Kerongkongan Para Nelayan Setelah Smelter Nikel Morowali Tumbuh di Desanya

Di teras rumah mereka, ada dua gerobak dorong yang besinya berkarat. Daud baru saja mengangkatnya dari pesisir Bahodopi. Besi itu akan dilego ke pengepul. Jika rezeki mereka sedang bagus, pengepul bisa memberi Rp 100 ribu untuk setiap besi bekas yang dikumpulkan Daud dan Rianti. “Uangnya bisa untuk makan sehari-hari,” ujar Rianti.

Sebagaimana menjadi nelayan, pekerjaan Daud memulung besi di laut tak selalu mulus. Petugas keamanan perusahaan smelter kerap melarangnya mengambil besi di laut. Daud bercerita, dia pernah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Bahodopi karena kegiatannya mengumpulkan barang rongsok milik perusahaan. Polisi pernah menahannya lima hari. “Namun dilepaskan dengan alasan kemanusiaan,” tuturnya.

Nasib malang juga dialami Yusman, 57 tahun. Nelayan asal Desa Fatufia itu kesulitan menangkap ikan belakangan ini. Padahal ikan di pesisir Bahodopi dulu sungguh berlimpah. Yusman pernah punya keramba untuk menampung beragam jenis hasil laut, di antaranya ikan kerapu dan sotong. “Tangkapan sekarang minim sekali,” ucapnya.

Sejak smelter nikel hadir, sumber air bersih bagi warga pun tercemar. Debu batu bara dari cerobong pembangkit listrik tenaga batu bara beterbangan ke permukiman. Yusman dan tetangganya mesti berlangganan air kemasan untuk kebutuhan minum dan memasak.

Keluhan lain adalah soal pembuangan air bahang dari pabrik pengolahan mineral. Air bahang ini merupakan limbah cair yang mengandung hawa panas. Menurut Yusman, air laut ikut-ikutan menjadi panas karena bercampur dengan air bahang. Padahal warga pesisir, khususnya anak-anak, gemar berenang ketika matahari terik. “Airnya sekarang panas,” kata Yusman.

Centre for Research on Energy and Clean Air berkolaborasi dengan Center of Economic and Law Studies menggelar riset berjudul "Membantah Mitos Nilai Tambah dan Menilik Ulang Industri Hilirisasi Nikel" pada Februari 2024.

Dalam penelitian itu, tim memproyeksikan petani dan nelayan kehilangan pendapatan sebesar Rp 3,64 triliun dalam 15 tahun mendatang jika industri nikel terus beroperasi. Mereka meriset tiga kawasan utama pengolahan nikel, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Kerugian itu disebabkan oleh ekosistem yang rusak, termasuk kawasan perairan.

Di sekitar pabrik smelter IMIP, masyarakat juga mengeluhkan polusi udara dari abu dan asap yang dikeluarkan pembangkit listrik batu bara. Hayati, warga Desa Fatufia, mengeluhkan kualitas udara yang terus memburuk. “Beberapa kali saya sesak napas karena debu yang terbang ke permukiman,” ujar perempuan 47 tahun itu.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, jumlah kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut mencapai 80.713 kasus. Angka tertinggi ditemukan di Kecamatan Bahodopi yang menjadi lokasi berdirinya kawasan IMIP dengan 66 ribuan kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Ashar M. Ma'ruf mengatakan jumlah kasus infeksi pernapasan meningkat setelah adanya aktivitas industri pengolahan nikel. “Kasusnya terjadi pada penduduk di rentang usia 9-60 tahun,” ucapnya.

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali itu sejalan dengan riset Perkumpulan Transformasi untuk Keadilan Indonesia—organisasi yang meneliti kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam—yang dirilis pada Agustus 2024. Berdasarkan riset berjudul "Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Akibat Paparan PM10, PM2.5, dan SO2 pada Masyarakat Desa Fatufia, Bahomakmur, dan Labota", tim menemukan sedikitnya 55 ribu kasus infeksi pernapasan. Jumlah itu termasuk 438 kasus pneumonia atau radang paru-paru pada balita.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah Sunardi Katili menyebutkan tiga faktor yang merusak lingkungan di Kabupaten Morowali. Pertama, pembangkit listrik batu bara. Kedua, pengoperasian smelter nikel. Ketiga, jetty atau dermaga khusus untuk bongkar-muat batu bara. “Daya rusak lingkungannya sangat besar,” tutur Sunardi.

Dimintai tanggapan mengenai berbagai kerusakan lingkungan akibat pengolahan nikel di kawasan IMIP, Head of Media Relations Department IMIP Dedy Kurniawan mengirim jawaban tertulis pada Kamis, 6 Februari 2025. Dedy menyebutkan perusahaannya mengantongi izin pembuangan limbah cair ke laut.

Izin itu dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor 103/1/KLHK/2021. Menurut Dedy, baku mutu air bahang yang dapat dibuang ke laut mesti memiliki temperatur di bawah 40 derajat Celsius. “Suhu air bahang IMIP sekitar 33,2 derajat Celsius,” ujarnya.

IMIP, kata Dedy, juga tak melarang warga mengambil limbah besi di laut. Perusahaan hanya mencegah warga masuk ke area pembangunan dua jetty yang masih dalam tahap konstruksi. Menurut dia, perusahaan bahkan menyediakan zona khusus yang dapat dilalui nelayan.

Ihwal pencemaran udara, Dedy mengklaim IMIP telah memakai teknologi untuk menekan emisi dari aktivitas smelter. Perusahaan memantau kualitas udara secara berkala dan berupaya melakukan transisi energi dengan mengurangi penggunaan batu bara. “Penggunaan pembangkit listrik tenaga surya sudah mulai berjalan,” katanya. ●

Artikel ini merupakan serial liputan mengenai dampak tambang nikel terhadap ekologi, ekonomi, dan sosial yang didukung The China Global South Project.