Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bayangan Myanmar atau Myanmar's National Unity Government (NUG) menyetujui kripto sebagai mata uang resmi. Mata uang resmi NUG adalah Tether yang berpotensi membuat Myanmar lebih mudah mengumpulkan dana dan melakukan pembayaran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
NUG adalah pemerintah bayangan yang terdiri dari kelompok pro-demokrasi dan sisa-sisa pemerintahan sipil Myanmar. Pemerintahan sipil ini digulingkan dalam kudeta militer awal 2021. Mereka berupaya mengumpulkan dana untuk revolusi menggulingkan pemerintah militer yang kini berkuasa. Militer telah melarang NUG dan menyebutnya sebagai gerakan teroris.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tin Tun Naing, menteri NUG yang bertanggung jawab atas perencanaan, keuangan dan investasi, mengatakan bahwa NUG akan secara resmi mengakui penggunaan uang kripto Tether. Hal ini akan memungkinkan transaksi yang lebih baik dan cepat, katanya melalui unggahan di Facebook, 11 Desember 2021.
Tether dapat ditransfer dengan cara yang mirip dengan uang kripto lainnya seperti Bitcoin. Hal ini akan menyulitkan militer dan otoritas lain untuk melacak atau mencegah pembayaran.
Tidak seperti mata uang kripto lainnya, nilai Tether secara resmi dipatok ke dolar AS dan tetap stabil. Tether memiliki nilai pasar US$ 76 miliar.
Sejak kudeta militer, perbankan dan sistem keuangan Myanmar berada dalam kekacauan. Kelompok oposisi mencoba menahan upaya militer untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dengan mendorong orang untuk tidak membayar pajak.
Akses resmi NUG ke dana pemerintah telah ditutup. Mulai bulan lalu, NUG telah menjual obligasi untuk mengumpulkan dana. Sebagian besar yang membeli adalah warga negara Myanmar di luar negeri.
Beberapa bulan setelah kudeta, bank-bank Myanmar kekurangan uang tunai. Mata uang lokal, kyat, turun lebih dari 60 persen.
Pendukung Tether mengatakan penggunaan oleh NUG menggarisbawahi keunggulan metode pembayaran yang sulit dilacak oleh pihak berwenang. Namun penggunaan uang kripto telah diawasi oleh regulator keuangan di negara maju karena kurangnya transparansi.
Baca: Junta Myanmar Bakar 11 Warga, Komisi HAM PBB: Kekerasan Sudah Mengkhawatirkan
REUTERS