Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Development Programme (UNDP) mendorong kolaborasi antarnegara dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Laut Arafura dan Laut Timor yang berbatasan antara Indonesia dengan tiga negara lain, yakni Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Perlu ada upaya kolaboratif," kata Manajer Program Manajemen Sumber Daya Alam UNDP Indonesia Iwan Kurniawan dalam acara penutupan Proyek Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Phase II (ATSEA-2) di Ayana Mid Plaza, Jakarta Pusat, pada Jumat, 27 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Iwan menjelaskan bahwa Laut Arafura merupakan salah satu kawasan yang kaya sumber daya, termasuk sumber daya perikanan ataupun sumber daya alam lain. Menurut Iwan, kawasan itu perlu dikelola secara kolektif dan kolaboratif sehingga dapat selalu bertahan dalam setiap tantangan.
Adapun ATSEA-2 menjadi proyek kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan UNDP bersama ketiga negara yang bertujuan mengatasi tantangan seperti penangkapan ikan berlebih, degradasi habitat, polusi, kehilangan spesies, dan dampak perubahan iklim.
Iwan menuturkan bahwa kolaborasi di kawasan tersebut mencakup kerja sama tata kelola secara sistemik, di mana tantangan diselesaikan lewat regulasi dan administrasi yang didukung oleh keempat negara yang berbatasan di Arafura dan Timor.
Lebih lanjut, Iwan mencontohkan bahwa salah satu komitmen penguatan tata kelola secara sistemik itu ialah penyusunan dokumen Regional Strategic Action Plan yang berisi kesepakatan empat negara untuk merespons tantangan pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan di Laut Arafura dan Laut Timor.
Tak sampai di situ, Iwan menuturkan bahwa UNDP bersama-sama KKP mendorong penguatan penguatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan diskusi.
Kolaborasi keempat negara, Iwan menuturkan, dapat dituangkan ke dalam tulisan agar bisa menjadi referensi untuk penyusunan perencanaan hingga penganggaran di periode mendatang bagi pemerintah pusat dan daerah.
"Kami berusaha untuk memastikan siapa pun stakeholder yang berada di pusat ataupun di daerah untuk ikut bersama-sama secara aktif dalam program pembangunan," ucapnya.
Foto 
