Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BAGHDAD - Perdana Menteri Irak Haider Abadi telah membuat tujuh keputusan sebagai tanggapan atas tuntutan para demonstran anti-pemerintah di bagian selatan negara itu sejak pekan lalu. Hal ini diungkapkan media pemerintah Irak, Alsumaria, yang dikutip Sputnik News, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Setelah berkomunikasi dengan penduduk dan suku setempat, Abadi membuat tujuh keputusan itu," demikian menurut sumber yang dekat dengan pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Keputusan-keputusan ini menyangkut alokasi langsung 3,5 triliun dinar Irak atau sekitar Rp 42,2 triliun untuk desalinasi air, mengatasi pemadaman listrik, dan penyediaan layanan medis kepada penduduk Provinsi Basra, yang telah menjadi pusat demonstrasi.
Sumber itu juga mengatakan pemerintah akan meningkatkan investasi dalam pembangunan tempat tinggal dan sekolah serta penciptaan lapangan kerja. Pihak berwenang juga berencana menaikkan kuota untuk penyediaan air di Provinsi Basra, Dhi Qar, Muthanna, dan Al Diwaniyah.
Selain itu, pemerintah akan memberhentikan dewan manajemen Bandara Internasional Al Najaf yang diserbu oleh para pengunjuk rasa, yang menyebabkan penangguhan operasinya, pada Sabtu lalu.
Unjuk rasa meletus Ahad pekan lalu di Kota Basra dan menyebar di sejumlah kota di bagian selatan Irak. Para demonstran memprotes tingkat pengangguran yang tinggi dan buruknya sarana publik. Situasi meningkat setelah kematian salah satu pengunjuk rasa.
Berdasarkan data resmi pemerintah, tingkat pengangguran di Irak saat ini mencapai 10,8 persen. Tingkat pengangguran dua kali lipat lebih tinggi di kalangan pemuda Irak, yang merupakan separuh dari populasi.
Sehari sebelumnya, Irak menempatkan pasukan keamanannya bersiaga tinggi, sebagai tanggapan atas protes yang sedang berlangsung di provinsi selatan negara itu. Perintah dikeluarkan oleh Abadi, yang juga panglima tertinggi angkatan bersenjata negara itu.
Perintah itu datang untuk membendung protes yang sedang berkembang, yang Jumat lalu menyebar dari kota minyak Basra-di mana penduduk telah memblokade akses ke pelabuhan komoditas terdekat dari Umm Qasr-ke kota-kota Amara, Nasiriya, dan kota suci Syiah, Najaf.
Ekspor minyak dari Basra menyumbang lebih dari 95 persen pendapatan negara produsen minyak untuk OPEC itu.
Ulama terkemuka Syiah, Imam Besar Ayatullah Ali al-Sistani, telah mendukung para pengunjuk rasa, mengatakan mereka menghadapi "kurangnya layanan publik" seperti listrik di musim panas yang mencekik.
Sistani, yang memiliki jutaan pengikut, jarang campur tangan dalam politik, tapi memiliki pengaruh atas opini publik.
Para politikus Irak menghadapi kerusuhan yang meningkat ketika berusaha membentuk pemerintahan koalisi setelah pemilihan parlemen 12 Mei yang dinodai oleh tuduhan penipuan. THE NATION | REUTERS | SPUTNIK NEWS | SITA PLANASARI AQUADINI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
