Kisruh Vaksin di Dua Benua

UNI Eropa kekurangan vaksin Covid-19. AstraZeneca, perusahaan farmasi multinasional Inggris-Swedia, berjanji untuk memasok 2 juta dosis vaksin Covid-19 setiap pekan ke Inggris tapi memangkas pengiriman ke Uni Eropa, dari 80 juta dosis menjadi 31 juta dosis selama kuartal pertama tahun ini. Hal ini memicu ketegangan antara Uni Eropa dan Inggris, yang baru keluar dari blok Benua Biru tersebut.

Sejauh ini Inggris telah memvaksinasi lebih dari 11 persen populasinya. Negara-negara Uni Eropa, seperti Italia, Polandia, Finlandia, dan Jerman, hanya memvaksinasi 2-3 persen penduduknya. Keputusan AstraZeneca untuk mengurangi jatah vaksin membuat Uni Eropa makin tertinggal dalam target vaksinasi penduduknya.

Para pemimpin Uni Eropa pun gusar. Pada Jumat, 29 Januari lalu, perhimpunan negara-negara Eropa memberlakukan kontrol terhadap ekspor vaksin untuk melacak berapa banyak yang meninggalkan benua itu dan ke mana vaksin itu dikirim. “Kebijakan ini tidak menargetkan negara tertentu,” ucap Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Valdis Dombrovskis dalam jumpa pers di Brussels, seperti dikutip CNN. Namun, ketika mengumumkan kebijakan itu, dia juga merilis daftar lusinan negara yang dibebaskan dari aturan ini, termasuk banyak negara miskin. Tapi tak ada nama Inggris di sana.

Tokoh opisisi Thailand Thanathorn Juangroongruangkit, memberikan tanda tiga jari usai meninggalkan kantor polisi, di Bangkok, Thailand, April 2019. Reuters/Athit Perawongmetha

Uni Eropa menegaskan bahwa pengendalian ekspor itu adalah skema sementara, bukan larangan ekspor. Namun kebijakan ini telah menuai banyak kritik. Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga mengkritik langkah tersebut karena dapat berdampak langsung di seluruh dunia. Beberapa komentator memperkirakan kebijakan ini akan memicu “perang vaksin” jika diteruskan.

Ketegangan di antara kedua pihak sedikit reda setelah adanya pembicaraan antara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Dalam cuitannya di Twitter pada Jumat malam itu, Ursula mengatakan Inggris dan Uni Eropa telah “menyetujui prinsip bahwa tidak boleh ada pembatasan ekspor vaksin oleh perusahaan, di mana pun mereka berada, dalam memenuhi tanggung jawab kontrak mereka”.

Negara-negara di Eropa juga berhadapan dengan manipulasi data dokumen vaksin eksperimen yang dicuri para peretas dari situs web Badan Kesehatan Eropa (EMA). Data vaksin yang telah dimanipulasi itu lalu disebar di Internet. Hasil penyelidikan lembaga yang bermarkas di Belanda itu menunjukkan bahwa kebocoran dokumen berisi hasil evaluasi vaksin eksperimen tersebut terjadi sejak November lalu. Padahal data-data itu digunakan dalam proses persetujuan pemakaian vaksin di 27 negara Uni Eropa.

Laporan EMA menyebutkan unggahan data yang dimanipulasi bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap vaksin di tengah pandemi. Apalagi tidak semua orang mau menerima aturan karantina dan divaksinasi. Kota-kota di Belanda bahkan dilanda kerusuhan setelah pemerintah menerapkan jam malam untuk membatasi kegiatan warga demi memutus rantai penularan. Meski demikian, Uni Eropa sudah memulai program vaksinasi massal untuk 450 juta warganya.

Kekisruhan mengenai vaksin juga melanda Asia. Tokoh oposisi Thailand, Thanathorn Juangroongruangkit, dituntut dengan pasal lese majeste alias larangan menghina raja karena mengkritik pengadaan vaksin negeri itu. “Saya hanya mempertanyakan skema pembelian vaksin yang hanya menguntungkan satu perusahaan dan kebetulan pemiliknya adalah raja,” tutur Thanathorn seperti dilaporkan Reuters, Kamis, 21 Januari lalu.

Gugatan terhadap Thanathorn berawal dari kritiknya yang disiarkan langsung di Facebook pada Selasa, 19 Januari lalu. Pemimpin Future Forward Party, yang dibubarkan pemerintah pada tahun lalu, itu mempertanyakan transparansi kerja sama perusahaan farmasi Thailand, Siam Bioscience, dengan AstraZeneca. Siam Bioscience adalah perusahaan swasta yang dikuasai oleh Badan Properti Kerajaan di bawah kendali penuh Raja Thailand Maha Vajiralongkorn.

Pada Oktober 2020, Siam Bioscience mendapat kontrak untuk memproduksi 200 juta dosis vaksin Covid-19 yang dikembangkan Oxford University dan AstraZeneca. Sebanyak 26 juta dosis ditargetkan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sisanya diproyeksikan untuk kebutuhan Asia Tenggara.

Thanathorn menyebut Siam Bioscience mendapatkan keuntungan yang tak diperoleh perusahaan lain dalam kesepakatan produksi vaksin Covid-19 tersebut. Menurut dia, program vaksinasi pun bisa berjalan lambat karena pemerintah hanya bergantung pada perusahaan tersebut. Pemerintah Thailand telah menggelontorkan dana sebesar 600 juta baht atau sekitar Rp 281 miliar untuk mengembangkan kapasitas produksi Siam Bioscience.

Thanathorn menilai kesepakatan pengadaan vaksin yang dibuat pemerintahan Prayut tak sebanding dengan risiko keselamatan warga di tengah pandemi. “Mengapa memilih Siam Bioscience sebagai produsen vaksin? Atau apakah dia sudah membuat kesepakatan dengan seseorang?” ujar Thanathorn, seperti dilaporkan Thai PBS World.

Wakil Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menyebut Thanathorn telah mempolitisasi program pengadaan vaksin Covid-19. Anutin, yang juga menjabat Menteri Kesehatan, membantah dugaan bahwa pemerintah memberi akses untuk memonopoli produksi vaksin. Dia justru menuding Thanathorn tak menghargai upaya raja dan kerajaan dalam mengembangkan fasilitas kesehatan. Anutin meminta Thanathorn berhenti mengkritik pemerintah yang telah berupaya menangani Covid-19 dengan membangun laboratorium bergerak, menyediakan alat pelindung diri, dan menggelontorkan miliaran baht untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit.

Sejumlah pedagang pasar Thanon Mitr mengantri untuk melakukan tes swab Covid-19, di Bangkok, Thailand, 19 Januari 2021. REUTERS/Chalinee Thirasupa