Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PERDANA MENTERI Han Duck-soo dipulihkan kembali sebagai penjabat presiden Korea Selatan dipulihkan pada Senin, 24 Maret 2025. Mahkamah Konstitusi menolak mosi pemakzulan Majelis Nasional terhadap Han. Lima dari delapan hakim memberikan suara menolak mosi tersebut, satu suara setuju, dan dua suara menyatakan mosi tersebut tidak dapat diterima, Korea Times melaporkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dengan putusan tersebut, Han segera dikembalikan ke posisinya sebagai perdana menteri dan penjabat presiden, menggantikan Menteri Keuangan Choi Sang-mok yang telah memimpin negara sejak penangguhan Han akhir tahun lalu. Han menjabat sebagai pemimpin sementara negara menunggu keputusan pengadilan yang sama atas pemakzulan Yoon Suk Yeol.
Siapa Han Duck-soo?
Dilansir Reuters, Han Duck-soo adalah seorang teknokrat dengan pengalaman dan reputasi yang melampaui garis partai dan membantunya menjabat di posisi senior di bawah lima presiden. Ia dikenal sebagai spesialis ekonomi, perdagangan dan urusan luar negeri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Han, 75 tahun, sedang menjalani masa jabatan kedua sebagai kepala kabinet, ketika ia menjadi penjabat presiden pada 14 Desember setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan oleh parlemen karena memimpin darurat militer yang berlangsung singkat.
Dua minggu kemudian, Han sendiri dimakzulkan setelah dituduh membantu Yoon dalam deklarasi darurat militer dan kekuasaannya ditangguhkan. Dia menyangkal hal ini, tetapi menerima sebagian tanggung jawab atas krisis yang terjadi karena gagal mencegah Yoon melakukan tindakan yang mengejutkan itu.
Di negara yang terpecah belah oleh retorika partisan, Han telah menjadi contoh langka dari seorang pejabat yang berusaha untuk tidak terlibat dalam keributan politik. "Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat melayani rakyat dengan sekuat tenaga," kata Han setelah parlemen memilih untuk memakzulkannya.
Sebelumnya, ketika menjabat sebagai penjabat presiden, ia menghadapi tantangan untuk menjaga agar pemerintahan tetap berfungsi melalui krisis politik terberat dalam empat dekade. Sementara itu, ia juga harus menangani ancaman dari negara tetangga Korea Utara yang bersenjata nuklir, dan ekonomi yang melambat di dalam negeri.
Namun, ia juga harus menghadapi tekanan eksternal dalam sektor ekonomi yang bergantung pada ekspor yang jauh lebih kuat di bawah ancaman tarif yang lebih tinggi untuk produk-produknya ke Amerika Serikat di bawah kepresidenan Donald Trump yang kedua.
Mengabdi di Bawah Lima Presiden
Han telah menjabat sebagai pemimpin selama lebih dari tiga dekade di bawah lima presiden, baik yang konservatif maupun liberal. Perannya berkisar dari perdana menteri, menteri keuangan dan menteri perdagangan hingga sekretaris kepresidenan untuk koordinasi kebijakan, selain menjadi duta besar untuk Amerika Serikat dan OECD serta mengepalai berbagai lembaga pemikir dan organisasi.
Dengan gelar doktor di bidang ekonomi dari Harvard, keahlian Han di bidang ekonomi, perdagangan, dan diplomasi serta reputasi rasionalitas, sikap moderat, dan kerja keras membuatnya menjadi orang yang selalu dipercaya di dunia politik Korea Selatan.
Han telah menjadi perdana menteri sejak masa jabatan Yoon dimulai pada 2022, yang merupakan kali kedua ia menjabat setelah sebelumnya menjabat di bawah mantan presiden Roh Moo-hyun pada 2007-2008.
"Dia telah menjabat di posisi-posisi penting dalam urusan negara semata-mata karena pengakuan atas keterampilan dan keahliannya, tidak terkait dengan faksi politik," kata Yoon saat menunjuk Han pada 2022, menggemakan deskripsi yang digunakan ketika pemerintahan sebelumnya mengangkatnya.
Han memiliki pengalaman bekerja dengan sekutu utama Korea Selatan, Amerika Serikat, dan terlibat dalam proses penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas AS-Korea Selatan.
Fasih berbahasa Inggris, ia ditunjuk sebagai duta besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat pada tahun 2009, bekerja di Washington pada saat mantan Presiden AS Joe Biden menjabat sebagai wakil presiden, dan berkontribusi pada Kongres yang menyetujui kesepakatan perdagangan bebas pada tahun 2011.
Seorang mantan pejabat tinggi pemerintah yang berbicara tanpa menyebut nama mengatakan, “Dia adalah seorang pegawai negeri sipil yang tidak memiliki warna politik meskipun bekerja di bawah lima presiden."
Sekarang, jabatan ini kemungkinan akan berlangsung singkat, sampai Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan apakah akan mencopot Yoon atau mengembalikan kekuasaannya. Keputusan tersebut diharapkan akan keluar dalam beberapa hari.
Jika Yoon dicopot, maka pemilihan presiden harus diadakan dalam waktu 60 hari. Konstitusi Korea Selatan tidak menyebutkan seberapa besar kekuasaan penjabat presiden dalam menjalankan tugasnya.
