Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot

SURVEI Transparency International menunjukkan merosotnya indeks persepsi korupsi (IPK)—indikator kondisi korupsi—Indonesia pada 2020. Dari 180 negara, Indonesia berada di urutan ke-102, anjlok dari peringkat ke-85 pada 2019. Indeks persepsi korupsi Indonesia pun turun tiga poin menjadi 37 dari poin maksimal 100.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia J. Danang Widoyoko mengatakan faktor terbesar melorotnya indeks tersebut adalah keraguan investor global terhadap sikap pemerintah dalam pemberantasan korupsi. “Penyumbang terbesar kemerosotan IPK Indonesia adalah persepsi bisnis global terhadap korupsi di Indonesia,” kata Danang, Kamis, 28 Januari lalu. Keraguan juga dipicu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi lewat revisi Undang-Undang KPK dua tahun lalu.

Riset digelar sejak Januari hingga Oktober 2020 untuk mengukur persepsi publik terhadap sembilan indikator, antara lain kualitas demokrasi dan kebebasan berpendapat. Peringkat pertama diduduki Selandia Baru dan Denmark dengan skor 88. Singapura berada di posisi ketiga dengan skor 85. Adapun skor rata-rata global adalah 43.

Peneliti Transparency International Indonesia, Wawan Suyatmiko, mengatakan nilai dan peringkat Indonesia sama dengan Gambia, negara kecil di Afrika Barat. Kali ini Indonesia bahkan kalah dibanding Timor Leste, yang indeks persepsinya mencapai 40. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, mengatakan turunnya indeks persepsi korupsi menunjukkan pemerintah tidak punya orientasi jelas mengenai kebijakan pemberantasan korupsi.

Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, mengklaim pemerintah berkomitmen memperbaiki indeks persepsi korupsi. Dia pun membantah adanya pelemahan terhadap KPK. “Kita tahu bahwa baru saja ada dua menteri ditangkap KPK,” ujar Donny. Dua anggota kabinet Presiden Joko Widodo yang dicokok KPK adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.