Kompromi Dinasti Politik

Dari sisi pemilih, survei yang saya lakukan menjelang pilkada serentak pada 2020 menunjukkan mayoritas pemilih tidak otomatis menolak kerabat inkumben yang mencalonkan diri. Dari skala 1 (semakin tidak mungkin memilih) hingga 10 (lebih mungkin memilih), 38,8 persen responden berada pada zona 5 dan 6. Artinya, mereka tidak serta-merta alergi terhadap kandidat yang merupakan kerabat inkumben. Responden cenderung melihat performa si inkumben selama ia menjabat dan reputasi keluarga sebelum mereka memutuskan mendukung atau menolak sang kandidat.

Kondisi institusional dan perilaku pemilih yang demikian membuka ruang bagi politikus yang menghadapi ketidakpastian ketika masa jabatan mereka habis. Ketidakpastian tersebut beragam bentuknya, dari hilangnya keistimewaan dan pendapatan keluarga, potensi tuntutan hukum, hingga legasi kebijakan yang terancam tak dilanjutkan oleh penerusnya. Membentuk dinasti politik adalah salah satu langkah rasional yang dapat ditempuh politikus untuk memitigasi risiko ketidakpastian tersebut. Kerabat diasumsikan lebih dapat dipercaya dibanding, misalnya, kolega satu partai karena hubungan kekerabatan dapat meminimalkan potensi terjadinya "pengkhianatan".

Mitigasi Dampak Negatif

Ada tiga langkah yang harus ditempuh untuk memitigasi potensi dampak negatif yang dihasilkan praktik politik dinasti. Pertama, dalam jangka pendek, kritik terhadap pencalonan kerabat pejabat harus terus dilontarkan, meskipun tidak ada larangan formal bagi mereka untuk berkompetisi dalam pemilu. Bagaimanapun, pencalonan mereka yang tanpa melalui proses seleksi dan promosi yang lazim dilalui orang lain tetap menyalahi etika politik serta harapan atas terwujudnya prinsip meritokrasi dalam sistem demokrasi. Masyarakat dan media harus memberikan porsi ujian yang lebih kritis terhadap mereka. Anggaplah ini sebagai kompensasi atas keistimewaan yang telah mereka peroleh dari pencalonan melalui jalan pintas tersebut.

Kedua, dalam jangka menengah, harus ada perubahan institusional dalam hal syarat dan proses pencalonan, baik melalui jalur partai politik maupun independen. Aturan pencalonan melalui partai politik harus memasukkan klausul durasi minimal keanggotaan aktif sebagai prasyarat seseorang dapat dicalonkan. Durasi yang dimaksudkan paling tidak lima tahun keanggotaan aktif dalam partai politik. Keanggotaan aktif dapat dibuktikan dengan keikutsertaan calon dalam berbagai pelatihan yang diselenggarakan partai.

Harus ada pula klausul yang memaksa partai politik mencalonkan seseorang yang telah melewati proses demokratis di lingkup internal partai politik. Proses demokratis yang dimaksudkan dapat berbentuk konvensi atau pemilihan pendahuluan, tapi yang jelas bukan dalam bentuk hak prerogatif ketua umum atau segelintir elite partai.

Syarat pencalonan melalui jalur independen juga harus dipermudah dan disederhanakan. Tujuannya agar mereka yang kesulitan bersaing melalui jalur partai karena proses yang kurang transparan dan berbiaya tinggi dapat tetap memasuki arena kompetisi elektoral.

Ketiga, dalam jangka panjang, politikus dari dinasti politik harus dipaksa untuk mengasosiasikan reputasi keluarga mereka dengan kualitas atau nilai-nilai tertentu yang mewakili kepentingan publik. Banyaknya anggota dinasti politik yang terjerat kasus korupsi menyebabkan adanya asosiasi yang kuat antara praktik politik dinasti dan korupsi atau tindakan predatori lainnya.

Di negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat, nama keluarga dapat menjadi penanda awal nilai-nilai yang mereka representasikan dan orientasi kebijakan yang akan diambil jika anggota keluarga tersebut menduduki jabatan politik. Keluarga Bush, misalnya, diasosiasikan dengan nilai dan platform Partai Republik. Adapun keluarga Clinton dianggap mewakili nilai-nilai yang erat dengan pemilih Partai Demokrat.

Asosiasi nilai dan platform tersebut masih sulit ditemukan pada anggota dinasti politik di sini. Dari banyak dinasti politik, mungkin dinasti politik Jokowi yang mulai mengasosiasikan "merek" keluarga mereka dengan kualitas tertentu yang diapresiasi oleh pemilihnya. Terlepas dari segala kontroversinya, citra Jokowi lekat dengan pembangunan infrastruktur dan pluralisme beragama. Kedua kualitas inilah yang tampaknya ingin diikuti Gibran di Solo, Bobby di Medan, dan mungkin nantinya Kaesang di Depok. Dinasti lain hendaknya dapat dipaksa untuk melakukan hal yang sama atau bahkan menjadi antitesis yang menawarkan nilai-nilai dan program yang berbeda dengan warna dinasti politik Jokowi.

Asosiasi nama keluarga dengan kualitas tersebut bukan alasan untuk bersikap apologetik atau pembelaan terhadap politik dinasti. Namun harus diingat bahwa saat ini pilihan publik sangat terbatas untuk melawan politik dinasti. Memaksa dinasti politik untuk mengasosiasikan nama keluarganya dengan kualitas tertentu adalah sebuah pilihan rasional untuk terus menekan mereka agar lebih mementingkan kepentingan rakyat dan menghindari tindakan-tindakan predatori yang didorong oleh kepentingan jangka pendek.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak, foto profil, dan CV ringkas.