Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - TikTok mengaku bahwa data aplikasinya tidak hanya disimpan secara lokal. Namun data para pengguna TikTok khususnya di Inggris dan Eropa, dapat diakses oleh staf tertentu di Cina. Pernyataan itu disampaikan TikTok di tengah kekhawatiran potensi penyalahgunaan (data).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TikTok, aplikasi video sosial asal Cina, menjabarkan aturan itu sebagai bagian dari pembaruan kebijakan privasi. TikTok mengatakan langkah itu juga bertujuan untuk memastikan pengalaman yang konsisten, menyenangkan, dan aman bagi penggunanya.
TikTok menambahkan kebijakan privasinya didasarkan pada kebutuhan yang ditunjukkan untuk melakukan pekerjaan mereka.
Ilustrasi TikTok. shutterstock.com
Kepala bidang privasi TikTok di Eropa, Elaine Fox, dalam sebuah pernyataan pada Rabu, 2 November 2022, menyatakan upaya pihaknya dilandaskan pada pembatasan jumlah karyawan dengan akses ke data pengguna Eropa. Fox ingin meminimalkan aliran data di luar kawasan, dan menyimpan data pengguna Eropa secara lokal.
Pengakuan TikTok itu muncul di tengah naiknya pertanyaan tentang akses data pengguna TikTok di negara-negara diantaranya Amerika, Inggris, dan lainnya. Kekhawatiran penyalahgunaannya oleh pemerintah Cina di bawah kendali ketatnya juga kerap menjadi perbincangan belum lama ini.
Selain Cina, staf TikTok juga dapat mengakses data pengguna di sejumlah negara Eropa dan Inggris, Brasil, Kanada, Israel serta Amerika Serikat dan Singapura. Adapun aturan baru akan berlaku mulai 2 Desember 2022.
Pemilik TikTok, ByteDance, telah berulang kali membantah datanya dapat diakses oleh pemerintah Cina. Namun, ada tuntutan untuk melarang aplikasi populer itu karena ketakutan.
Awal pekan ini, seorang pejabat Amerika menyerukan agar aplikasi TikTiok dilarang saja di Amerika. Aplikasi ini juga telah diselidiki oleh komisi perlindungan data Irlandia dengan beberapa pemerintah termasuk Inggris menjauhkan dari mengoperasikan akun resmi pemerintah di platform.
THE INDEPENDENT
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
Foto 
