Penembakan Tak Dongkrak Dukungan untuk Donald Trump

PERDANA Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengumumkan bahwa komisi penyelidik yudisial akan menyelidiki tewasnya enam demonstran antikuota dalam seleksi calon aparatur sipil negara. “Saya menyatakan dengan tegas bahwa tindakan akan diambil untuk memastikan mereka yang melakukan pembunuhan, penjarahan, dan kegiatan teroris—siapa pun mereka—bakal menerima hukuman yang pantas,” katanya, Rabu, 17 Juli 2024, seperti dikutip India TV.

Dalam dua pekan terakhir, ribuan mahasiswa turun ke jalan memprotes kebijakan pemerintah yang memberikan kuota khusus sebesar 30 persen calon aparatur sipil negara kepada anak-anak pejuang kemerdekaan. Ditambah berbagai kuota lain, seperti bagi masyarakat adat dan difabel, hanya tersisa 44 persen lowongan yang terbuka untuk umum. Demonstran menilai sistem ini tidak adil dan mereka menuntut perubahan, terutama penghapusan kuota untuk anak-anak pejuang.

Pada Selasa, 16 Juli 2024, para pengunjuk rasa bentrok dengan anggota sayap mahasiswa dari partai Liga Awami, partai Sheikh Hasina. Enam orang, termasuk setidaknya empat mahasiswa, tewas dalam bentrokan itu. Salah satu korban adalah mahasiswa Begum Rokeya University, Rangpur, yang tewas ditembak polisi saat menggelar protes di kampusnya. Pihak berwenang mendesak semua universitas menutup kampus mereka ketika polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet di tengah bentrokan sengit.

Protes ini merupakan tantangan besar pertama bagi pemerintahan Hasina sejak ia meraih masa jabatan perdana menteri periode keempat pada Januari 2024 seusai pemilihan umum yang diboikot oleh oposisi Partai Nasionalis Bangladesh. Protes ini diduga berhubungan dengan stagnannya pertumbuhan lapangan kerja di sektor swasta sehingga pencari kerja berburu lapangan kerja di pemerintahan, yang menawarkan kenaikan upah rutin dan hak istimewa lain.

Kepala Urusan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Volker Türk memprotes kekerasan ini. “Semua tindakan kekerasan dan penggunaan kekuatan, terutama yang mengakibatkan hilangnya nyawa, harus diselidiki dan pelakunya dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya. Dia menekankan bahwa kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai adalah hak asasi manusia yang mendasar.