Sebuah Pengorbanan-Dengan Tepuk ...

INI agaknya adegan bersejarah Presiden Pilipina Marcos, dengan baju barong dan rambut mengkilap, di depan sidang puncak ASEAN di Kuala Lumpur pekan lalu menyatakan mencabut klaim Pilipina atas wilayah Sabah yang kini memang sudah dikuasai Malaysia. Tepuk tangan pun gemuruh. Waktu itu Marcos berkata, bahwa "sebagai satu tindakan pengorbanan, dan sebagai tanda kesungguhan keyakinan kami atas masa depan dan pertumbuhan ASEAN yang terus maju, saya mengumumkan bahwa Pilipina mengambil langkah untuk menghilangkan salah satu soal yang dapat menghambat kemajuan organisasi kita - yakni klaim kami atas Sabah." Perdana Menteri Malaysia berseri-seri. Datuk Hussein Onn - karena perundingan ke arah pencabutan klaim itu belum dilakukan sebelumnya - mengatakan juga keriangannya. "Betapa sukanya hati saya . . . Saya percaya perasaan saya dirasakan juga oleh rakyat Malaysia. Saya ucapkan terimakasih atas tindakan Presiden Marcos itu. Tindakan itu akan membuat rakyat Sabah berbahagia sekali." Yang jelas, itu akan membuat Marcos tercatat namanya sebagai salah satu penunjang yang serius terhadap kerukunan negara-negara Asia Tenggara dewasa ini. 15 tahun yang lalu, kerukunan yang sebenarnya sama-sama dibutuhkan itu nyaris berantakan. Di tahun 1962, Pilipina menyatakan protes ketika Inggeris menyatakan setuju dengan Federasi Malaya, bahwa Kalimantan Utara juga Sarawak dan Singapura akan bergabung dalam Federasi Malaysia. Pernyataan Inggeris itu penting. Kerajaan Inggeris selama itu (sejak 1946) jadi penerus sejarah yang dimulai oleh dua orang swasta, Alfred Dent dan Baron Overbeck. Yang pertama adalah pedagang dan yang kedua adalah Konsul Jenderal Kehormatan Austria di Hongkong. Di tahun 1878, mereka dapat hak dari Sultan Sulu untuk menguasai wilayah Kalimantan Utara. Syarat: asal menyewa. Mereka kemudian menguruskan dagang mereka kepada British North Borneo Company. yang mengelola wilayah Sabah sampai 16 luli 1946, ketika lnggeris memasukkan wilayah itu sebagai bagian dari kerajaan. Apa Arti "Pajak"? Tapi sejarah berkembang. Di tahun 1936. Sultan Sulu Jamalul Kiram wafat tanpa meninggalkan putera. Kemenakan tertuanya, Mohammad Esmail Kiram, dinobatkan jadi Sultan di tahun 1950. Di tahun 1957 ia mengumumkan berakhirnya sewa tahun 1878 itu atas Kalimantan Utara. Dalaun proklamasi bulan Nopember itu dicantumkan pula "naskah resmi penyerahan kedaulatan dari kesultanan kepada Republik Pilipina di tahun 1962." Dengan begitu kedaulatan, pemerintahan dan hak atas Sabah sejak tahun itu diberikan kepada Manila. Mungkin itulah sebabnya dalam konstitusi Pilipina soal "wilayah" dikaitkan juga dengan wilayah Sabah - meskipun tidak eksplisit. Konflik pun berkecambah di sini. Inggeris menafsirkan penyerahan Sabah kepada Dent dan Overbeck sebagai bukan sewa. Pilipina menyanggah dengan mengingatkan bahwa surat perjanjian 1878 -- yang ditulis dalam bahasa Melayu berhuruf Arab -- menyebut kata "pajak" yang menurut Manila berarti "sewa". Nah, Malaysia yang meneruska penafsiran Inggeris juga dihadapi oleh Pilipina dengan argumen yang sama. Ketika perundingan antara Inggeris dengan Pilipina ternyata tak kunjung memecahkan soal, sebuah plebisit diadakan di Sabah. Penduduk diminta memilih ke mana mereka akan bergabung. Di tahun 1963 itu, rakyat lebih memilih untuk merdeka di dalam federasi Malaysia. Presiden Pilipina waktu itu, Maca pagal, menyatakan klaimnya ke Kuala Lumpur. Hubungan diplomatik pun putus - sementara suasana dengan Indonesia juga diliputi panasnya "konfrontasi yang baru reda di tahun 1966. Rusaknya hubungan Manila-Kual Lumpur dicoba diperbaiki di Kamboja PM Malaysia waktu itu, Tenku Abdu Rahman, bersetuju dengan Macapaga untuk memulihkan keadaan. Pebruari 1964, hubungan tingkat konsuler di sambung lagi. Manila menyatakan bahwa Tenku sudah setuju akan membawa, perkara ini ke Mahkamah Internasional - meskipun hal ini tak diakui oleh Malaysia. Ketegangan yang mengkhawatirkan antara kedua negara ini memang sebenarnya tak pernah terjadi, tapi Asia Tenggara boleh lega bahwa ketegangan kian menyusut dengan terbentuknya, ASEAN bulan Agustus 1967. Maka tak berlebihan agaknya bil kado terpenting ulang tahun ASEAN ke 10 diberikan oleh Marcos. Tentu saja perkaranya, dari segi liku-liku hukum tak semudah pidato. Seorang ahli konstitusi Pilipina dan bekas Senator yang bukan pendukung Presiden, Jovita Salonga, kepada AP menyatakan bahwa Marcos sebenarnya "tak melepaskan klaim itu." Sebab untuk itu, Marco harus mengubah konstitusi Pilipina. Pernyataan Marcos di Kuala Lumpur hanyalah "statement yang tidak jelas" (ambi guous). Marcos sendiri nampaknya menyadari masalah yang dihadapi. Sabtu sore yang lalu ia di Hotel Hilton Kuala Lumpur mengakui kepada pers bahwa soal Sabah ini "tidak sederhana dan ada banyak kesulitan." Soal psikologis, konstitusionil dan politis masih harus disisihkan. Tapi bahwa ia ingin dicatat sebaga pihak yang tulus, hal itu ditampakkannya dengan meminta Presiden Soehart jadi "saksi" dalam pembicaraan empat matanya dengan Hussein Onn. Dan Presiden-lndonesia yang tak ba nyak bicara ini dengan senang hati setuju - karena Indonesia toh berkepentingan bagi kerukunan wilayah di sekitarnya, yang 15 tahun yang lalu terken, oleh suasana panas dan permusuha dengan ongkos yang mahal.