Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
AMMAN - Raja Yordania Abdullah II kemarin dikabarkan meminta Perdana Menteri Hani al-Malichi mengundurkan diri. Permintaan itu merupakan upaya menenangkan kemarahan rakyat atas kebijakan ekonomi kontroversial di negara tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seorang sumber mengatakan kepada Al Arabiya, Raja Abdullah II memerintahkan Malichi hadir di Istananya kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yordania diguncang demonstrasi besar-besaran setelah publik di negara Arab itu marah atas kebijakan ekonomi pemerintah. Protes meluas menyusul kenaikan pajak yang didukung Dana Moneter Internasional (IMF).
Malichi merupakan politikus ramah bisnis yang diangkat sebagai perdana menteri pada Mei 2016. Dia diberi tanggung jawab mengembalikan ekonomi Yordania yang lesu serta menghapus sentimen bisnis regional.
Kemarahan publik terhadap kebijakan pemerintah yang didorong IMF itu muncul sejak kenaikan pajak pada awal tahun ini. Bukan hanya itu, subsidi roti yang merupakan barang pokok bagi warga kurang mampu juga dihapus.
Seruan pemecatan PM Mulki bermunculan dalam serangkaian protes terhadap kenaikan pajak. Para demonstran berkumpul di dekat kantor kabinet. Mereka bersedia bubar jika pemerintah membatalkan kenaikan pajak.
"Pemerintah membuat kami tidak punya uang. Mereka meninggalkan kami dengan tidak ada lagi uang di kantong kami," ujar seorang pengunjuk rasa, yang dikutip Reuters, kemarin.
Serikat pekerja yang mewakili puluhan ribu karyawan, baik di sektor publik maupun swasta, juga menyerukan mogok kerja massal sejak Rabu lalu setelah tuntutan mereka untuk pembatalan kenaikan pajak ditolak pemerintah.
Pemerintah Yordania menyatakan kebijakan itu diambil karena negara sedang membutuhkan banyak dana untuk layanan publik. Menurut pemerintah, perubahan tagihan pajak akan mengurangi kesenjangan sosial dengan menempatkan beban yang lebih berat kepada orang yang berpenghasilan tinggi.
Dalam aksinya, para pengunjuk rasa mengecam para politikus karena menghambur-hamburkan dana publik dan korupsi.
"Tuntutan kami sah. Katakan tidak terhadap korupsi," kata para demonstran yang mendesak Raja Abdullah turun tangan dan menindak kejahatan korupsi.
Melihat warganya memprotes, Raja Abdullah II campur tangan dan memerintahkan menunda keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar mobil. Istana kerajaan juga berkomunikasi dengan penyelenggara protes untuk menenangkan badai. REUTERS | AL ARABIYA | SITA PLANASARI AQUADINI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
