Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PRESIDEN Joko Widodo harus tegas mengakhiri perdebatan dalam penyusunan peta jalan industri hasil tembakau. Kebijakan untuk mengendalikan konsumsi dan produksi rokok, yang jelas-jelas berdampak negatif pada kesehatan, tidak bisa dikompromikan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tentunya perbedaan sikap di antara lembaga pemerintah yang menangani persoalan tembakau adalah keniscayaan. Kementerian Perindustrian sudah pasti akan membela produsen rokok dan produk hasil tembakau lain. Kementerian Pertanian pun akan mengedepankan kesejahteraan petani tembakau. Adapun Kementerian Kesehatan jelas berkepentingan mengendalikan konsumsi produk berbahaya. Sedangkan Kementerian Keuangan ingin menambah penerimaan dari cukai.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lantaran banyak kepentingan, jalan satu-satunya untuk mengakhiri perdebatan adalah keputusan politik yang tegas dari Presiden Jokowi. Sudah saatnya pemerintah segera mengakhiri ketergantungan pada industri rokok dan hasil tembakau. Tak patut lagi pemerintah mengandalkan penerimaan negara dari barang yang lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.
Selama ini, pemerintah selalu bersikap mendua pada industri rokok. Dalih produsen untuk menjaga kelangsungan hidup petani tembakau menjadi penyebabnya. Padahal alasan ini tak lagi relevan, mengingat rata-rata pabrik rokok di Indonesia sudah bergantung pada tembakau impor.
Meningkatnya impor tembakau terjadi seiring dengan bergesernya pola produksi industri rokok nasional, dari sigaret kretek tangan ke sigaret kretek mesin. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan impor tembakau, khususnya jenis Virginia untuk bahan baku sigaret kretek mesin, melejit dari 119.540 ton ke kisaran 122.000 ton pada 2018-2019. Tahun ini impor ada kemungkinan melonjak lagi seiring dengan gangguan produksi tembakau lokal dan lahan tanam yang menyusut. Dengan pola ini, penyerapan tembakau lokal bakal menurun, sehingga pada titik tertentu petani bakal kehilangan pasar.
Karena itu, peta jalan industri hasil tembakau selayaknya mengarah pada pembatasan produksi dan konsumsi. Untuk mengendalikan suplai, pemerintah harus mengupayakan alih usaha petani tembakau ke komoditas lain secara bertahap. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan harus mulai memikirkan pengurangan kapasitas pabrik rokok secara gradual sekaligus mencari alternatif lapangan kerja baru.
Untuk mengendalikan konsumsi, keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani terus menaikkan cukai dan pajak rokok sudah tepat. Pemerintah jangan ragu untuk mengerek tarif cukai ke level yang progresif. Kenaikan tarif cukai rata-rata 12,5 persen mulai Februari 2021 sangat rendah jika dibandingkan dengan tahun ini, yang mencapai 23 persen.
Putusan Mahkamah Agung pada 2016 yang membatalkan peraturan Menteri Perindustrian tentang peta jalan industri hasil tembakau 2015-2020 seharusnya menjadi rujukan. Putusan itu menyebutkan target pertumbuhan produksi rokok bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Walhasil, pembatasan produksi dan pengendalian konsumsi adalah pilihan mutlak. Tak ada lagi ruang bagi pemerintah untuk menyusun peta jalan industri rokok dan hasil tembakau, yang berorientasi pada pertumbuhan industri. Tentu implementasinya kudu bertahap agar pemerintah bisa mencari alternatif pengganti untuk penerimaan cukai rokok yang sudah kadung besar itu.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
