Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua oposisi Korea Selatan Lee Jae-myung pada Jumat, 13 Desember 2024, menyebut cara terbaik untuk memulihkan negara adalah dengan memakzulkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Usulan itu disampaikan sehari menjelang dilakukannya pemungutan suara untuk membahas pemberlakuan darurat militer oleh Yoon.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yoon memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024 dan berlaku selama enam jam setelah dicabut oleh parlemen. Meski darurat militer hanya berlangsung singkat, namun keputusan itu telah membuat negara jatuh dalam sebuah krisis konstitusional dan meluasnya seruan agar Yoon mengundurkan diri karena telah melanggar hukum.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yoon pada Kamis, 12 Desember 2024, berjanji akan berjuang sampai akhir. Dia menyalahkan partai oposisi yang telah membuat negara lumpuh dan mengklaim Korea Utara telah meretas komisi pemilihan umum hingga menyebabkan kekalahan partainya dalam pemilu April lalu.
Ketua Partai Demokrat Lee menyebut deklarasi darurat militer oleh Yoon sama dengan melawan rakyat. “Ini membuktikan bahwa pemakzulan adalah cara tercepat dan paling efektif untuk mengakhiri segala kebingungan,” kata Lee.
Sebelumnya pada Sabtu, 7 Desember 2024, Yoon selamat dari upaya pemakzulan karena sebagian besar anggota Partai Rakyat Berkuasa memboikot langkah tersebut. Partai Rakyat Berkuasa adalah partai berkuasa di Korea Selatan saat ini dan yang menggolkan Yoon ke kursi presiden. Namun ada beberapa anggota partai yang secara terbuka mendukung pemakzulan pada Yoon.
Partai-partai oposisi di Korea Selatan telah menyorongkan RUU pemakzulan dan rencana melakukan pemungutan suara pada Sabtu, 14 Desember 2024. Dalam pemungutan suara itu, setidaknya dibutuhkan delapan suara anggota Partai Rakyat Berkuasa untuk meloloskan RUU itu atau dua pertiga suara mayoritas parlemen.
Pengumuman darurat militer oleh Yoon mengejutkan banyak pihak, mengingat Korea Selatan telah berkembang menjadi negara demokratis sejak 1980-an, meskipun di masa lalu pernah dipimpin oleh sejumlah pemimpin otoriter. Efek langsung dari keputusan tersebut terlihat pada mata uang won Korea (KRW) yang merosot tajam terhadap USD. Pejabat bank sentral menyatakan mereka sedang mempersiapkan langkah-langkah stabilisasi jika diperlukan.
pengumuman keadaan darurat militer ini memberikan kewenangan sementara kepada militer. Pasukan berseragam lengkap dan polisi ditempatkan di Gedung Majelis Nasional, sementara helikopter terlihat mendarat di atap gedung. Laporan media lokal menyebutkan bahwa pasukan bersenjata, beberapa mengenakan masker, memasuki gedung parlemen. Staf di lokasi mencoba menghadang mereka menggunakan alat pemadam api, namun upaya itu tidak membuahkan hasil.
Sekitar pukul 23.00 waktu setempat, militer mengeluarkan dekrit yang melarang protes dan aktivitas politik, serta mengambil alih kontrol media. Langkah ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Politikus Korea Selatan langsung mengecam tindakan tersebut sebagai ilegal dan tidak sesuai konstitusi.
Sumber: Reuters
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
Foto 
