Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Agrinas mengembangkan 25 jenis komoditas untuk food estate.
Pengurusnya elite Partai Gerindra dan purnawirawan tentara.
Mengapa pengurusnya menolak dikaitkan dengan proyek food estate Prabowo Subianto?
ANAK-ANAK Desa Kertarahayu di Bekasi, Jawa Barat, tak lagi bisa menerbangkan layangan di tegalan sebelah desa. Di lahan kosong yang di tengahnya terdapat situ tersebut kini penuh aneka palawija: singkong, cabai, dan jagung. Juga padi dan pohon buah-buahan. Pemilik perkebunan, dari papan nama yang terpacak di muka lahan, adalah Agrinas Capability Center.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Agrinas adalah akronim PT Agro Industri Nasional. Di situs web Agrinas.id, perusahaan ini menamakan perkebunan 50 kilometer ke timur Jakarta itu sebagai Pusat Penelitian, Pengembangan, dan Pendidikan Nasional Agrinas. Namun papan nama yang sama menerakan tulisan “Tim Kajian Krida Karya Semesta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia”.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ada 25 jenis tanaman di perkebunan seluas 60 hektare ini. Di sekeliling perkebunan terpacak pos-pos penjagaan berbentuk panggung setinggi dua meter. Beberapa orang bercelana loreng tentara terlihat keluar-masuk pos jaga. “Dulu tanah ini punya Pak Prabowo, yang menteri itu,” ujar Yanti, 42 tahun, penduduk Kertarahayu, Selasa, 28 September lalu.
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 2019, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak mencantumkan lahan di Kertarahayu. Aset lahan Prabowo paling banyak berada di Bogor, Jawa Barat, kabupaten yang menjadi lokasi rumahnya. Namun, saat panen padi pertama di lahan Kertarahayu pada 12 Februari lalu, Prabowo datang bersama bos Grup Bosowa, Aksa Mahmud. “Ini padi uji coba memakai teknologi pertanian Presisi,” ujar Prabowo waktu itu.
Teknologi Presisi adalah pemakaian mikroba dan pupuk sintesis untuk mendongkrak produktivitas padi. Dalam proyek Presisi ini, Agrinas menanam padi di lahan seluas 5 hektare. Menurut Prabowo, teknologi Presisi akan diterapkan untuk padi di lahan yang lebih luas. Karena itu, perkebunan Agrinas di Kertarahayu dilebarkan menjadi 60 hektare.
Para pegawai Agrinas yang menanam pelbagai tanaman itu adalah anggota resimen mahasiswa. Baru sekitar empat bulan terakhir Agrinas melibatkan masyarakat setempat untuk menanam pelbagai jenis hortikultura tersebut. Agrinas membayar mereka Rp 80-100 ribu sehari. Saat waktu istirahat, para pegawai itu jajan di warung Yanti. Dari mereka Yanti mendapat banyak cerita soal perusahaan ini, juga para tentara yang berjaga dan tentara yang ikut menanam palawija.
Menurut para pegawai, Agrinas sempat bereksperimen menanam sorgum, tanaman sereal, yang nilai karbohidratnya lebih tinggi dibanding padi. Tanaman ini juga bisa menjadi pakan ternak. Namun penanaman sorgum gagal. Lahan bekas tanamannya kini dipenuhi rerumputan setinggi mata kaki.
Apa sesungguhnya Agrinas dan apa hubungannya dengan Kementerian Pertahanan? Dalam akta pendirian perseroan pada 3 April 2020, pemegang saham Agrinas adalah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP).
Nama yayasan ini populer ketika dosen pertahanan Conny Bakrie mengungkap anggaran belanja alat utama sistem persenjataan Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp 1.760 triliun. Perusahaan yang menjadi penyedianya adalah PT Teknologi Militer Indonesia (TMI), yang sahamnya dimiliki YPPSDP.
Di Agrinas, YPPSDP memiliki 99 persen saham, sisanya milik Koperasi Pegawai. Para pengurusnya sejumlah elite Partai Gerakan Indonesia Raya, partai yang dipimpin Prabowo Subianto. Direktur Utama Agrinas adalah Rauf Purnama, anggota Dewan Pakar Gerindra. Ada pula Dirgayuza Setyawan, mantan Ketua Bidang Media Sosial dan Informasi Publik Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, yang menjabat Direktur Operasi dan Wakil Chief Executive Officer Agrinas.
Beberapa anggota staf di Agrinas juga merangkap sebagai karyawan di Kementerian Pertahanan. Salah satunya Mahesa Mukhsin yang menjabat Chief Strategy Officer dan Chief Financial Officer. Mahesa, sampai Februari 2021, masih menjabat anggota staf ahli Menteri Pertahanan. Ia menghapus keterangan bekerja di Kementerian Pertahanan di akun media sosialnya dua pekan lalu. Mahesa tak merespons pertanyaan soal posisinya di Agrinas dan Kementerian Pertahanan.
Sementara itu, posisi komisaris diduduki para pensiunan tentara. Misalnya Mayor Jenderal Arri Sujono, asisten personel Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada 2008. Ada pula Brigadir Jenderal Surya Dharma, Kepala Pusat Pengendalian Operasi TNI 2015, dan Letnan Kolonel Handoko yang pernah menjabat Kepala Administrasi TNI. Para purnawirawan ini anggota tim kampanye Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2019.
Agrinas tengah mengembangkan perkebunan singkong di hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, seluas 33.750 hektare. Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong mengatakan perwakilan Agrinas datang bersama Kementerian Pertahanan ketika mensosialisasi program food estate tahun lalu. “Keduanya mengaku sebagai mitra,” ucap Jaya.
Kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah bertopi) ke lokasi lumbung pangan, Desa Tewai Baru, Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Maret 2021. biroadpim.kalteng.go.id
Proyek singkong Agrinas di Gunung Mas terekam dalam proposal kepada pemerintah Korea Selatan. Dalam dokumen berjudul “Cassava Estate and Rice Estate Investment”, Agrinas mengklaim, selain di Gunung Mas, mereka punya 12 lokasi perkebunan singkong di delapan provinsi dengan luas masing-masing 30 ribu hektare.
Dalam proposal yang memuat foto Prabowo berjabat tangan dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan Jeong Kyeong-doo itu, Agrinas mengajak pemerintah Korea Selatan berinvestasi senilai Rp 4,17 triliun. Target produksi tepung modifikasi singkong (mocaf) dengan investasi itu sebanyak 1.000 ton per hari per lokasi.
Proposal itu menyebutkan bahwa pembangunan kebun singkong sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Lewat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pemerintah memasukkan food estate sebagai salah satu proyek strategis nasional.
Dari analisis metadata, proposal itu dibuat pada 5 Januari 2021 oleh Dirgayuza Setiawan. Dia tak merespons pertanyaan untuk mengklarifikasi tentang proposal tersebut, yang mengaitkan Agrinas dengan Kementerian Pertahanan dan mengklaim sedang menggarap banyak proyek food estate.
Sebab, dalam proposal kepada pemerintah Korea Selatan, Dirgayuza juga menjelaskan proyek kebun singkong ini diawasi langsung oleh Presiden Joko Widodo. Agrinas juga disebutkan sebagai perusahaan di bawah Kementerian Pertahanan Indonesia dengan membuat laporan langsung kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Anehnya, Vice President Corporate Secretary Agrinas Novalia Hartono membantah jika perusahaannya disebut sebagai pelaksana proyek food estate Kementerian Pertahanan. Ia juga membantah kabar bahwa Agrinas mencari investor, termasuk ke Korea Selatan. “Agrinas tidak pernah terlibat dalam hal tersebut,” ujar Novalia. “Dalam korporasi, Agrinas sebagai perusahaan swasta tentu aktif mencari investasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai mitra.”
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Pertahanan Marsekal Pertama Penny Radjendra juga menolak food estate Kementerian Pertahanan dikaitkan dengan Agrinas. “Kami belum menunjuk mitra swasta dalam cadangan logistik strategis,” kata Penny pada Kamis, 30 September lalu. Dalam pengantar suratnya, Penny menyebutkan bahwa jawaban itu bukan atas nama Prabowo, melainkan atas nama Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Ida Bagus Purwalaksana.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak artikel ini terbit di bawah judul "Anak yang Tak Diakui". Artikel ini diproduksi Tempo bersama The Gecko Project didukung Rainforest Investigations Network Pulitzer Center, Internews Earth Journalism Network, dan Greenpeace Indonesia.