Aksi Janggal Dahlan di PLN

USAHA mengganti Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Nur Pamudji pada akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah langkah bijaksana. Pemberhentian yang diusulkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan itu terkesan tergesa-gesa.

Dua bulan lagi, presiden terpilih Joko Widodo akan dilantik menggantikan Yudhoyono. Jika Nur dianggap tak layak memimpin perusahaan pelat merah itu, biarlah pemberhentiannya dilakukan pemerintah baru. Jokowi mesti diberi kewenangan penuh menentukan kebijakan atas perusahaan beraset Rp 604 triliun itu.

Yang akan menghadapi pelbagai persoalan perusahaan pengadaan setrum itu-dari krisis pasokan listrik hingga pengurangan subsidi yang kini mencapai Rp 107 triliun-adalah rezim baru. Subsidi listrik ini diperkirakan terus membebani anggaran pemerintah karena besarnya meningkat dari tahun ke tahun. Jadi biarlah pemerintah baru menentukan siapa yang harus memimpin PLN.

Sesuai dengan fatsun politik, pemerintah Yudhoyono sebaiknya tidak mengambil keputusan strategis apa pun pada masa transisi ini. Mencuri-curi kesempatan hanya mengundang wasangka. Patut disyukuri, Wakil Presiden Boediono sebagai pemimpin Tim Penilai Akhir-panitia yang menyeleksi pejabat di bawah menteri dan pemimpin badan usaha milik negara-menolak calon pengganti Nur Pamudji yang diajukan Dahlan Iskan. Dengan demikian, penggantian Nur masih menggantung. Sungguh disayangkan, Dahlan kemudian berusaha "melambung" ke Presiden.

Dahlan sepatutnya menjelaskan aroma konflik kepentingan di balik rencana penggantian itu. Konflik internal PLN perihal investasi bermasalah di PT PLN Batubara, anak perusahaannya, harus dibuat benderang. Ada kabar Nur selama ini terus mempersoalkan kebijakan manajemen PLN ketika perusahaan itu dipimpin Dahlan.

Contohnya soal duit Rp 800 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Separuh lebih bujet untuk belanja batu bara ini digunakan buat berinvestasi di sejumlah konsesi pertambangan emas hitam itu. Berdasarkan hasil audit, cadangan yang tersimpan di dalamnya ternyata tidak sesuai dengan kontrak. Karena itu, tahun lalu direksi PLN menolak laporan pertanggungjawaban anak perusahaannya itu.

Ada pula piutang PLN Batubara sebesar Rp 80 miliar yang sulit ditagih di PT Cahaya Fajar Kaltim, operator PLTU Embalut. Cahaya Fajar merupakan perusahaan patungan antara Grup Jawa Pos pimpinan Dahlan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. PLN membeli listrik yang dihasilkan pembangkit itu secara tunai. Dahlan perlu menjelaskan apakah usaha penggantian Nur berkaitan dengan persoalan ini.

Siapa pun yang nanti memimpin PLN harus mampu menjalankan perusahaan ini dengan efisien, efektif, dan transparan. Kemampuan itu akan bisa memutus "lingkaran setan" yang berkaitan dengan tingginya subsidi dan terlambatnya pembangunan infrastruktur-antara lain karena masalah pembebasan lahan yang berlarut-larut.

Masalah lain yang akan dihadapi pemimpin baru PLN adalah tingginya utang. Pertumbuhan aset perusahaan ini dalam beberapa tahun terakhir ditopang dana pinjaman. Sebagian besar kebutuhan investasi juga disokong duit pihak ketiga. Karena banyak pinjaman menggunakan mata uang dolar Amerika, ketika terjadi penurunan kurs rupiah terhadap dolar, perusahaan ini segera saja dihantam kerugian.

Berbagai persoalan itu bukan semata-mata tanggung jawab PLN. Pemerintah seharusnya ikut berperan dengan memperbaiki sistem tarif dan menentukan kebijakan energi primer yang tepat.