Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengecam keputusan Mahkamah Konstitusi Thailand untuk membubarkan Partai Move Forward dan melarang tokoh-tokohnya berpolitik selama beberapa tahun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Turk menyebut tindakan itu mengganggu proses demokrasi dan pluralisme politik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Keputusan ini berdampak serius pada kebebasan berekspresi dan berasosiasi yang mendasar dan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan kehidupan politik di Thailand," kata dia pada Kamis.
Mahkamah Konstitusi Thailand pada Rabu menyatakan Partai Move Forward--yang telah memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan terakhir--bersalah karena membahayakan monarki konstitusional dan keamanan nasional karena advokasinya untuk mereformasi hukum lese-majeste negara tersebut.
Lese-majeste mengacu pada kejahatan menghina atau menunjukkan rasa tidak hormat terhadap raja yang berkuasa atau pemerintah berdaulat.
Turk mengatakan mekanisme HAM PBB telah lama menyatakan keprihatinan bahwa larangan lese-majeste tidak konsisten dengan kewajiban Thailand berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, sehingga harus ditinjau ulang.
"Tidak ada partai atau politikus yang seharusnya menghadapi hukuman seperti itu karena secara damai mengadvokasi reformasi hukum, khususnya dalam mendukung hak asasi manusia," ujarnya.
Turk meminta Pemerintah Thailand untuk memastikan "demokrasi yang aktif, kuat, dan inklusif" yang menghormati hak kebebasan berekspresi dan berasosiasi, serta untuk mengakhiri penggunaan hukum lese-majeste untuk menekan suara-suara kritis.
Selain membubarkan partai, MK Thailand juga melarang enam anggota parlemen Partai Move Forward dari dunia politik selama 10 tahun ke depan. Larangan ini juga mencakup mantan ketua partai, Pita Limjaroenrat.
Partai Move Forward menjadi partai politik terkemuka kesembilan yang dibubarkan sejak 2007 di Thailand.
Partai tersebut telah berkampanye sebelum pemilihan tahun lalu untuk mengubah hukum lese-majeste--yang melindungi raja dan monarki dari kritik--jika mereka membentuk pemerintahan.
ANADOLU
Foto 
