Rencana Sarawak Membangun Tembok Perbatasan dengan Indonesia

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

MALAYSIA

Rencana Tembok Perbatasan di Kalimantan

UNTUK menahan masuknya imigran gelap dari Indonesia, Wakil Menteri Utama Negara Bagian Sarawak Tan Sri Datuk Amar James Jemut Masing menyatakan akan membangun tembok atau pagar di tempat-tempat strategis sepanjang 1.032 kilometer di perbatasan kedua negara. Pembangunan itu diperkirakan memakan biaya 24 miliar ringgit atau sekitar Rp 83 triliun.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Rencana itu menuai kritik dari sejumlah politikus. “Ini adalah pemborosan besar lainnya. Seberapa tebal dan berapa lama kita akan memagari seluruh 1.032 kilometer perbatasan dengan Kalimantan?” kata Julian Tan Kok, mantan anggota parlemen dari Stampin, seperti dikutip Malaysia Kini, Sabtu, 23 Januari lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kelvin Yii Lee Wuen, anggota parlemen dari Bandar Kuching, menyuarakan hal yang sama. Dia mengingatkan, sebelum meniru cara mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membangun tembok perbatasan, James harus menimbang berbagai isu nyata untuk kepentingan Sarawak dalam jangka panjang. Menurut dia, Angkatan Bersenjata Malaysia telah membangun hubungan baik dengan Tentara Nasional Indonesia. Hubungan baik kedua negara juga menopang pertumbuhan ekonomi Kalimantan dan Sarawak.

BELANDA

Rusuh Menolak Jam Malam

KERUSUHAN pecah setelah pemerintah Belanda menerapkan jam malam untuk menekan laju penyebaran Covid-19 pada Sabtu, 23 Januari lalu. Kerusuhan langsung pecah di Amsterdam dan Eindhoven dan kemudian menyebar ke berbagai kota lain hingga Jumat, 29 Januari lalu. Massa merusak properti, menjarah toko, membakar mobil, serta melempar batu dan kembang api ke arah polisi. Bentrokan terjadi antara massa dan polisi yang berakhir dengan penahanan lebih dari 150 demonstran.

Perdana Menteri Mark Rutte mengecam kerusuhan itu, yang disebut polisi sebagai kerusuhan terburuk dalam 40 tahun terakhir. Pembatasan yang berlaku mulai pukul 09.00 malam hingga 04.30 pagi ini diterapkan setelah Institut Nasional untuk Kesehatan (RIVM) memperingatkan soal gelombang baru infeksi Covid-19 hingga risiko variasi virus baru. Pelanggar jam malam akan didenda 95 euro atau sekitar Rp 1,6 juta.

Di Rotterdam, polisi menggunakan bom air untuk membubarkan pengunjuk rasa. Wali Kota Rotterdam Ahmed Aboutaleb meneken dekret keadaan darurat yang memberi polisi wewenang lebih luas untuk menahan para demonstran. “Polisi antihuru-hara telah melakukan tuntutan dan penangkapan,” kata dewan kota Rotterdam, seperti dikutip Deutsche Welle.

INDIA

Unjuk Rasa Petani ke Parlemen

Bentrok antara demonstran dan aparat kepolisian selama aksi memprotes reformasi pertanian berencana, di New Delhi, India, 29 Januari 2021. REUTERS/Anushree Fadnavis

PULUHAN ribu petani yang memprotes reformasi pertanian berencana berunjuk rasa ke gedung parlemen pada 1 Februari, saat sidang parlemen membahas anggaran negara. “Kami akan berpawai menuju parlemen dengan berjalan kaki dari berbagai lokasi,” kata Darshan Pal, demonstran dari Serikat Petani Krantikari Kisan, seperti dikutip kantor berita Press Trust of India, Senin, 25 Januari lalu.

Para petani telah berkemah di pinggiran New Delhi selama lebih dari dua bulan untuk memprotes perubahan tata niaga pertanian yang lebih menguntungkan perusahaan swasta ketimbang melindungi petani. Kebijakan ini berpengaruh terhadap 1,3 miliar penduduk yang bergantung pada pertanian. Unjuk rasa ini menjadi protes terbesar bagi pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi.

Bentrokan sempat pecah antara polisi dan para demonstran yang menduduki Bentang Merah, bangunan bersejarah di New Delhi, pada Selasa, 26 Januari. Bentrokan tersebut menyebabkan satu orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Polisi menahan 200 pemrotes seusai bentrokan.

Polisi mulai membubarkan unjuk rasa. Ratusan ribu polisi tiba di Ghazipur di timur Ibu Kota, tempat ratusan petani berdemonstrasi. Rakesh Chauhan, petugas informasi untuk Distrik Ghaziabad, mengatakan kepada Reuters bahwa pengunjuk rasa telah diperintahkan bubar pada Kamis malam, 28 Januari. Setelah bertemu dengan polisi dan pejabat pemerintah, para pemimpin demonstran justru menolak bubar. “Kami tidak akan mengosongkan tempat ini,” ujar Rakesh Tikait, salah satu pemimpin petani.