Birokrasi Lawan Mafia Minyak

Belum genap setahun umur direksi PT Pertamina, Menteri Negara BUMN sudah menggantinya dengan susunan baru. Pertamina adalah perusahaan milik negara yang amat penting, dari segi pemasukan uang negara dan peranannya memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat. Keputusan yang diambil terhadapnya tentu berpengaruh besar. Kalau direksi diganti mendadak, pasti ada yang luar biasa. Direksi yang tidak beres, atau bisa juga pergantiannya sendiri yang kurang beres. Semua berkepentingan mengetahuinya. Tak ada orang yang tidak ingin melihat Pertamina dikelola secara profesional, sehingga kinerjanya mendatangkan laba. Sebaliknya, tak ada juga yang rela melihat kesewenang-wenangan birokrasi negara mencampuri manajemen perusahaan, karena cara demikian justru sangat tidak profesional. Bentuk perusahaan Pertamina baru pada September 2003 dialihkan menjadi perseroan terbatas, yang sebelumnya adalah perusahaan pertambangan negara berdasarkan undang-undang. Alasannya, agar bisa mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien. Dengan bentuk baru itu, diangkat pula direksi baru dengan memilih Ariffi Nawawi sebagai direktur utama. Pemilihan itu tentu berdasarkan kriteria bisa memimpin sesuai dengan prinsip bentuk baru Pertamina tersebut. Dulu salah memilih, atau ada kesalahan sehingga perlu mengganti direksi masih di penggal awal masa jabatan yang seharusnya berlangsung lima tahun itu? Kalau benar karena kesalahan fatal, itulah yang tidak dijelaskan, sehingga timbul tuduhan bahwa keputusan diambil dengan kurang transparan. Jika sebabnya ialah salah memilih, ini menunjukkan bahwa Menteri BUMN tidak cakap atau terpengaruh pertimbangan lain ketika dulu mengangkat Ariffi Nawawi dan anggota direksi lainnya. Alasan yang dipakai Menteri BUMN Laksamana Sukardi mengangkat Widya Purnama—berlatar belakang teknologi informasi, Direktur Utama PT Indosat Tbk.—sebagai pemimpin baru Pertamina ialah karena memiliki pengalaman keberhasilan dan keahlian kepemimpinan. Selain itu, Laksamana berkata, Widya Purnama belum terlibat mafia perminyakan, belum tercemar, sehingga bisa melakukan pembersihan ke dalam. Pernyataan ini sekaligus berarti mengakui bahwa direksi lama sedikit-banyak berkualitas sebaliknya, yaitu tidak ahli memimpin perusahaan dan, lebih celaka lagi, sudah tercemar mafia perminyakan. Walau tidak langsung, ini adalah dakwaan serius. Pertanyaan yang tersisa ialah, siapa yang salah jika ini tidak diperiksa ketika mengangkat mereka dulu. Sumber persoalan yang ternyata penting ialah sistem mengganti dan mengangkat direksi BUMN. Laksamana Sukardi menjalankan standar ganda, di satu sisi menuntut profesionalisme, tapi di lain sisi menggunakan kekuasaan Menteri BUMN sebagai pemegang saham tunggal Pertamina untuk mencopot dan mengganti direksi sebelum waktunya, sehingga bisa dengan semena-mena. Ini dimungkinkan oleh undang-undang tentang BUMN, yang menyatakan bahwa menteri bisa sewaktu-waktu bertindak selaku rapat umum pemegang saham (RUPS) BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki negara. Penggantian direksi BUMN bisa dipercepat kapan saja, dan sebaliknya bisa ditunda sesuka menterinya saja. Jika keanehan sistem ini dibiarkan untuk dieksploitasi, bisa timbul masalah lain. Misalnya pemerintahan berganti beberapa bulan lagi—yang kemungkinannya tidak kecil—tak akan ada jaminan bahwa menteri yang baru tak akan mengganti direksi Pertamina kembali dengan pilihannya sendiri. Masalah lainnya ialah bukan cuma mafia perminyakan yang kita hadapi, tapi juga mafia birokrasi yang ada lebih dulu.