Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Populasi Irak berdasarkan hasil sensus nasional naik menjadi 45.4 juta jiwa. Hal ini diumumkan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani pada Senin, 25 November 2024.
Sensus penduduk ini dilakukan pada 20 November 2024 dan tercatat sebagai sensus Irak pertama secara nasional selama lebih dari 30 tahun. Sensus ini menjadi sebuah langkah penting bagi perencanaan masa depan dan perkembangan Irak. Sebelum sensus dilakukan, kementerian perencanaan pembangunan Iran memperkirakan populasi Irak sekitar 43 juta jiwa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Irak menggelar sensus terakhir kalinya pada 1997, namun ketika itu tidak termasuk wilayah Kurdis di Irak karena berada di bawah pemerintahan daerah istimewa Kurdi sejak pecah perang teluk pada 1991. Menurut data statistik resmi, ada sekitar 19 juta jiwa warga Irak dan 3 juta jiwa lainnya tinggal di Kurdi bagian utara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Irak adalah sebuah negara yang memiliki sejarah pemberontakan yang panjang. Dalam roda pemerintahan Irak, Partai Baath menunjukkan peran militer sangat dominan ketimbang peran para politikus.
Perebutan kekuasaan pada 1968, tepatnya Saddam Hussein dan kelompoknya berhasil melancarkan kudeta terhadap Presiden Irak saat itu, Abdul Rahman Arif. Penggulingan tersebut dipimpin oleh ketua partai baath sendiri, Hassan al-Bakr dengan bantuan kepala intelijen Irak, Abdel Razek Nayef. Pasca kudeta, Hassan al-Bakr, mengangkat dirinya sebagai Presiden Irak dan menunjuk Saddam Hussein sebagai Wakil Presiden.
Saddam Hussein kemudian menjadi Presiden Irak pada 1979 setelah berhasil mengkudeta Hassan alBakr. Selama pemerintahannya, ia melakukan berbagai perang untuk mempertahankan kekuasaannya seperti Perang Teluk I dan Perang Teluk II. Akibat dari kebijakan dan sistem pemerintahnnya tersebut, Saddam Hussein dianggap sebagai penjahat internasional dan melarikan diri
Pelarian Saddam Hussein tersebut berakhir dengan ditangkapnya ia pada 2003 dan dihukum mati pada 2006. Selepas pemerintahan Saddam Hussein jatuh, Partai Baath secara resmi dibubarkan dan menjadi partai terlarang di Irak.
Pada 13 Juli 2003, dibentuk Dewan Pemerintahan Sementara Irak. Pembentukan dewan ini bertujuan untuk menjamin kepentingan rakyat Irak diwakili. Dewan Pemerintahan Sementara tersebut beranggotakan 25 orang terdiri dari berbagai latar belakang etnis, agama, politik, dan tokoh pemimpin mazhab agama. Hal ini dipandang sebagai langkah awal menuju sistem demokrasi paska-kepemimpinan Saddam Hussein.
Sumber: Reuters
Pilihan editor: Pesawat Kargo DHL Jatuh di Lithuania
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini