Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno mengungkap bahwa bahwa ada peningkatan ketegangan dan potensi konflik laut di dunia. Dia menilai kondisi ini membuka peluang untuk menyempurnakan hukum laut internasional meski tak mudah karena akan berkaitan dengan hukum perang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami perlu lihat lagi bagaimana aturannya di laut,” kata Arif saat ditemui dalam seminar bertajuk "Menyatukan Nusantara, Menginspirasi Dunia" yang membahas mendiang Hasjim Djalal di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta Pusat, pada Selasa, 25 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Arif menilai kemungkinan ketegangan di laut yang berpotensi pecah menjadi konflik kini terbuka jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan keadaan pada beberapa puluh tahun belakangan.
"Kondisi yang potensial mengarah kepada konflik di laut itu zaman sekarang lebih tinggi daripada 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu," ucapnya.
Bukan hanya di Laut Cina Selatan, Arif menyebut bahwa ketegangan juga meningkat di laut Timur Tengah, Laut Baltik, hingga Laut Utara. Dia juga menyoroti mobilisasi kapal-kapal perang di Samudra Hindia.
Lebih lanjut, Arif menjelaskan bahwa Kemlu akan menggelar kajian internal terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah selanjutnya untuk meredakan ketegangan. Di sisi lain, Arif mengatakan bahwa isu hukum laut belum pernah dibahas secara mendalam sebelumnya.
“Diskusi pemulanya sudah dilakukan meski masih internal. Langkah selanjutnya, kami akan undang pakar-pakar dari universitas untuk berdiskusi terkait hal ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, mantan wakil menteri luar negeri RI Dino Patti Djalal menegaskan urgensi peran Indonesia dalam perjuangan diplomasi hukum laut internasional.
“Indonesia harus terus menjadi pelopor, penggerak, dan pemimpin dalam diplomasi hukum internasional," kata Dino secara virtual.
Indonesia merupakan salah satu penggerak Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS 1982 yang diperjuangkan oleh Hasjim Djalal yang saat itu menjabat sebagai duta besar RI untuk PBB saat itu.
