Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemungutan suara awal telah dimulai di beberapa wilayah di Australia untuk referendum mengenai pembentukan badan masyarakat adat yang menasihati Parlemen perihal masalah-masalah yang berhubungan dengan pribumi Australia dan Penduduk Kepulauan Selat Torres. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Senin, 1 Oktober 2023, turun ke jalan di Melbourne, ibu kota Victoria, untuk menggalang dukungan bagi referendum ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam referendum bersejarah yang dijadwalkan pada 14 Oktober 2023 dan bersifat wajib, warga negara Australia akan memutuskan perubahan konstitusi untuk membentuk badan penasihat masyarakat adat yang disebut “Voice to Parliament” atau “Suara untuk Parlemen”.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Usulan ini didukung oleh pemerintahan Partai Buruh yang dipimpin Perdana Menteri Albanese. Pemerintahannya telah berjuang untuk mendapatkan dukungan mayoritas, karena jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan kalau para pemilih akan menolak usulan tersebut.
Beberapa pemilih yang telah mengubah pendirian mereka mengatakan “Suara untuk Parlemen” mengalihkan perhatian dari dua isu utama di Australia, yaitu biaya hidup dan biaya perumahan.
“Saya sungguh-sungguh berpendapat bahwa kunci untuk dua pekan ke depan adalah percakapan tatap muka dengan rakyat untuk menerima permintaan dari mayoritas masyarakat asli Australia dan Penduduk Kepulauan Selat Torres,” kata Albanese di Melbourne, tempat pemungutan suara awal dimulai pada Senin, 1 Oktober 2023.
Pemungutan suara awal untuk referendum di New South Wales, Queensland, Australia Selatan, dan Wilayah Ibu Kota Australia akan dimulai pada Selasa, 2 Oktober 2023. Sementara, para pemilih yang sudah bisa memberikan suara pada Senin, 1 Oktober 2023 dari Wilayah Utara, Tasmania, Victoria, dan Australia Barat.
Australia tidak memiliki perjanjian dengan warga suku aslinya, yang mencakup sekitar 3,2 persen dari 26 juta penduduknya. Mereka dipinggirkan oleh penguasa kolonial Inggris dan tidak disebutkan dalam konstitusi Australia yang berusia 122 tahun.
Di Australia, referendum untuk mengubah konstitusi memerlukan mayoritas ganda, yaitu dukungan sebagian besar warga Australia di seluruh negeri, ditambah mayoritas pemilih di sebagian besar negara bagian. Dari 44 referendum yang diadakan sejak konstitusi Australia mulai berlaku pada 1901, hanya delapan yang berhasil, dan tidak ada satu pun referendum sejak 1977.
REUTERS | AL JAZEERA
Foto 
