Politik Antikonservasi Berselimut Efisiensi Anggaran

JIKA ingin membaca arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto pada sektor lingkungan hidup, lihat saja bagaimana pemangkasan anggaran berlaku di sejumlah kementerian yang berkaitan dengan sumber daya alam. Kebijakan fiskal teranyar makin menunjukkan politik pemerintahan Prabowo yang tak berpihak pada agenda konservasi dan mitigasi krisis iklim.   

Pada Rabu pekan lalu, 12 Februari 2025, Dewan Perwakilan Rakyat merampungkan pembahasan pemangkasan anggaran yang disodorkan pemerintah. Bujet semua kementerian dan lembaga dipangkas. Adapun target efisiensi belanja negara tak berubah, total Rp 306,7 triliun.

Perubahan itu—yang disebut pemerintah sebagai rekonstruksi efisiensi—memang mengurangi besaran pemangkasan anggaran pada sejumlah kementerian. Belanja Kementerian Kehutanan, misalnya, hanya dipangkas Rp 1,22 triliun dari semula hendak dipotong Rp 1,5 triliun. Namun anggaran 17 kementerian dan lembaga lain yang awalnya dikecualikan dari kebijakan efisiensi akhirnya turut dipangkas, seperti Kementerian Pertahanan dan Badan Gizi Nasional.

Pemangkasan anggaran yang tak transparan di lingkup internal pemerintah dan pembahasan ala kadarnya di DPR sepekan terakhir telah menabrak asas utama pengelolaan keuangan negara: akuntabilitas. Publik tidak bisa menilai dasar keputusan anggaran sebuah satuan kerja dipangkas lebih besar dibanding satuan kerja lain. Tanpa akuntabilitas, kebijakan fiskal tidak hanya rentan disusupi agenda politik penguasa, tapi juga bisa mengorbankan kepentingan publik.

Gejalanya terlihat dari efisiensi anggaran di Kementerian Kehutanan. Pemangkasan anggaran paling besar dialami Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), satuan kerja yang bertugas mengelola, mengawasi, dan menjaga 564 kawasan konservasi serta keanekaragaman hayati di dalamnya. Pemangkasan ini bakal memaksa unit pelaksana teknis KSDAE di daerah menyetip kegiatan patroli dan penegakan hukum kehutanan, pemantauan satwa, pencegahan kebakaran, serta pemulihan ekosistem yang selama ini dibiayai perjalanan dinas.

Absennya berbagai agenda tersebut berpotensi memperburuk kinerja pengelolaan dan pengawasan kawasan konservasi. Merujuk pada hasil analisis Auriga Nusantara, selama masa pemerintahan Joko Widodo, luas deforestasi di kawasan konservasi mencapai 287,6 ribu hektare—meningkat 29 persen dibanding satu dekade pemerintahan sebelumnya. Setelah biaya perjalanan dinas petugas KSDAE dipangkas, deforestasi bisa jadi memburuk.