumkan pemogokan umum tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk yeol mengundurkan diri.
Presiden Korea Selatan mengumumkan darurat militer pada Selasa malam dengan mengeklaim bahwa pihak oposisi bersimpati dengan Korea Utara dan merencanakan pemberontakan.
Setelah pengumuman mengejutkannya itu, pasukan Korea Selatan memasuki gedung Majelis Nasional ketika polisi dan pengunjuk rasa bentrok di luar. Anggota parlemen menggunakan alat pemadam kebakaran untuk mencegah pasukan memasuki parlemen.
Parlemen menentang deklarasi presiden dan memilih untuk mencabut darurat militer. Kantor juru bicara parlemen, Woo Won shik, mengatakan bahwa deklarasi darurat militer presiden tidak sah setelah pemungutan suara oleh para legislator.
Setelah itu, Yoon Suk yeol mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa ia telah menarik personel militer yang terlibat dalam pelaksanaan darurat militer dan akan segera mencabutnya.
Sebuah rapat pemerintah turut diadakan untuk meresmikan keputusan guna mencabut hukum militer tersebut.
Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengumumkan pada Rabu bahwa ia telah menunda jadwal kunjungannya ke Korea Selatan minggu ini. Ulf Kristersson telah dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden Yoon.
Koalisi serikat pekerja terbesar di Korea Selatan, Konfederasi Serikat Buruh Korea, mengatakan ribuan anggotanya akan mogok sampai Yoon mengundurkan diri. Mereka juga akan mengadakan demonstrasi di Seoul.
Beberapa protes lain diperkirakan akan terjadi, termasuk di dekat Majelis Nasional, di mana ribuan orang berkumpul pada Selasa malam untuk menyerukan penolakan terhadap perintah Yoon – dan kemudian menuntut penangkapan dan pengunduran dirinya.
Foto 
