Agar Teror Tak Berlanjut

Teror terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap impor daging sapi bukanlah insiden biasa. Pencurian laptop berisi temuan penyidikan berupa aliran suap kepada sejumlah pejabat, termasuk petinggi Kepolisian RI, jelas bertujuan melemahkan investigasi kasus kakap ini dan, karena itu, harus diusut tuntas.

Dua terpidana kasus suap impor daging sapi, Basuki Hariman dan mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar, perlu diperiksa dengan mendalam. Apalagi keduanya sudah divonis dengan hukuman masing-masing 7 dan 8 tahun penjara.

Patut diduga aksi pencurian laptop itu merupakan satu rangkaian dengan teror penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Waktu kejadiannya pun hampir bersamaan pada awal tahun ini. Sama seperti kasus Novel, si pelaku pencurian laptop sudah lama membuntuti penyidik KPK sehingga ketika sang penyidik hendak turun dari taksi, pelaku cepat beraksi: mengambil tas laptop di dalam bagasi.

Amat disayangkan kasus ini tak segera diekspos kepada khalayak ramai ketika terjadi. Seharusnya, sekecil apa pun, insiden kekerasan yang menimpa penyidik KPK tak boleh dipandang enteng.

Penyidik KPK sendiri sudah melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, lengkap dengan sejumlah kesaksian dan alat bukti. Tapi penanganan kasus ini tak pernah jelas hingga kini. Pimpinan KPK semestinya mengambil peran nyata dengan mendorong pengungkapan kasus itu. Sikap tegas pimpinan KPK bisa memberikan rasa aman untuk penyidik sekaligus mengembalikan kredibilitas lembaga itu. Pasalnya, belakangan dua penyidik KPK sendiri ditengarai merusak alat bukti kasus suap impor daging sapi dengan merobek dokumen catatan Basuki Hariman yang berisi nama-nama petinggi Kepolisian yang menerima suap.

Upaya lebih sistematis untuk menghentikan serangan dan teror kepada penyidik KPK sudah amat mendesak. Masyarakat Koalisi Anti-Korupsi mengidentifikasi selama ini ada setidaknya 12 pola serangan terhadap penyidik: dari memfitnah atau kampanye hitam, meneror secara psikis melalui pesan pendek (SMS) atau media sosial, mengancam keluarga, mengirim ancaman pembunuhan dan ancaman bom, mendorong kriminalisasi kesalahan masa lalu, menyantet, hingga menyerang secara fisik.

Selama 10 tahun terakhir, sudah lebih dari 10 kali penyidik KPK mengalami teror fisik dan mental. Novel Baswedan sendiri termasuk penyidik yang paling sering mengalami teror. Tren mengkhawatirkan ini harus disetop. Pimpinan KPK bisa memulai perubahan dengan menyusun prosedur operasi standar yang mengatur secara tegas perlindungan penyidik.

Memang selama ini komisioner KPK selalu menawarkan perlindungan kepada penyidik yang menangani kasus korupsi besar dan mendapat ancaman. Namun tawaran itu biasanya ditolak pegawai KPK karena tak tercantum dalam prosedur tetap kelembagaan. Sebelum disiram air keras yang nyaris membutakan kedua matanya pada April lalu, Novel Baswedan termasuk penyidik yang tak mau dikawal petugas keamanan KPK.

Maraknya ancaman dan penyerangan terhadap penyidik KPK membuktikan para koruptor makin berani melakukan serangan balik dengan segala cara. Sikap ragu-ragu pimpinan KPK dalam mengantisipasi teror justru akan membuat lawan kian leluasa menebar ancaman. Di sini integritas pimpinan KPK diuji: akankah mereka turun tangan melindungi penyidiknya atau duduk manis saja menunggu insiden penyerangan berulang.