Demonstrasi Aparatur Pemerintah dan Premanisme Negara

"INSTITUSI Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri!" demikian tulisan dalam salah satu spanduk yang dibawa oleh ratusan aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi saat berdemonstrasi di kantor mereka, Senin, 20 Januari 2025.

Demonstrasi ini merupakan buntut pemecatan sepihak Neni Herlina, salah seorang pegawai di Kementerian. Aksi yang dilakukan di lobi utama Gedung D Kementerian Pendidikan Tinggi itu tidak hanya meneguhkan posisi aparatur negara sebagai satuan buruh, tapi juga membuka realitas baru mengenai keras kepalanya negara dalam menghadapi gejolak ketenagakerjaan.

Hal yang dialami oleh Neni sejatinya bukanlah fenomena kekerasan pertama terhadap pegawai yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Sebelumnya, pada Agustus 2024, Tempo memberitakan perundungan terhadap seorang pegawai Kementerian Sosial di Bandung Barat, Jawa Barat, yang terjadi selama delapan tahun.

Di luar itu, sejumlah kasus pemberhentian kerja sepihak juga telah banyak mencuat di media massa. Salah satu yang paling ramai terjadi pada 2022, ketika DH, seorang aparatur sipil negara dengan disabilitas mental, diberhentikan lewat surat keputusan Menteri Keuangan.

Namun beberapa peristiwa kekerasan dan pemecatan sepihak terhadap aparatur sipil negara yang terjadi hingga saat ini masih belum cukup kuat untuk memunculkan pengorganisasian massa (demonstrasi). Karena itu, unjuk rasa yang dilakukan oleh para pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi bisa dibilang sebagai aksi pionir dan janggal terjadi di lingkungan aparatur negara.

Tantangan Buruh dalam Menuntut Hak

Tantangan terbesar pengorganisasian buruh adalah kurangnya kesadaran aktor-aktor internal untuk berserikat. Tantangan tersebut menjadi makin besar ketika tenaga kerja mendapatkan label-label pretensius (bernilai mewah).

Hal itu terjadi pada perjuangan guru honorer menuntut upah layak. Guru honorer yang dibingkai (framing) sebagai pendidik dan harus menjadi teladan bagi siswa akan lebih enggan menuntut haknya lewat aksi-aksi turun ke jalan ketimbang buruh industri yang tidak mendapatkan label serupa.

Aparatur negara memiliki tantangan yang sama untuk menuntut hak-hak ketenagakerjaan mereka. Selain dibingkai sebagai pelayan masyarakat, kultur feodalistik (atasan-bawahan) yang erat mengikat aparatur negara membuat perjuangan menjadi makin sukar.

Akibat budaya feodalistik, upaya menutupi kesewenangan pejabat terkadang dianggap sama dengan menjaga rahasia negara. Karena itu, kesewenangan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro yang mampu memunculkan gerakan demonstrasi oleh aparatur negara jelas tidak dapat dipandang sebelah mata.

Sayangnya, negara tidak memiliki kepekaan apa pun terhadap besarnya krisis yang sedang terjadi. Unjuk rasa pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi justru dibalas ancaman. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Togar M. Simatupang pernah menyatakan, ke depan, demonstrasi di lingkungan kementeriannya akan dipersoalkan secara hukum. Respons Togar dalam menyikapi tuntutan para pegawai itu justru menampilkan Kementerian Pendidikan Tinggi sebagai lembaga berwatak preman yang suka main ancam.

Togar juga menyampaikan demonstrasi pegawai berefek pada terganggunya pelayanan Kementerian Pendidikan Tinggi. Pernyataan tersebut jelas keliru. Seharusnya para pejabat di kementerian itu bisa memilah, peristiwa mana yang menghasilkan daya rusak lebih besar: unjuk rasa pegawai selama setengah hari atau membiarkan langgengnya kesewenangan pejabat? Apabila aksi penuntutan hak oleh pegawai masih dianggap mengganggu, negara—dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi—telah menutup pintu untuk berbenah dan mengevaluasi diri.